PADEK.JAWAPOS.COM — Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah melaporkan persoalan kelangkaan solar yang masih terjadi di sejumlah daerah di Sumbar kepada COO Danantara sekaligus Kepala BP BUMN Dony Oskaria.
Laporan tersebut disampaikan Mahyeldi saat bertemu Dony Oskaria di Wisma Danantara, Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Menanggapi laporan itu, Dony memastikan persoalan ketersediaan bahan bakar minyak akan segera ditindaklanjuti.
Dony bahkan menyatakan akan memanggil Direktur Utama Patra Niaga. “Saya panggil segera Dirut Patra Niaga,” kata Dony.
Dony menilai ketersediaan bahan bakar minyak merupakan kebutuhan penting masyarakat. Karena itu, distribusinya harus berjalan lancar dan persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Kelangkaan solar disebut telah menyebabkan antrean panjang kendaraan di sejumlah wilayah Sumbar.
Pemprov Sumbar Belum Mendapat Data Distribusi BBM
Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam itu, Mahyeldi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumbar belum memperoleh akses terhadap data distribusi BBM dari Pertamina.
Menurut Mahyeldi, data tersebut penting bagi pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran solar sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan.
Persoalan distribusi BBM menjadi salah satu pembahasan utama dalam pertemuan antara Mahyeldi dan Dony.
Selain soal solar, keduanya juga membahas sejumlah agenda pembangunan strategis di Sumbar.
Pembahasan mencakup pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), penanganan pertambangan tanpa izin (PETI), proyek energi baru terbarukan, pemanfaatan gas Sinamar, pembangunan jalan tol, hingga pengembangan Pelabuhan Teluk Bayur.
Dony Tawarkan Skema Pertambangan Rakyat
Terkait aktivitas pertambangan tanpa izin yang marak di Sumbar, Dony menawarkan pendekatan yang menggabungkan kepentingan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pendataan secara akurat terhadap aktivitas pertambangan rakyat yang ada.
Dony menyampaikan bahwa Danantara akan mendorong PT Antam berperan sebagai perusahaan inti. Sementara itu, kelompok tambang rakyat yang telah mengantongi izin dapat menjadi plasma dalam ekosistem pertambangan yang lebih tertata.
Skema tersebut harus disertai pengelolaan lingkungan yang ketat.
“Hilirasasi, reklamasi, dan penanaman kembali harus berjalan bersamaan agar manfaat ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat dijaga,” ujarnya.(*)