PADEK.JAWAPOS.COM – Anggota Komisi IV DPR RI, Hj. Nevi Zuairina, menyoroti ketersediaan stok, pasokan, distribusi, dan stabilitas harga beras saat melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari pengawasan terhadap upaya pemerintah menjaga ketahanan pangan dan memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi dengan harga yang wajar.
Nevi menilai PIBC memiliki posisi strategis sebagai salah satu pusat distribusi sekaligus barometer harga beras nasional. Karena itu, ketersediaan stok di pasar induk tersebut perlu dijaga agar kebijakan stabilisasi dapat dirasakan hingga tingkat konsumen.
“Pasar Induk Beras Cipinang memiliki posisi yang sangat strategis sebagai salah satu pusat distribusi sekaligus barometer harga beras nasional. Karena itu, ketersediaan stok di sini harus benar-benar dijaga, dan setiap kebijakan stabilisasi harus mampu dirasakan sampai ke tingkat konsumen,” ujar Nevi Zuairina.
Legislator asal Sumbar II itu menekankan pentingnya sinergi antara Badan Pangan Nasional (Bapanas), Kementerian Pertanian, Perum BULOG, ID FOOD, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta pelaku usaha penggilingan dan perdagangan beras.
Penyaluran SPHP Harus Tepat Sasaran
Nevi turut menyoroti penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Menurutnya, penyaluran harus berjalan tepat sasaran dan lancar, dengan dukungan sistem pemantauan pasokan yang akurat.
Ia menilai integrasi data produksi dari daerah dengan arus beras yang benar-benar masuk ke pasar penting bagi pemerintah dalam menentukan langkah intervensi ketika terjadi gangguan pasokan.
Dengan data yang terintegrasi, kondisi pasokan dapat dipantau secara lebih akurat sehingga kebijakan stabilisasi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.
Bapanas sendiri dalam pemantauan di PIBC pada awal Oktober 2026 menyebut stok beras tersedia dan pasokan dari sentra produksi berjalan lancar.
Soroti Kualitas Beras dan Pascapanen
Selain distribusi, Nevi memberikan perhatian pada peningkatan kualitas beras melalui penguatan penanganan pascapanen.
Ia menyoroti kebutuhan dukungan fasilitas pengering (dryer) dan Rice Milling Unit (RMU) bagi kelompok tani dan penggilingan.
Menurut Nevi, kebijakan pangan perlu memperhatikan seluruh rantai pasok, mulai dari petani, penggilingan, pedagang hingga konsumen. Petani perlu memperoleh harga yang layak, sementara masyarakat mendapatkan beras berkualitas dengan harga terjangkau.
“Kita ingin kebijakan pangan tidak hanya kuat di atas kertas. Petani harus mendapatkan harga yang layak, penggilingan dan pedagang tetap memiliki ruang usaha, sementara masyarakat memperoleh beras berkualitas dengan harga terjangkau. Seluruh rantai pangan ini harus dijaga secara berkeadilan,” tegas Nevi Zuairina.
Koordinasi Antarlembaga Perlu Dijaga
Nevi berharap koordinasi antara lembaga pemerintah dan pelaku usaha di PIBC dapat menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga beras nasional.
Sinergi Bapanas, Kementerian Pertanian, Perum BULOG, ID FOOD, PT Food Station Tjipinang Jaya, serta pelaku usaha penggilingan dan perdagangan beras dinilai penting dalam memastikan distribusi berjalan sesuai kebutuhan.
Bagi Nevi, pengawasan tidak cukup hanya melihat ketersediaan beras di pasar. Pemerintah perlu memastikan pasokan bergerak dari sentra produksi hingga konsumen dan kebijakan stabilisasi benar-benar memberi dampak pada masyarakat.
Kunjungan ke PIBC menjadi bagian dari pengawasan Komisi IV DPR RI terhadap kondisi perberasan, termasuk stok, pasokan, distribusi, dan harga. Dalam kunjungan Komisi IV pada awal Oktober, Bapanas menyatakan ketersediaan beras nasional aman dan distribusi dari sentra produksi berjalan lancar. (*)
Editor : Heri Sugiarto