PADEK.JAWAPOS.COM-Talk show di Paviliun Indonesia selama COP-28 di Dubai, 4 Desember 2023, bahasan terfokus pada program Perhutanan Sosial Indonesia dan peran kuncinya dalam mengatasi perubahan iklim. Ini juga menegaskan dedikasi Indonesia terhadap praktik berkelanjutan, dan menjadi contoh positif mitigasi perubahan iklim secara global.
Konvensi kerangka kerja PBB tentang perubahan iklim atau Conference of the Parties 28 (COP-28) digelar di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) pada 30 November-12 Desember 2023.
Acara talk show bertema "How Social Forestry & Tackling Climate Change and Its Best Practices" ini menampilkan pandangan penting dari para ahli, termasuk Bambang Supriyanto, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian LHK RI.
Bambang Supriyanto menjelaskan perhutanan sosial, pendekatan inovatif untuk pengelolaan hutan berkelanjutan, melibatkan partisipasi masyarakat lokal di dan sekitar hutan negara atau adat.
"Program ini melibatkan upaya kolaboratif untuk melindungi dan memanfaatkan hutan, termasuk agroforestri, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, dan jasa lingkungan," ungkapnya.
Bambang Supriyanto juga menekankan manfaat nyata program ini dalam mencegah kebakaran hutan, illegal logging, dan perambahan, yang mengakibatkan peningkatan tutupan lahan.
Talk show yang dimoderatori oleh Zahrul Muttaqin, atase kehutanan RI untuk Jepang, menghadirkan pembicara terkemuka seperti Amy Duchelle (UN-REDD Programme FAO), Prof. Dodik Ridho Nurrochmat (Universitas IPB), Diah Suran Febrianti (PT. Astra International Tbk.), dan Tubagus Ajie Rahmansyah (Direktorat Jenderal PSKL). Mereka menyajikan berbagai pendekatan yang mendukung program perhutanan sosial.
Amy Duchelle memaparkan peran penting partisipasi komunitas dalam tata kelola hutan dan mitigasi perubahan iklim serta memuji komitmen kuat Indonesia.
Dia mencatat bahwa Indonesia menjadi pemimpin di antara negara-negara ASEAN, dengan 63% dari total 10 juta hektare diperuntukkan bagi perhutanan sosial. Amy menekankan pentingnya mengintegrasikan upaya ini ke dalam Kontribusi Penentuan Nasional (NDC) Indonesia untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 dengan lebih efisien.
Prof Dodik Ridho Nurrochmat menekankan bahwa perhutanan sosial adalah program berbasis riset yang terbukti efektif. Potensi perhutanan sosial mencapai 12,7 juta hektare tahun 2030 dapat memberikan kontribusi yang signifikan, sekitar 167 juta ton CO2e.
Sedangkan Diah Suran Febrianti menyampaikan dampak langsung model pentahelix pada kondisi ekologis, sosial, budaya, dan ekonomi hutan. Kolaborasi antara Astra, IPB, Offtaker, dan PSKL menunjukkan kemajuan nyata dalam menciptakan hutan yang lestari.
"Bantuan dan pemantauan melalui agroforestri dan pengembangan produk hutan bukan kayu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan sekitar hutan," katanya.
Tubagus Ajie Rahmansyah berbagi praktik nyata perhutanan sosial yang berdampak pada pelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan konkret di Lembaga Pengelolaan Hutan Nagari Taram, seperti ekowisata dan pemanfaatan produk hutan bukan kayu, meningkatkan tutupan hutan dari tahun 2016 hingga 2023.
Sebagai penutup, Bambang Supriyanto mengatakan bahwa perhutanan aosial sebagai langkah strategis menuju pencapaian nol emisi Indonesia tahun 2030. Bambang menegaskan bahwa kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, LSM, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat lokal sangat penting untuk menjaga hutan, meningkatkan nilai ekonomi masyarakat, dan menambah tutupan lahan untuk meningkatkan stok karbon.(rel)