Larangan ini diberlakukan Kantor Kejaksaan Distrik Pusat Seoul, berdasarkan pengaduan dari partai-partai politik kecil.
Pengaduan tersebut menuding Presiden Yoon, Kim, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su terlibat pengkhianatan terkait upaya penerapan darurat militer.
Presiden Yoon sempat mengumumkan darurat militer pada Selasa malam atas rekomendasi Kim, di tengah eskalasi ketegangan politik dengan Majelis Nasional yang dikuasai oposisi.
Namun, perintah tersebut dibatalkan enam jam kemudian setelah Majelis Nasional memberikan suara untuk mengakhirinya.
Pada Rabu (4/12/2024), Kim secara resmi meminta maaf kepada publik atas insiden tersebut.
"Saya telah menyampaikan keinginan saya untuk mengundurkan diri kepada presiden, dan bertanggung jawab atas semua kekacauan yang disebabkan oleh darurat militer," ujar Kim dalam pernyataan resminya yang dikutip Yonhap.
Permohonan pengunduran diri Kim diterima oleh Presiden Yoon pada Kamis waktu setempat, dan menjadikannya salah satu tokoh sentral dalam krisis politik yang kini tengah menyita perhatian nasional dan internasional.(*)
Editor : Heri Sugiarto