“Tentu saja kami mengimbau untuk adanya gencatan senjata di antara kedua pihak yang sedang berperang. Sehingga bisa segera menyelesaikan situasi tersebut dengan damai,” ujar Puan.
Puan menyoroti besarnya korban sipil dalam konflik tersebut, terutama perempuan dan anak-anak. Ia menilai, meskipun Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif, peran untuk menjaga perdamaian dunia tetap harus dijalankan.
“Karena akan menyebabkan yang paling menjadi korban adalah masyarakat sipil, khususnya perempuan dan anak,” tambahnya.
Puan juga memperingatkan potensi dampak global dari ancaman Iran untuk menutup Selat Hormuz, jalur penting pengiriman sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia.
Menurutnya, gangguan di Selat Hormuz bisa berdampak langsung pada ekonomi Indonesia yang masih mengandalkan impor energi dari Timur Tengah.
“Apa yang akan terjadi kalau kemudian itu terus berkepanjangan? Tentu saja, sebaiknya kedua belah pihak menahan diri. Begitu juga negara-negara lain agar tidak memperkeruh suasana,” jelas Puan.
Puan menyebut DPR bersama Pemerintah akan segera membahas langkah antisipasi terkait dampak konflik terhadap APBN 2026, termasuk kemungkinan naiknya subsidi BBM, nilai tukar rupiah, dan tekanan inflasi.
“Termasuk terkait dengan rencana penutupan Selat Hormuz oleh Iran. Pasti akibatnya ke perekonomian. Jadi pemerintah harus memitigasi terkait dengan perencanaan, kurs, kemudian subsidi BBM dan lain sebagainya,” kata Puan.
Ia menegaskan bahwa prinsip bebas aktif Indonesia tetap harus dijalankan secara bijaksana, tanpa merugikan stabilitas politik dan posisi geografis nasional.
“Intinya bahwa kita politiknya bebas aktif. Nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap bebas aktif dari Pemerintah, tapi jangan merugikan politik dan situasi geografis Indonesia,” lanjutnya.
Sebagai informasi, Iran mengancam menutup Selat Hormuz sebagai respons atas serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas nuklirnya.
Jika ditutup, ekspor minyak dan gas dari negara-negara seperti Qatar dan UEA ke Indonesia dapat terganggu, berdampak pada suplai BBM dan LPG dalam negeri.
Di sisi lain, Puan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dalam mengevakuasi WNI dari wilayah konflik.
“Pemulangan WNI sudah dilakukan, Pemerintah sangat proaktif untuk segera memulangkan dan mengevakuasi secara berkelanjutan masyarakat yang ada di sana,” ucap Puan.
“Dan mulai hari ini sudah mulai ada warga negara yang dipulangkan, sudah ada di pesawat dan secara bertahap akan dipulangkan ke Indonesia,” tutupnya.(*)
Editor : Hendra Efison