PADEK.JAWAPOS.COM-Israel mengerahkan 15 jet tempur untuk menyerang sejumlah bangunan di Doha, Qatar, yang menjadi tempat tinggal anggota Hamas, Selasa (9/9). Lima orang dilaporkan tewas.
PBB mengecam gempuran itu karena bentuk pelanggaran kedaulatan dan integritas Qatar. Gempuran itu juga menunjukkan bahwa Israel tidak sepakat dengan Amerika Serikat (AS) yang meminta Hamas membuka kantor di Doha.
Sasaran serangan itu adalah petinggi Hamas yang tinggal di Doha. Dilansir dari BBC, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu membenarkan bahwa ada serangan ke Doha.
Dia berdalih, agresi itu menargetkan pemimpin senior Hamas. Pada Selasa sore waktu setempat, ada delapan ledakan terpisah. Israel menyatakan, operasi itu melibatkan 15 jet tempur.
Kepulan asap terlihat di distrik Katara. “Serangan itu menghantam bangunan yang menjadi tempat tinggal beberapa anggota Biro Politik Hamas,” kata otoritas Qatar melalui pernyataan resmi.
Hamas menyebut lima anggotanya meninggal. Mereka adalah bagian dari delegasi negosiasi. Hamas menyebut serangan itu merupakan upaya Israel karena tidak ingin mencapai kesepakatan apapun dan menggagalkan upaya internasional.
Amerika Serikat (AS) juga dituding bertanggungjawab dalam serbuan tersebut. AS menanggapi serangan itu lewat Sekretaris Pers Gedung Putih Karoline Leavitt. Dia memberikan apresiasi. “Melenyapkan Hamas adalah tujuan yang mulia,” ucapnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengutuk serangan tersebut. “Itu adalah pelanggaran terhadap kedaulatan dan integritas wilayah Qatar,” tegasnya. Dia mendesak agar seluruh pihak mendorong gencatan senjata, bukan malah menghancurkan upaya tersebut.
Dilansir dari Al Jazeera, Qatar selama ini dikenal sebagai mediator penting di Timur Tengah. Berkat hubungannya yang baik dengan berbagai pihak yang sering bertentangan, Qatar kerap menjadi tempat aman untuk membuka jalur komunikasi.
Salah satu peran penting Qatar saat ini adalah menjadi tuan rumah bagi sejumlah pemimpin politik dari Hamas. Para pemimpin Hamas tinggal di Doha, ibu kota Qatar. Doha juga menjadi pusat negosiasi untuk mengakhiri perang antara Israel dan Hamas di Gaza.
Permintaan AS
Hamas pertama kali membuka kantor politiknya di Qatar pada 2012, setelah para pemimpin kelompok itu meninggalkan Suriah karena perang.
Menurut pernyataan dari Duta Besar Qatar untuk AS Sheikh Meshal bin Hamad Al Thani, pembukaan kantor Hamas di Doha atas permintaan AS. Tujuannya, untuk membuka jalur komunikasi tidak langsung antara AS dan Hamas.
Sejak itu, sejumlah pemimpin senior Hamas tinggal di Qatar. Salah satunya adalah Ismail Haniyeh, pemimpin politik Hamas yang bermukim di sana sejak 2017.
Haniyeh tewas dalam serangan Israel di Teheran, Iran, pada Juli 2024. Tokoh-tokoh lain yang juga tinggal di Qatar antara lain Khalil al-Hayya dan Mousa Abu Marzouk. Keduanya adalah anggota penting Hamas.
Qatar dikenal sebagai pendukung utama Palestina dan memberikan bantuan keuangan kepada warga Gaza. Pemerintah Qatar menegaskan bahwa kehadiran Hamas di Doha bukan berarti mereka mendukung kelompok tersebut secara politik.
Menurut Meshal, kantor Hamas di Qatar lebih difungsikan sebagai jalur komunikasi dalam proses mediasi. “Keberadaan mereka di sini tidak sama dengan dukungan. Ini tentang menyediakan saluran penting untuk komunikasi tidak langsung,” katanya.
Selain Hamas, Qatar juga menjadi tuan rumah bagi berbagai kelompok politik dari wilayah konflik lainnya. Misalnya, kantor politik Taliban dibuka di Doha sejak 2013 atas permintaan AS juga. Tujuannya untuk memfasilitasi perundingan damai saat perang di Afghanistan.
Respons Kemenlu
Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) mengutuk keras serangan Israel ke Doha. Serbuan itu dinilai sebagai pelanggaran besar terhadap hukum internasional, termasuk Piagam PBB, pelanggaran terhadap kedaulatan Qatar, dan ancaman besar terhadap keamanan dan perdamaian kawasan.
“Serangan itu berisiko mengeskalasi dan memperluas konflik di kawasan,” ujar Juru Bicara Kemenlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela dalam keterangan resmi.
Menurut Nabyl, RI mengecam agresi tersebut. Karena itu, Indonesia kembali mengulangi seruannya kepada Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengambil langkah segera dan secara tegas menghentikan tindakan Israel serta menjamin akuntabilitas.
“DK PBB harus memenuhi mandatnya dengan mengambil langkah tegas untuk menghentikan tindakan Israel,” paparnya. (lyn/mia/aph/jpg)
Baca Juga: Kebakaran Hebat Landa 4 Rumah di Kampung Lapai Padang, Kerugian Ditaksir Rp800 Juta
Editor : Novitri Selvia