Dalam pernyataan pada Minggu (12/10), Rajoelina menyebut sedang terjadi “upaya perebutan kekuasaan secara ilegal dan paksa”, tanpa memberikan bukti. Tuduhan itu muncul di tengah tekanan politik yang meningkat setelah beberapa pekan demonstrasi antipemerintah.
Pada Sabtu (11/10), sejumlah personel dari unit elite CAPSAT—pasukan yang pada 2009 membantu Rajoelina naik ke tampuk kekuasaan melalui kudeta—menyerukan agar rekan-rekan mereka berhenti mengikuti perintah dan mendukung aksi protes yang dipimpin kaum muda.
“Kami telah menjadi penjilat. Kami memilih tunduk dan melaksanakan perintah, bahkan yang ilegal, ketimbang melindungi rakyat dan harta bendanya,” ujar beberapa anggota CAPSAT dalam video di media sosial, dilansir Al Jazeera.
Video yang beredar di media sosial juga menunjukkan anggota CAPSAT meminta tentara lain untuk tidak menembak sesama prajurit dan warga sipil. Seruan itu menjadi titik balik dalam krisis politik yang telah berlangsung lebih dari dua minggu.
"Mari kita bersatu, militer, polisi, dan aparat penegak hukum, dan tolak bayaran untuk menembak teman, saudara, dan saudari kita," ujar para prajurit di pangkalan di distrik Soanierana dalam sebuah video yang diunggah di media sosial.
Pasukan CAPSAT kemudian terlihat mengawal ribuan demonstran menuju Lapangan 13 Mei di ibu kota Antananarivo, lokasi simbolik bagi gerakan politik di Madagaskar. Video yang beredar memperlihatkan pasukan berdiri bersama pengunjuk rasa di depan balai kota.
Para demonstran, sebagian besar dari kalangan muda dan mahasiswa, menuntut Rajoelina mundur, meminta maaf kepada rakyat, serta membubarkan Senat dan komisi pemilihan umum.
Kelompok yang menamakan diri Gen Z Madagascar menolak ajakan dialog pemerintah dan menyatakan bahwa mereka memperjuangkan keadilan sosial.
Gerakan ini terinspirasi dari protes pemuda di Nepal dan Sri Lanka yang menggulingkan pemerintah, dengan simbol tengkorak bajak laut dari serial anime One Piece yang dimodifikasi menggunakan topi tradisional Madagaskar.
Perdana Menteri Ruphin Fortunat Zafisambo, seorang jenderal militer yang baru diangkat, mengatakan pemerintah siap berdialog dengan seluruh pihak, termasuk kalangan muda, serikat pekerja, dan militer.
Militer Madagaskar memiliki sejarah panjang keterlibatan dalam politik sejak negara itu merdeka pada 1960. Angkatan bersenjata pernah mendukung sejumlah peralihan kekuasaan, termasuk kudeta pada 1970-an dan 2009, yang menggulingkan Presiden Marc Ravalomanana dan membawa Rajoelina ke tampuk kekuasaan.
Gelombang protes terbaru dimulai pada akhir September karena krisis air dan listrik yang meluas, sebelum berkembang menjadi tuntutan politik terhadap pemerintahan Rajoelina.
Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), hanya sekitar sepertiga dari 30 juta penduduk Madagaskar yang memiliki akses listrik, sementara pemadaman delapan jam per hari seperti telah menjadi hal umum.
Ketakandriana Rafitoson, Wakil Ketua Global Transparency International, mengatakan masyarakat menghadapi kesulitan akibat kurangnya listrik dan air bersih, serta tingginya tingkat korupsi.(*)
Editor : Heri Sugiarto