RUU ini akan mendanai operasi pemerintah federal hingga 30 Januari dan memulihkan gaji bagi ratusan ribu pegawai negeri yang sebelumnya tidak menerima bayaran.
Langkah ini menjadi titik balik setelah kebuntuan selama lima pekan yang membuat sebagian besar lembaga federal lumpuh.
RUU tersebut selanjutnya akan dikirim ke Dewan Perwakilan (House of Representatives) untuk disetujui, sebelum akhirnya ditandatangani Presiden Donald Trump agar Shutdown AS dapat resmi berakhir.
Donald Trump telah mengisyaratkan dukungannya terhadap RUU tersebut, dengan mengatakan pada hari Senin bahwa "kita akan membuka negara kita dengan sangat cepat."
Sebuah survei Reuters/Ipsos yang dilakukan pada akhir Oktober menunjukkan bahwa 50 persen warga Amerika menyalahkan Partai Republik atas penutupan pemerintahan ini, sementara 43 persen lainnya menyalahkan Partai Demokrat. Hasil ini menandakan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap ketegangan politik di Washington.
Sementara itu, pasar saham AS menguat pada perdagangan Senin waktu setempat, didorong oleh optimisme investor terhadap kabar kemajuan kesepakatan pendanaan yang dapat membuka kembali kegiatan pemerintah.
Ketua DPR AS, Mike Johnson, menyatakan keinginannya untuk segera mengesahkan RUU tersebut dan meminta seluruh anggota legislatif segera kembali ke Washington untuk mengikuti pemungutan suara yang dijadwalkan akhir pekan ini.
Senator John Thune menambahkan bahwa ia memperkirakan Presiden Trump akan menandatangani undang-undang tersebut segera setelah disetujui DPR.
Kompromi Politik di Senat
Pemungutan suara Senat ini merupakan hasil dari negosiasi intensif pada akhir pekan yang melibatkan tujuh senator Demokrat dan satu independen.
Mereka setuju untuk membawa paket pendanaan itu ke tahap debat dan pemungutan suara guna mengakhiri kebuntuan selama 42 hari, menjadikannya shutdown terpanjang dalam sejarah Amerika Serikat.
Sebagai imbalan atas delapan suara dari kubu Demokrat tersebut, Partai Republik sepakat untuk menggelar pemungutan suara paling lambat pertengahan Desember terkait perpanjangan kredit pajak layanan kesehatan (health care tax credits) yang menjadi tuntutan utama Demokrat.
Namun, kesepakatan ini memicu kemarahan dari sebagian basis pendukung Demokrat yang menginginkan isu kesehatan diselesaikan langsung dalam paket kesepakatan kali ini, bukan hanya dijanjikan untuk dibahas di kemudian hari.
RUU pendanaan ini juga mencakup alokasi anggaran selama tiga tahun untuk Departemen Pertanian (USDA), Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA), proyek konstruksi militer, urusan veteran, serta operasional Kongres.
Namun, kesepakatan ini belum menyelesaikan isu utama yang memicu kebuntuan, yakni perpanjangan subsidi kesehatan bagi 24 juta warga Amerika di bawah program Affordable Care Act (ACA) atau yang dikenal sebagai Obamacare.
Kesepakatan Bersifat Sementara
Sejumlah analis menilai kesepakatan tersebut hanya bersifat sementara dan dapat memicu shutdown baru pada Januari jika tidak tercapai solusi jangka panjang.
“Kesepakatan ini bersifat stopgap. Jika tidak ada keputusan tentang subsidi Obamacare pada akhir Januari atau pemungutan suara gagal, shutdown bisa terjadi lagi,” kata David Smith, Associate Professor di United States Studies Centre, Universitas Sydney, dilansir dari Al Jazeera.
Langkah kompromi itu juga memecah solidaritas internal Partai Demokrat. Beberapa anggota menilai kesepakatan ini terlalu tergesa, terlebih setelah kemenangan Demokrat dalam pemilihan penting di New Jersey, Virginia, dan New York City pekan lalu.
Mereka menilai tidak ada jaminan bahwa Kongres yang dikuasai Partai Republik akan benar-benar memperpanjang subsidi kesehatan tersebut.
Kelompok senator Demokrat yang mendukung kesepakatan ini antara lain Dick Durbin (Illinois), Angus King (Maine, independen), John Fetterman (Pennsylvania), Catherine Cortez Masto dan Jackie Rosen (Nevada), Maggie Hassan dan Jeanne Shaheen (New Hampshire), serta Tim Kaine (Virginia).
Senator John Fetterman menjelaskan bahwa kelompoknya ingin mengutamakan kepentingan nasional di atas politik partai. “Kami ingin mengakhiri kekacauan besar ini. Banyak keluarga kehilangan keamanan pangan dan ribuan pekerja federal belum menerima gaji,” ujarnya kepada NBC News.
Dampak Shutdown
Shutdown yang dimulai 1 Oktober lalu telah mempengaruhi berbagai layanan publik vital, termasuk bantuan pangan dan sektor penerbangan. Administrasi Penerbangan Federal (FAA) pekan lalu mengumumkan pengurangan 10 persen lalu lintas udara karena absennya pengatur lalu lintas udara yang bekerja tanpa bayaran.
Presiden Trump sebelumnya mengisyaratkan akan menggunakan situasi shutdown untuk memangkas jumlah pegawai federal, langkah yang menuai kekhawatiran luas di kalangan birokrat.
Menurut Kaiser Family Foundation, tanpa perpanjangan subsidi, premi asuransi kesehatan bagi lebih dari 20 juta warga Amerika dapat meningkat dua kali lipat pada 2026. Sekitar 15 juta orang juga berisiko kehilangan jaminan kesehatan pada 2034, berdasarkan proyeksi Congressional Budget Office.
Senator independen Bernie Sanders menegaskan, kebijakan ini justru memperburuk sistem kesehatan yang sudah bermasalah. “Sistem kesehatan kita adalah yang paling mahal di dunia namun tidak menjamin pelayanan bagi semua warga sebagai hak asasi,” ujarnya dalam pidato di Senat.
Meski RUU pendanaan ini membawa harapan bagi ratusan ribu pegawai federal, masa depan stabilitas anggaran pemerintah AS masih belum pasti.
Jika kesepakatan terkait subsidi kesehatan gagal dicapai pada Desember, Amerika Serikat berpotensi menghadapi shutdown kedua pada awal tahun depan.(*)
Editor : Heri Sugiarto