PADEK.JAWAPOS.COM-Enam aktivis lingkungan akar rumput dari berbagai belahan dunia meraih Goldman Environmental Prize 2026 atas upaya mereka melawan perubahan iklim dan melindungi keanekaragaman hayati.
Untuk pertama kalinya sejak penghargaan ini diberikan pada 1989 oleh Richard Goldman dan Rhoda Goldman, seluruh penerima adalah perempuan.
Penghargaan yang kerap dijuluki “Green Nobel” ini, pada 2026 diberikan kepada enam pemenang dari enam kawasan utama dunia. Masing-masing penerima memperoleh hadiah sebesar 200.000 dolar AS.
Sejak didirikan, Goldman Environmental Prize telah diberikan kepada 239 penerima selama 37 tahun.
Mengusung tema 2026, “Change Starts Where You Stand”, para pemenang dinilai berhasil memulai perubahan dari komunitas lokal yang berdampak global terhadap iklim, biodiversitas, dan keadilan lingkungan.
Wakil Presiden Goldman Environmental Foundation, John Goldman, menyebut para pemenang sebagai bukti nyata bahwa kepemimpinan lingkungan hadir dari berbagai penjuru dunia.
"Para pemenang 2026 menunjukkan keberanian, kerja keras, dan harapan dalam menciptakan kemajuan nyata bagi lingkungan," katanya.
Daftar Pemenang dan Dampak Global dari Aksi Lokal
Enam aktivis yang menerima penghargaan tahun ini adalah Iroro Tanshi dari Nigeria, Borim Kim dari Korea Selatan, Sarah Finch dari Inggris, Theonila Roka Matbob dari Papua Nugini, Alannah Acaq Hurley dari Amerika Serikat, serta Yuvelis Morales Blanco dari Kolombia.
Alannah Acaq Hurley menegaskan bahwa perjuangan lingkungan memiliki dampak luas. “Pada akhirnya, ini adalah perjuangan untuk kemanusiaan dan kemampuan kita untuk terus hidup di planet ini,” ujarnya.
Perjuangan dari Afrika hingga Amerika: Aksi Nyata di Lapangan
Di Afrika, Iroro Tanshi merupakan ahli ekologi konservasi yang berhasil menemukan kembali spesies kelelawar langka short-tailed roundleaf bat di Afi Mountain Wildlife Sanctuary, Nigeria, pada 2016.
Namun, dua minggu setelah penemuan itu, kebakaran hutan besar melanda dan merusak sekitar setengah kawasan.
Tanshi kemudian memimpin kampanye “Zero Wildfire” dengan melibatkan masyarakat lokal, termasuk edukasi petani tentang praktik pembakaran lahan yang aman dan pembentukan tim “penjaga hutan”. Upaya ini berhasil memadamkan 74 kebakaran sepanjang 2022–2025 tanpa berkembang menjadi kebakaran besar.
Di Asia, Borim Kim terdorong bergerak setelah gelombang panas ekstrem di Seoul pada 2018 menewaskan 48 orang. Ia mendirikan organisasi Youth 4 Climate Action dan memimpin gugatan terhadap pemerintah Korea Selatan.
Pada Agustus 2024, Mahkamah Konstitusi memutuskan kebijakan iklim pemerintah melanggar hak generasi mendatang dan mewajibkan penurunan emisi sesuai konsensus ilmiah.
Putusan ini diproyeksikan mencegah 1,6 hingga 2,1 miliar ton emisi karbon dioksida masuk ke atmosfer.
Kemenangan Hukum dan Perlawanan terhadap Industri Ekstraktif
Di Eropa, Sarah Finch memperjuangkan keadilan iklim dengan menantang izin pengeboran minyak di Inggris. Ia menemukan bahwa dokumen dampak lingkungan tidak memasukkan emisi tidak langsung (Scope 3), yang menyumbang sekitar 90 persen dampak iklim industri minyak dan gas.
Setelah melalui sejumlah kekalahan hukum, ia akhirnya memenangkan putusan penting Mahkamah Agung Inggris pada 2024 yang dikenal sebagai “Finch ruling”. Putusan ini berdampak luas hingga pemerintah Inggris membatalkan dukungan terhadap sejumlah proyek minyak di Laut Utara.
Di Papua Nugini, Theonila Roka Matbob memperjuangkan keadilan atas dampak tambang Panguna yang sebelumnya dikelola Rio Tinto. Tambang tersebut meninggalkan 150.000 ton limbah di sungai serta memicu konflik yang menewaskan 15.000–20.000 orang.
Melalui kampanye yang dipimpinnya, Rio Tinto akhirnya menyepakati penilaian dampak lingkungan dan sosial serta menandatangani nota kesepahaman pada 2024 untuk pemulihan wilayah terdampak bersama masyarakat lokal.
Melindungi Ekosistem dan Komunitas dari Ancaman Tambang dan Fracking
Di Amerika Utara, Alannah Acaq Hurley memimpin koalisi yang menolak proyek Pebble Mine di Bristol Bay, Alaska, yang berpotensi menjadi tambang terbuka terbesar di kawasan tersebut.
Setelah perjuangan panjang sejak 2013, proyek ini akhirnya dibatalkan oleh otoritas lingkungan AS pada 2023.
Sementara itu, Yuvelis Morales Blanco dari Kolombia memperjuangkan penolakan fracking di komunitasnya di Puerto Wilches.
Ia aktif mengorganisir masyarakat sejak 2019 dan menghadapi ancaman hingga harus mencari perlindungan di luar negeri pada 2022.
Upayanya bersama aliansi anti-fracking membuahkan hasil, termasuk penghentian izin proyek oleh pengadilan pada 2022 serta putusan Mahkamah Konstitusi Kolombia pada 2024 yang menyatakan proyek tersebut melanggar hak komunitas lokal.(*)
Editor : Heri Sugiarto