Kegiatan yang juga dihadiri anggota DPR RI Nevi Zuairina, Bupati Pasaman diwakili Sekkab Mara Hondak, Bupati Pesisir Selatan diwakili Kadis Sosial Wendra, serta tokoh Pessel dari berbagai latar belakang itu turut dilantik Yustramayani (Wakil Ketua), Yulefrikal (Sekretaris), Roli Kardinal Putra (Wakil Sekretaris) dan Lendrifa (Bendahara).
Ketua DPD PKPS Pasaman Azwardi mengatakan, selama ini PKPS Pasaman vakum secara organisasi lebih kurang 7 tahun. Namun warga PKPS tetap berkomunikasi, berkumpul dan melaksanakan kegiatan sosial. Namun saat ini PKPS Pasaman lebih aktif, solid.
Ketua DPW PKPS Sumbar S Budi Syukur menegaskan, organisasi orang Pesisir Selatan hanya satu, dulu bernama IKPS. Namun sesuai tuntutan dan perkembangan organisasi, PKPS haruslah organisasi yang berbadan hukum diakui oleh negara, dan terdaftar di Kemenkum HAM.
Nomenklatur adalah perkumpulan, maka di Munas PKPS 2019, disepakati perubahan nama dari IKPS menjadi PKPS dan didaftarkan di Kemenkum HAM, maka resmilah organisasi perantau orang Pesisir Selatan bernama PKPS.
“Orang Pesisir Selatan dimana saja selalu kompak dan bermusyawarah, peduli pada kampung halaman dan berpandai-pandai dimana diberada. Falsafah Minang selalu dijaga, dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung, begitu juga di pasaman.
“Mari dilaksanakan konsolidasi organisasi, jalankan program yang disiapkan yaitu, pandam kuburan, mari kita bersama sama, menyiapkannya,” katanya.
Anggota DPR RI Nevi Zuairina sangat bangga dengan orang Pesisir Selatan yang ada di Pasaman saling bahu-membahu, untuk pandam kuburan Nevi ikit membantu Rp 5 juta dari Rp 30 juta yang diperlukan.
Kepala Dinas (Kadis) Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Pessel, Wendra Rovikto, mengaku para perantau mempunya peran penting untuk pembangunan di Pessel. Baik sosial, politik dan pembangunan. (cr4) Editor : Novitri Selvia