"Pada 2025, kita akan membuat regulasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) sebagai UPTD terpisah dari TPA. UPTD ini akan berada di Dinas PU dengan nama UPT Pelayanan Air Limbah Domestik," jelasnya.
Untuk pembangunan infrastruktur, Pemko Padang akan merehabilitasi IPLT di Kecamatan Nanggalo dengan menggunakan alokasi khusus (DAK) dari APBN sebesar Rp15 miliar.
"IPLT di Nanggalo kan masih konvensional. Kita akan rehab menjadi sistem mekanis sehingga dapat menghasilkan kompos. Air (hasil pengolahan) pun akan kita usahakan bisa digunakan sehari-hari atau menjadi kolam pembibitan misalnya," imbuh dia.
Lewat upaya-upaya tersebut, Pemko Padang bertekad mencapai target pencapaian sanitasi aman dan berkelanjutan sebesar 24 persen pada tahun 2029 mendatang. "Tahun 2025 kita mulai sebagai titik bangkit pengelolaan sanitasi di Padang," ujarnya.
Sejalan dengan itu, pihaknya mengimbau agar masyarakat melakukan perawatan septic tank secara rutin setiap 3-5 tahun.
"Anggapan di masyarakat, sanitasi bagus kalau semakin lama tidak disedot. Padahal, dalam jangka waktu tertentu, harus disedot," bebernya.
Baca Juga: Pengelola Wisata Ikuti Pelatihan Kebersihan Lingkungan Sanitasi dan Pengelolaan Sampah
Target 24 Persen Sanitasi Aman Berkelanjutan
Seperti diketahui, Pemko Padang ingin mewujudkan target sanitasi aman berkelanjutan sebesar 24 persen pada tahun 2029 mendatang. Hal itu sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah (2025-2029).
Dokumen tersebut terwujud berkat kerja sama dengan Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) yang didukung oleh Kemitraan Indonesia-Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
"Saat ini persentase sanitasi aman kita baru 14 persen. Tahun 2029 mendatang kita targetkan menjadi 24 persen," ujar Asisten Perekonomian dan Pembangunan Didi Aryadi dalam kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah yang berlangsung dari pagi hingga sore, Kamis (21/11/2024) di salah satu hotel di Kota Padang.
Untuk mencapai target tersebut, Pemko Padang telah melakukan sejumlah upaya, termasuk menghimpun masukan dari berbagai pihak lewat mengadakan Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan SIIP. "Tentunya, ini perlu dukungan, sinergi, kolaborasi, dan komitmen kita semua," ujarnya
Padang merupakan salah satu dari lima kota percontohan di Indonesia yang menerima pendampingan SIIP. Pertumbuhan penduduk dan pengembangan wilayah di Padang mendorong munculnya permukiman-permukiman baru.
"Salah satu prioritas kita utama adalah memastikan peningkatan layanan sanitasi aman, bukan lagi sekadar layak," tandas Didi Aryadi. (*)
Editor : Hendra Efison