PADEK.JAWAPOS.COM-Dalam upaya mendukung peningkatan “Satu Data Indonesia”, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Limapuluh Kota menggelar sosialisasi mengenai data strategis Kabupaten Limapuluh Kota.
Sosialisasi ini bertujuan agar data yang dihasilkan dapat menjadi acuan dalam kebijakan daerah dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan ini melibatkan media massa sebagai mitra untuk menyebarluaskan informasi.
Sosialisasi tersebut dilaksanakan oleh BPS Kabupaten Limapuluh Kota bersama insan pers Kota Payakumbuh-Limapuluh Kota (Luak Limo Puluah), Senin (16/12) di Hotel Kondang, Limapuluh Kota.
Kepala BPS Kabupaten Limapuluh Kota, Yudi Yos Elvin, menjelaskan, Badan Pusat Statistik Kabupaten Limapuluh Kota akan melakukan sosialisasi mengenai indikator data strategis bersama mitra kerja jurnalis media massa di Kabupaten Limapuluh Kota.
Menurut Yudi, data yang dihasilkan oleh BPS sangat penting untuk kebutuhan kebijakan pembangunan daerah. Indikator-indikator yang dihasilkan, seperti data kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, indeks pembangunan manusia (IPM), dan inflasi, menjadi acuan utama dalam pengambilan kebijakan daerah.
“Setiap kebijakan pembangunan pasti akan membutuhkan data, seperti data kemiskinan, ekonomi, dan inflasi. Kami akan mensosialisasikan bagaimana memahami indikator-indikator yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah,” ujar Yudi.
Sebagai alumni Akademi Statistik yang lahir di Deli Serdang pada 1972, Yudi menekankan bahwa meskipun data yang dirilis oleh BPS seringkali memicu berbagai reaksi dan komentar dari masyarakat, para pakar, maupun pihak terkait lainnya, BPS tetap akan merilis data secara profesional sesuai dengan metodologi yang berlaku.
“Kebutuhan data, baik untuk tingkat nasional maupun daerah, sangat penting bagi pembangunan yang berkelanjutan. Banyak indikator pembangunan yang dihasilkan oleh BPS, salah satunya adalah 45 indikator yang digunakan untuk mencapai cita-cita Presiden Republik Indonesia, Prabowo.
Selain itu, kami ingin masyarakat tidak hanya memanfaatkan data tersebut, tetapi juga mengenal lebih jauh tentang peran BPS,” tambahnya di hadapan puluhan wartawan yang hadir dalam sosialisasi tersebut.
Dalam sosialisasi ini, BPS juga memaparkan data kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota yang mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota meningkat sejak tahun 2022 hingga 2024.
“Kemiskinan di Kabupaten Limapuluh Kota mengalami peningkatan dalam dua tahun terakhir. Pada tahun 2022, persentase kemiskinan mencapai 6,50 persen, lalu meningkat menjadi 6,80 persen pada tahun 2023, dan pada tahun 2024, angkanya kembali naik menjadi 6,92 persen,” ujar Yudi Yos Elvin.
Selain itu, pada data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), BPS mencatat adanya fluktuasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ketersediaan lapangan kerja yang tidak merata.
“Angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Limapuluh Kota saat ini sebesar 74,17 persen. Pemerintah daerah harus menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.
Selain itu, banyak penduduk yang tidak melanjutkan pendidikan, yang menyebabkan tingginya angka angkatan kerja. Limapuluh Kota saat ini berada di posisi keempat di Sumatera Barat dalam hal TPAK,” terang Yudi.
BPS juga menyampaikan informasi mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Limapuluh Kota yang cukup tinggi, yaitu 72,51 persen pada tahun 2024. Meskipun demikian, Kabupaten Limapuluh Kota masih tertinggal jika dibandingkan dengan sejumlah kabupaten/kota lainnya di Sumatera Barat.
“IPM Kabupaten Limapuluh Kota cukup baik, namun masih berada di posisi ke-16, hanya tiga peringkat di atas Kabupaten Kepulauan Mentawai,” kata Yudi.
Di akhir kegiatan Yudi juga menginformasikan bahwa BPS akan segera merilis publikasi “Kabupaten Limapuluh Kota dalam Angka” pada Februari 2025 mendatang. (fdl)
Editor : Novitri Selvia