PADEK.JAWAPOS.COM-Libur Idulfitri 1446 H yang jatuh pada tahun 2025 menjadi momentum emas bagi sektor pariwisata di Kabupaten Limapuluh Kota.
Salah satu ikon wisata daerah ini, Lembah Harau, diperkirakan akan menyumbang sekitar 50 persen dari total Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh melalui retribusi wisata selama libur Lebaran.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Limapuluh Kota, Syukri Anda, pada Rabu (16/4).
Ia mengungkapkan, proyeksi tersebut dihitung berdasarkan prediksi kunjungan wisatawan yang diperkirakan mencapai 21 ribu orang, angka yang nyaris setara dengan jumlah kunjungan pada Idulfitri tahun sebelumnya.
“Potensi PAD terbesar masih berasal dari Lembah Harau. Namun, tren pariwisata kini mulai menyebar karena munculnya beberapa destinasi baru,” ujar Syukri.
Diversifikasi Destinasi Pengaruhi Pola Kunjungan
Selain Lembah Harau, sejumlah objek wisata alternatif seperti Kapalo Banda, Kerta Wahana Sarilamak (KWS), dan Sikabu-kabu Sawah (Sikabu) turut mengalami peningkatan kunjungan. Ini menjadi sinyal positif bahwa minat wisatawan tidak lagi terpusat di satu lokasi saja.
“Kalau dulu orang tahunya hanya Lembah Harau, sekarang sudah banyak pilihan. Ini artinya destinasi lain mulai berkembang dan punya peluang yang sama dalam menarik kunjungan,” tambahnya.
Rekayasa lalu lintas selama libur Lebaran juga memainkan peran penting dalam distribusi wisatawan ke berbagai destinasi. Kebijakan ini secara tidak langsung membantu meratakan potensi pendapatan dari sektor pariwisata.
Menurut Syukri, pendapatan kotor dari retribusi wisata di Lembah Harau selama musim liburan ini diperkirakan mencapai Rp100 juta. Namun, tidak seluruhnya akan disetorkan ke kas daerah. Sebagian dana disalurkan sebagai kontribusi kepada nagari atau desa adat penghasil yang berada di sekitar kawasan wisata.
“Dari Rp100 juta itu, sekitar separuhnya akan masuk ke PAD. Sisanya dibagi sebagai bentuk penghargaan atas peran nagari dalam menjaga kelestarian dan ketertiban objek wisata,” jelasnya.
Syukri mengakui, pengelolaan pendapatan dari destinasi baru seperti Kapalo Banda, KWS, dan Sikabu masih belum tertata secara formal. Padahal, kunjungan ke lokasi-lokasi ini kian meningkat.
“Ini yang sedang menjadi fokus kami. Ke depan, perlu ada kebijakan teknis agar destinasi-destinasi ini juga bisa memberikan kontribusi nyata terhadap PAD,” tegasnya.
Syukri menekankan pentingnya memaksimalkan potensi PAD dari sektor pariwisata karena pada dasarnya dana tersebut bersumber dari masyarakat dan harus kembali untuk pembangunan serta kesejahteraan rakyat.
“Kalau pengelolaan pendapatan dari pariwisata ini baik, maka hasilnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini dana dari rakyat, kembali juga untuk rakyat,” pungkasnya. (rid)
Editor : Novitri Selvia