PADEK.JAWAPOS.COM–Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus mengakselerasi koordinasi dan mempererat sinergi dengan pemerintah pusat demi mempercepat penyediaan hunian tetap (huntap).
Langkah ini diprioritaskan bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana hidrometeorologi berupa banjir dan tanah longsor yang terjadi pada penghujung tahun 2025 silam.
Di bawah nakhoda Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, jajaran pemerintah daerah fokus memulihkan kehidupan korban bencana.
Upaya penyediaan hunian layak ini menyasar masyarakat yang rumahnya tersapu air maupun mengalami kerusakan struktur yang berat. Penanganan tersebut diwujudkan melalui dua skema utama, yakni pembangunan huntap secara terpusat dan huntap mandiri.
Untuk menyukseskan program tersebut, Pemko Padang merangkul berbagai pemangku kepentingan, mulai lembaga pemerintah pusat hingga yayasan sosial. Pada proyek huntap terpusat, penyediaan hunian mendapat sokongan dari yayasan Buddha Tzu Chi.
Dalam kolaborasi ini, Pemko Padang berkontribusi menyediakan lahan yang representatif di kawasan Lubukminturun, Kelurahan Balaigadang, Kecamatan Kototangah.
Baca Juga: Dari Sumbar ke Dunia, Ekspor Semen Padang Tembus 540.771 Ton dalam Lima Bulan
Tak hanya itu, dukungan juga datang dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Pemerintah pusat tersebut bakal mendirikan hunian tetap di Kelurahan Lambungbukit, Kecamatan Pauh.
Proyek ini menarik perhatian karena memanfaatkan material terobosan baru berupa Sepablock, produk mutakhir dari PT Semen Padang yang dikenal memiliki efektivitas tinggi serta kualitas konstruksi yang kokoh.
Di sisi lain, bagi warga yang masih memiliki tanah pribadi, pemerintah memfasilitasi skema huntap mandiri. Program yang didanai melalui bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ini memungkinkan masyarakat penerima manfaat membangun kembali rumah mereka di atas lahan masing-masing secara aman.
Baca Juga: Kenaikan Pertamax Jadi Alarm Ketahanan Energi Nasional, SPP UPMS I Dorong Percepatan Reformasi
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, Hendri Zulviton, menegaskan bahwa serangkaian langkah kongkret terus berjalan agar warga terdampak bisa segera menempati rumah yang aman dan layak huni.
"Hingga saat ini Pemko Padang terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, BNPB, Kementerian PKP, serta berbagai pihak lainnya untuk memastikan program pembangunan hunian tetap bagi korban banjir dan longsor dapat berjalan sesuai rencana. Ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian tempat tinggal bagi masyarakat yang terdampak bencana," ujar Hendri Zulviton, Kamis (11/6/2026).
Menurut Hendri, keberhasilan pemulihan pascabencana di Ibu Kota Provinsi Sumatra Barat ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, pusat, sektor swasta, organisasi kemanusiaan, hingga partisipasi aktif masyarakat itu sendiri.
Baca Juga: Paragon Wardah Buka Beasiswa Program Ri'aya 2026 di Qatar untuk Perempuan Muda Indonesia
Setali tiga uang, Wali Kota Padang Fadly Amran menegaskan kebijakan daerah akan selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas, khususnya kelompok rentan yang kehilangan aset tempat tinggal akibat bencana alam tersebut.
"Pemko Padang berkomitmen untuk memastikan seluruh warga yang rumahnya rusak berat maupun hanyut akibat bencana mendapatkan solusi hunian yang layak. Kami terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah pusat serta seluruh pemangku kepentingan agar proses pembangunan hunian tetap dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Fadly Amran.
Lewat realisasi huntap terpusat dan mandiri ini, Fadly berharap proyek tersebut tidak sekadar menjadi solusi jangka panjang yang permanen, tetapi juga menjadi pemantik utama dalam mempercepat pemulihan roda kehidupan ekonomi dan sosial warga Kota Padang pascabencana. (cc1)
Editor : Adetio Purtama