PADEK.JAWAPOS.COM -- Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengusulkan peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026. Dalam rancangan tersebut, total pendapatan daerah diproyeksikan meningkat menjadi Rp 3,05 triliun.
Usulan tersebut disampaikan Wali Kota Padang, Fadly Amran, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Padang yang digelar di Gedung DPRD Kota Padang, Senin (15/6).
Rapat juga membahas pandangan fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 serta perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
Paripurna dipimpin Ketua DPRD Kota Padang Muharlion didampingi Wakil Ketua DPRD Mastilizal Aye dan Jufri. Turut hadir Wakil Wali Kota Padang Maigus Nasir, unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta anggota DPRD Kota Padang.
Dalam pemaparannya, Fadly Amran menjelaskan bahwa perubahan struktur anggaran dilakukan untuk memperkuat ruang fiskal daerah agar lebih adaptif terhadap kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
Dari sisi pendapatan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) diusulkan meningkat menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp 1,02 triliun. Sementara pendapatan transfer mengalami kenaikan signifikan dari Rp 1,53 triliun menjadi Rp 2,02 triliun.
“Total pendapatan daerah bertambah Rp 502,73 miliar atau 19,67 persen, dari Rp 2,55 triliun menjadi Rp 3,05 triliun,“ ujar Fadly.
Peningkatan pendapatan tersebut diikuti dengan penyesuaian belanja daerah yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan pelayanan publik, serta peningkatan efektivitas berbagai program strategis daerah.
Belanja operasi diusulkan naik menjadi Rp 2,66 triliun dari sebelumnya Rp 2,46 triliun. Sementara belanja modal mengalami kenaikan paling besar, yakni dari Rp 220,93 miliar menjadi Rp 518,61 miliar.
Selain itu, Belanja Tidak Terduga (BTT) juga meningkat dari Rp 8,31 miliar menjadi Rp 14,77 miliar. Pemko Padang turut mengalokasikan belanja transfer sebesar Rp5 miliar yang sebelumnya belum tersedia dalam APBD awal.
Dengan berbagai penyesuaian tersebut, total belanja daerah meningkat sebesar Rp507,41 miliar atau 18,71 persen, dari Rp2,69 triliun menjadi Rp3,20 triliun.
“Postur rancangan perubahan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2026 tetap berimbang dan dirancang untuk mengoptimalkan program pembangunan yang berdampak langsung kepada masyarakat,“ tegasnya.
Menurut Fadly, penguatan kapasitas fiskal daerah menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan program prioritas pemerintah daerah, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, hingga penguatan sektor ekonomi kreatif dan pelayanan dasar masyarakat.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Padang atas sinergi yang terus terjalin dalam pembahasan kebijakan anggaran daerah.
Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan legislatif menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.
Dalam kesempatan yang sama, Fadly turut mengungkapkan rasa syukur atas capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Padang dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Prestasi tersebut menjadi opini WTP ke-13 yang berhasil diraih Kota Padang secara berkelanjutan.
“Alhamdulillah, Kota Padang kembali meraih opini WTP untuk ke-13 kalinya. Ini bukti komitmen bersama dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Terima kasih atas sinergi dan kolaborasi DPRD Kota Padang,“ pungkas Fadly. (rel)
Editor : Adriyanto Syafril