Catatan : Wilian - Wartawan Padang Ekspres
PADEK.JAWAPOS.COM - Saat ini narasi transisi energi bersih, kendaraan listrik (electric vehicle/EV) sedang gencar-gencarnya dilakukan. Hal ini kerap diposisikan sebagai simbol kemajuan. Sumatera Barat (masyarakatnya, red) sepertinya juga menangkap dengan cermat hal ini. Karena kendaraan listrik ini diyakini jadi solusi masa depan. Pastinya bebas emisi, efisien, dan terpenting sangat modern.
Kondisi sekarang, masyarakat sudah mulai berbondong-bondong menggunakan kendaraan listrik baik itu roda dua mapun roda empat. Hal itu bisa dilihat di daerah perkotaan, contoh saja Kota Padang dan sejumlah kota lainnya.
Namun, patut juga jadi pertanyaan jika kemajuan itu dihadapkan pada realitas kondisi daerah-daerah di Sumbar. Layakkah kendaraan listrik dikembangkan secara masif di daerah ini. Apakah infrastruktur jalan di Sumbar memang sudah memadai secara betul untuk menampung kendaraan super modern ini. Selain itu, ketersediaan listriknya (Sumbar, red) apakah masih berada di batas aman?
Data yang didapat, Per April 2026, kondisi kelistrikan Sumatera Barat berada dalam posisi yang dapat disebut rapuh. Daya mampu pembangkit tercatat sekitar 710 MW, sementara beban puncak sudah menyentuh 660 MW. Selisihnya hanya 40-50 MW, atau sekitar 3 persen cadangan daya, jauh di bawah standar aman 20 persen yang lazim dijadikan acuan sistem kelistrikan.
Hal ini juga sempat disampaikan Kepala Dinas ESDM Sumbar saat diwawancara wartawan beberapa waktu lalu. Bahkan ia mengingatkan bahwa ruang cadangan yang terlalu tipis membuat sistem sangat rentan terhadap gangguan atau lonjakan konsumsi mendadak.
Nah, di atas kertas, Sumbar sebenarnya tidak tertinggal dalam hal transisi energi. Lebih dari separuh pasokan listrik, sekitar 52 persen, telah bersumber dari energi baru terbarukan (EBT), termasuk kontribusi PLTP Muara Laboh sebesar 85 MW. Namun, ketergantungan pada energi fosil masih ada, dan yang lebih krusial, margin pasokan yang tipis membuat setiap tambahan beban, termasuk dari kendaraan listrik, perlu dihitung dengan sangat hati-hati.
Sementara itu, dalam cacatan lain, di tingkat nasional, gambaran tampak lebih optimistis. Daya mampu sistem kelistrikan Indonesia mencapai 71,15 GW dengan cadangan (reserve margin) sekitar 39 persen. Kondisi ini relatif aman dan stabil hingga Maret 2026 kemarin. Meski demikian, problem klasik belum sepenuhnya terpecahkan, sekitar 5.700 desa di Indonesia masih belum sepenuhnya teraliri listrik. Artinya, ketimpangan energi masih nyata, bahkan sebelum membicarakan teknologi baru seperti EV.
Lalu, di tengah kondisi tersebut, bagaimana dengan kesiapan Ranah Minang, apakah perlu betul-betul melakukan pengembangan kendaraan listrik?
Dari sisi infrastruktur pendukung kendaraan listrik, data yang diperoleh, PLN UID telah menyediakan sekitar 91 unit Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di lebih dari 7o lokasi di seluruh wilayah Sumbar. Secara simbolik, ini menunjukkan bahwa ekosistem EV mulai dibangun. Namun, jika dibandingkan dengan pola mobilitas masyarakat antarwilayah di Sumbar yang bertopografi menantang dan jarak antarkota yang tidak selalu s dekat, jumlah tersebut masih terbilang terbatas.
Sangat jelas kendaraan listrik sangat bergantung pada kepastian energi, ketersediaan SPKLU, stabilitas jaringan listrik, dan kemampuan kelistrikan rumah tangga untuk melakukan pengisian daya mandiri.
Di Sumatera Barat, tiga aspek ini belum sepenuhnya matang. Jaringan pengisian belum merata, sistem kelistrikan masih tipis cadangannya, dan tidak semua rumah tangga memiliki kapasitas daya yang memadai untuk home charging.
Di sisi lain, kondisi jalan di banyak wilayah Sumbar juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Terutama di kondisi-kondisi jalan rusak di banyak titik yang belum tersentuh perbaikan. Kontur geografis yang berbukit, jalur antar kabupaten yang panjang, serta potensi risiko perjalanan jarak jauh membuat kebutuhan kendaraan tidak hanya soal efisiensi energi, tetapi juga keandalan dan fleksibilitas.
Jadi, mendorong kendaraan listrik secara agresif tanpa membaca kesiapan infrastruktur dapat berisiko menciptakan ketimpangan baru ke depannya. EV bisa menjadi simbol modern, tetapi sekaligus menimbulkan beban tambahan bagi sistem listrik yang masih tipis cadangannya atau masih lemahnya ekonomi.
Arah transisi energi tetap penting. Masyarakat tentunya juga harus bijak. Selain itu Perlu ada prioritas: penguatan jaringan listrik, perluasan SPKLU di jalur strategis, serta peningkatan kapasitas pembangkit berbasis EBT yang lebih stabil.
Layakkah kendaraan listrik di Sumatera Barat? Tidak bisa dijawab dengan ya atau tidak saja. Jawabannya bergantung pada kesiapan sistem yang menopangnya. Karena kendaraan listrik bukan sekadar soal mengganti mesin bensin dengan baterai, melainkan soal memastikan seluruh ekosistem energi dan mobilitas benar-benar siap menopang perubahan itu. Jangan malah nanti menjadi sebuah kesenjangan dan beban baru. (***)
Editor : Adriyanto Syafril