32 Persen Komisaris BUMN/D Dijabat Rangkap

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 5 Agustus 2020 | 09:40 WIB
Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih. (net)
Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih. (net)
Ombudsman RI menelisik fenomena rangkap jabatan yang terjadi di kursi komisaris BUMN/D serta BLU. Hal ini sebenarnya bukan barang baru, namun Ombudsman mendapati cukup banyak laporan selama tiga tahun terakhir. Dari penelusuran mereka, sebanyak 32 persen komisaris merangkap jabatan.

Bukan hanya itu, mereka otomatis juga menerima penghasilan rangkap. Komisioner Ombudsman RI Alamsyah Saragih menjelaskan awal perhatian ini muncul karena 1.437 laporan masuk terkait pelayanan BUMN/D dan BLU. Tingginya laporan menunjukkan begitu pentingnya peran komi-saris sebagai pengawas BUMN/D dan BLU dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat.

Namun, menurut Alamsyah, pengawasan tersebut tidak bisa dilakukan secara maksimal apabila terdapat masalah dalam jajaran komisaris itu sendiri. ”Bersama KPK, kita analisis dan profiling 281 komisaris yang masih aktif,” jelas Alamsyah dalam paparan di Ombudsman RI Selasa (4/8).

Profiling dan analisis dilakukan dengan meneliti rekam jejak, karir, serta riwayat pendidikan para komisaris. Hasilnya, sebanyak 138 komisaris mengisi jabatan yang tidak sesuai dengan kompetensi teknis yang sebenarnya mereka miliki. Kemudian 91 komisaris juga terindikasi memiliki konflik kepentingan. ”Ada perkembangan terakhir yang sudah kami sampaikan juga mengenai itu penempatan pejabat Polri dan ASN aktif,” imbuh Alamsyah.

Meski demikian, Ombudsman tidak membeberkan siapa saja nama komisaris yang diduga rangkap jabatan dan penghasilan itu, serta instansi tempat mereka tergabung. Alamsyah menjelaskan bahwa fenomena rangkap penghasilan ini juga terjadi, diduga lantaran motif agar komisaris benar-benar bersih dan tidak macam-macam mencari penghasilan lain yang melanggar hukum. Jadi, dengan merangkap jabatan, otomatis dobel pula penghasilan yang komi-saris terima. Sehingga mereka akan fokus bekerja dan tidak melakukan praktik korupsi.

Walau begitu, Alamsyah menegaskan hal tersebut tidak bisa dibenarkan. Sebab, tetap ada risiko di mana komisaris bisa menyalahgunakan kewenangannya. Ada beberapa BUMN/D dan BLU yang mungkin memang bisa dipegang orang yang sama sebagai komisaris. Namun, tidak boleh serta-merta diberlakukan di semua BUMN/D.

“Di satu sisi, UU juga berkembang dan ada pelarangan beberapa posisi tidak boleh dirangkap jabatan,” jelasnya. Dia menegaskan bahwa Ombudsman fokus pada perbaikan sistem dan bukan hanya perseorangan komisaris saja. Perubahan sistem diperlukan, terutama terkait rekrutmen komisaris yang dipercaya menjadi penyebab banyaknya komisaris rangkap jabatan.

Sistem rekrutmen ini harus diberi aturan teknis lebih jelas. Selain itu, Ombudsman mendesak Presiden untuk bisa mengeluarkan aturan berupa Perpres yang mengatur limitasi agar komisaris tidak merangkap jabatan. Ombudsman pun siap membahas aturan teknis baru tersebut dengan Kementerian BUMN.

Tiga rekomendasi disampaikan ke Presiden secara tertulis. Di samping membuat Perpres pembatasan rangkap jabatan tersebut, mereka juga menganjurkan agar memerintahkan Kementerian BUMN mengatur kriteria komisaris, sumber bakal calon, hingga tata cara penilaian. Juga dengan segera memberhentikan komisaris yang saat ini masih rangkap jabatan dan tidak sesuai penem-patannya dengan kompetensi masing-masing.

Ombudsman bekerja sama dengan KPK untuk mengawal evaluasi terhadap rangkap jabatan komisaris ini. Sebab, fenomena ini berpotensi juga menimbulkan kasus korupsi di belakangnya. KPK secara spesifik me-monitoring peluang jual beli jabatan. “Sedangkan Ombudsman akan memantau ke depan terkait potensi maladministrasi dalam rekrutmen,” terangnya. (deb/jpg) Editor : Novitri Selvia
Rangkap bumd jabatan bumn komisaris