Bantuan tersebut disalurkan sejak awal pandemi korona terjadi. Mulai dari bantuan sembako, bantuan tunai untuk masyarakat miskin, bantuan untuk para pelaku UMKM, sampai menggratiskan listrik untuk pelanggan 450 volt ampere (VA). Yang terbaru, bantuan untuk karyawan swasta berpenghasilan Rp 5 juta ke bawah Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan ke depan. Bantuan diberikan per dua bulan dengan jumlah Rp 1,2 juta.
Bantuan untuk karyawan swasta ini sudah cair. Kamis (27/8), Presiden Jokowi meluncurkan bantuan itu di Istana Kepresidenan. Di hari pertama, pemerintah mentransfer ke sebanyak 2,5 juta orang dari total 15,7 penerima bantuan. “Ini memang diberikan kepada para pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” terang Jokowi saat peluncuran, yang disiarkan di akun Youtube Sekretariat Presiden.
Pemerintah menargetkan, seluruh penerima bantuan tadi sudah dapat transferan di September. Jokowi berharap, bantuan ini bisa menjaga daya beli masyarakat dan mengerek konsumsi rumah tangga. Sehingga perekonomian Tanah Air kembali pulih.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan, tahap pertama, penyaluran dibagi 2,5 juta pekerja per batch (kelompok) per pekan hingga akhir September. Batch pertama disalurkan ke pekerja yang memiliki rekening di bank pelat merah. Rinciannya: Bank Mandiri menyalurkan ke lebih dari 700 ribu rekening, BNI 900 ribu, BRI 600 ribu, dan BTN 200 ribu.
Kata Ida, bantuan ini sebagai pelengkap atas sejumlah program yang digelontorkan pemerintah selama pandemi. Seperti Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Program Kartu Sembako untuk 20 juta penerima, Program Kartu Prakerja untuk 5,6 juta peserta dengan total anggaran Rp 20 triliun.
Pemerintah juga menggratiskan listrik bagi pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA. “Mudah-mudahan dari program ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi kita akan kembali normal,” ucap Ida.
Itu baru program subsidi upah. Bantuan selanjutnya menyasar dunia pendidikan. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim berencana menebar subsidi pulsa atau kuota internet ke pelajar, mahasiswa, guru, dan dosen untuk menopang kegiatan belajar mengajar jarak jauh.
Sekretaris Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (PAUD Dikdasmen) Kemendikbud, Sutanto memastikan, pemberian kuota internet gratis akan langsung diberikan ke nomor telepon seluler siswa dan guru selama empat bulan (September-Desember). Anggaran yang disiapkan pun mencapai Rp 8,9 triliun.
Rinciannya, untuk siswa mencapai 35 gigabyte (GB) per bulan, dan guru 42 GB. Sedangkan di tahap perguruan tinggi, mahasiswa dan dosen masing-masing mendapat 50 GB per bulan. Dipastikan, bantuan ini bukan dalam bentuk uang. “Kami meminta agar sekolah segera mengidentifikasi nomor telepon siswa dan guru, dan segera memasukkan nomornya di Dapodik. Bantuan ini diberikan untuk membantu pelaksanaan PJJ (pembelajaran jarak jauh),” tutur Sutanto.
Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mengapresiasi langkah Kemendikbud. Namun, Wakil Sekretaris Jenderal FSGI Satriwan Salim tetap mengingatkan, ada siswa dan guru yang tidak membutuhkan kuota. Mengingat ada sejumlah kendala dalam proses PJJ, seperti ketersediaan listrik, jaringan internet, dan kepemilikan gawai.
“Persoalan itu hendaknya juga perlu diintervensi Kemendikbud bersama kementerian, lembaga lain, dan juga pemerintah daerah,” pinta Satriwan. Tak berhenti sampai di situ. Setelah subsidi upah dan kuota, kini beranjak ke kesehatan. Lebih tepatnya subsidi vaksin ke rakyat miskin. Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Thohir mengusulkan, biaya vaksin korona untuk warga miskin ditanggung negara.
Erick mengusulkan dua skema vaksinasi massal rencananya digelar awal tahun depan. Pertama, vaksin Covid-19 diberikan secara gratis bagi peserta BPJS Kesehatan. Kedua, bagi yang mampu, bisa membayar vaksin secara mandiri. Jika digratiskan semua, APBN bisa jebol. Apalagi, selama pandemi defisit anggaran negara terus melebar. “Dan kalau dilihat dari data-data ekonominya sendiri pemasukan kepada negara cukup rentan,” ucap Erick dalam rapat dengan Komisi IX DPR, di Senayan. (men/jpg) Editor : Novitri Selvia