81 Daerah Lampaui Deadline

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 24 September 2020 | 08:57 WIB
ilustrasi. (net)
ilustrasi. (net)
Deadline pembuatan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah yang ditetapkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pekan lalu, meleset. Hingga kemarin, Kemendagri mencatat masih ada daerah yang belum menyelesaikan aturan turunan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakkan Protokol Covid tersebut.

Sebelumnya Kemendagri menargetkan seluruh daerah, harus menyelesaikan Perkadanya paling lambat Jumat, (18/9) lalu. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar jumlah daerah yang telah menuntaskan sudah meningkat cukup drastis.
Di level provinsi, lanjut dia, 34 provinsi telah menuntaskannya sejak pekan lalu.

Sementara di level kabupaten/kota, Bahtiar mengakui belum semuanya menuntaskan. Hingga kemarin, baru 432 atau 84 persen yang telah menyelesaikan tepat waktu.
Sisanya, ada 33 kabupaten/kota yang masih dalam proses menyelesaikan dan ada 48 kabupaten/kota yang belum menyusun. Bahtiar meminta jajaran Tim Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Kemendagri untuk terus memantau dan menagih pemda. ”Dilakukan atensi khusus dan terus di up date apa kendala-kendala dalam penyusunan perkada,” ujarnya, kemarin (23/9).

Bahtiar menambahkan, dari sekian banyak kabupaten/kota yang belum menuntaskan, beberapa di antaranya merupakan daerah pelaksana pilkada. Dari inventarisasi Kemendagri, ada 39 daerah. “Yang belum selesaikan Perkadanya justru didominasi sama daerah yang akan melaksanakan pilkada 2020,” imbuhnya.

Padahal, lanjut dia, daerah yang menggelar pilkada jauh lebih rentan. Sehingga, keberadaan perkada kedisiplinan penegakkan covid sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi kerumunan.

Mendagri Tito Karnavian menambahkan, perda ataupun perkada bisa menjadi dasar hukum pembubaran kerumunan di tahapan pilkada. Oleh karenanya, keberadaan Perkada cukup krusial. Sehingga, Satpol PP sebagai salah satu instrumen penegak hukum daerah bisa punya landasan. “Penegaknya siapa? Satpol PP. Satuan polisi pamong praja ini mejadi ujung tombak penegakan perda perkada,” ujarnya.

Sementara itu, dalam Rapat Koordinasi virtual kemarin, Tito meminta para camat untuk ikut berperan dalam penanganan dan penanggulangan Covid-19 di wilayahnya masing-masing. Dia juga meminta camat memahami karakteristik virus Covid-19 sebagai bekal menyadarkan masyarakat. “Karena rekan-rekan camat adalah pengambil kebijakan dan juga pelaksana kebijakan di lapangan di kecamatannya masing-masing,” imbuhnya.

Diakuinya, kesadaran akan protokol kesehatan harus terus dibangun. Misalnya kebiasaan mencuci tangan dengan sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Dalam kontek ini, kata Tito, Camat bisa membuat kebijakan yang terkait dengan penanggulangan dan pencegahan Covid-19.

”Agar tempat-tempat yang kita anggap itu rawan terjadinya pengumpulan massa yang tidak bisa jaga jarak seperti pasar, terminal, stasiun dibuat tanda-tanda,” kata Mendagri.
Utamakan Lawan Covid

Sementara itu, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai politik punya pekerjaan rumah untuk mengawasi pasangan calonnya setelah pilkada serentak dapat lampu hijau dari pemerintah. Ada kekhawatiran akan persebaran yang makin tinggi, namun parpol-parpol tetap mengikuti kebijakan pemerintah dan berupaya memperketat pengawasan pada para paslonnya.

Seperti yang dilakukan DPP Partai Demokrat. Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat Kamhar Lakumani menyebutkan bahwa mereka akan mengumpulkan para paslon di seluruh Indonesia melalui sambungan virtual Jumat (25/9). Dengan agenda utama sosialisasi protokol kesehatan selama kampanye.

”Kebijakan pertama kita adalah melawan Covid-19. Karena yang paling utama adalah keselamatan rakyat,” jelas Kamhar kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (23/9).

Pemerintah sendiri telah menganjurkan kampanye melalui daring atau online sebagai bentuk kampanye utama. Untuk meminimalisir kerumunan dan massa yang bisa meningkatkan persebaran virus. Menurut Kamhar, hal tersebut akan diwajibkan untuk paslon Partai Demokrat yang ada di wilayah zona rawan.

”Tetapi sebenarnya tidak semua daerah sama tantangannya. Kalau zona hijau, cara sebelumnya mungkin masih memadai,” lanjut Kamhar. Cara sebelumnya yang dimaksud, jelas dia, bukan berarti mengumpulkan massa dan kerumunan. Tetapi bisa dilakukan offline atau secara langsung dengan jumlah peserta yang sangat dibatasi secara ketat.

DPP Partai Demokrat, lanjut Kamhar, akan memastikan daerah mana saja yang rawan untuk penerapan secara total larangan kampanye selain daring. “Akan kami inventarisir nanti,” terangnya. Selain itu, DPP juga masih memberi support atau dukungan dalam bentuk langsung maupun tidak langsung bagi para paslon.

Bentuk dukungan langsungnya berupa alat peraga kampanye seperti baju dan spanduk. Sementara bantuan tidak langsung adalah dalam bentuk koordinasi, terutama yang berkaitan dengan protokol kesehatan. Ini untuk menghindarkan paslon melangggar protokol kesehatan di daerah dan berujung mendapat sanksi dari pemerintah. Pusat maupun daerah.

Soal sanksi, Kamhar menegaskan tidak ada sanksi khusus yang disiapkan DPP bagi kader atau paslonnya yang nanti melanggar. “Begitu mereka ditetapkan sebagai pasangan calon, maka menjadi ranah KPU untuk memberikan sanksi. Kami hanya bisa memberi imbauan,” katanya.

Untuk mendukung kegiatan kampanye daring pula, para paslon butuh sarana dan teknologi yang memadai. Kamhar menyebutkan hal itu pasti sudah dipikirkan oleh penyelenggara dan pengadaannya akan masuk alokasi anggaran untuk Pilkada. Namun, DPP juga akan turun tangan.

”Saat ini, Bappilu Partai Demokrat sudah mengundang vendor. Masih simulasi,” ujarnya. Bappilu akan mempelajari proses kampanye daring dan memetakan daerah mana saja yang butuh.

Apabila hasil simulasi itu lancar dan dapat diterima oleh penyelenggara, Demokrat akan mensosialisasikan ke para paslon. “Mudah-mudahan September akhir atau Oktober awal sudah ada hasilnya,” pungkas Kamhar.

Kemudian, Wasekjen DPP PPP Achmad Baidowi mengatakan, setelah penetapan paslon kepala daerah, pihaknya langsung melakukan konsolidasi. Baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. “Kami langsung konsolidasi pemenangan,” terangnya saat dihubungi Jawa Pos kemarin.

Semua mesin politik akan dikerahkan untuk memenangkan para paslon kepala daerah yang diusung. Para kader harus turun ke bawah untuk membantu para kandidat. Mereka akan bekerjasama dengan tim dari partai koalisi dan tim dari paslon.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi mengatakan, partainya juga akan mengerahkan saksi di setiap daerah yang menjadi tempat kontestasi calon yang diusung PPP. “Walaupun pilkada di masa pandemi, saksi tetap perlu. Mereka yang akan bertugas memantau dan menjaga suara,” terangnya.

Tentu, kata dia, pihaknya akan bekerjasama dengan partai lain untuk menyiapkan saksi. Sebab, di satu daerah tidak mungkin saksi berasal dari PPP sendiri. Saksi selalu disiapkan bersama-sama oleh partai koalisi. Terkait jumlah saksi, partainya masih menghitung jumlahnya.

Untuk penyiapan logistik, Awiek mengatakan, semuanya akan disiapkan paslon dan timnya. DPP PPP tidak mungkin menyiapkan logistik bagi para cakada yang diusung. “DPP dari mana uangnya?” ungkap dia. Kebutuhan logistik akan diatur oleh paslon.

PKB juga menyusun strategi untuk memenangkan paslon yang diusung. “Kami punya desk pilkada yang menyiapkan pemenangan pilkada,” terang Wasekjen DPP PKB Anggia Ermarini. Desk pilkada yang mengonsolidasikan pemenangan, baik soal strategi pemenangan, saksi, dan kebutuhan lainnnya.

Ketua Umum PP Fatayat NU itu mengatakan, pihaknya juga bekerjasama dengan Fraksi PKB DPR RI. Para anggota Fraksi PKB mempunyai kewajiban untuk membantu pemenangan paslon di daerah mereka. Bahkan, para anggota dewan diminta untuk membantu logistik para kandidat.

Jadi, kata dia, bukan DPP PKB yang menyiapkan logistik atau dana, tapi para paslon, dan para kader PKB. Salah satunya dari para anggota dewan. Untuk besaran dana, lanjut Anggia, diserahkan kepada masing-masing kader yang membantu.

Desk pilkada, terang anggota DPR RI itu, juga menyiapkan kebutuhan saksi bagi para kandidat. Sekarang kebutuhan saksi masih terus dimatangkan. “Angkanya masih kami petakan. Ini sedangkan kami siapkan,” tutur dia. (far/deb/lum/jpg) Editor : Novitri Selvia
Kemendagri protokol Covid