Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menuturkan, pihaknya tengah menyiapkan sistem untuk gebrakan tersebut. Dalam pengajuan data terbaru warga miskin ini nanti, data dari RT/RW bakal tetap diverifikasi oleh tim dan wajib mendapat acc dari pemerintah daerah (pemda) bila ada data baru. Rencananya, untuk verifikator ia akan menggandeng pihak perguruan tinggi untuk updating tersebut. ”Sementara memang belum bisa, nanti kita buat RT/RW bisa masukkan,” tuturnya ditemui di Kantor Proyek Tol Becakayu Ujung, Bekasi, Jawa Barat, kemarin (21/1).
Kendati begitu, Risma menegaskan, bahwa saat ini RT/RW juga bisa melakukan perbaikan data. Pada penyaluran bantuan sosial tunai (BST) merespon Covid-19 misalnya. Pada minggu pertama Januari 2021, setiap Senin-Rabu, ia akan menyelenggarakan rapat terkait perbaikan data dari daerah.
Kemudian, di Jumat, ada evaluasi lanjutan bersama himpunan bank negara (himbara) dan PT Pos Indonesia mengenai proses penyaluran. Hasil evaluasi tersebut kemudian akan digunakan sebagai referensi dalam penyaluran di bulan Februari 2021 nanti. ”Mana yang gagal pengiriman, mana yang enggak. Itu kita evaluasi. Ada yang meninggal dan lainnya,” paparnya.
Bagi yang dilaporkan meninggal pun, lanjut dia, tidak akan serta merta diganti. Kementerian Sosial (Kemensos) akan mengecek terlebih dahulu apakah ahli waris masih dalam kondisi membutuhkan bansos tersebut atau tidak. Bila iya, bansos akan dialihkan pada keluarganya.
”Tapi minggu ketiga sudah gak terima lagi, karena untuk evaluasi semua. Minggu keempat harus transfer pada bagian keuangan untuk kemudian diberikan pada Himbara dan PT Pos,” jelas mantan Wali Kota Surabaya itu. Sehingga diharapkan penyaluran di bulan selanjutnya tidak ada keterlambatan.
Diakuinya, ada saja pemda yang malas-malasan melakukan updating data warga miskinnya. Tercatat, ada sekitar 50 pemda yang bahkan tidak pernah update sama sekali. Lalu, ada juga yang revisi hanya beberapa bulan sekali saja.
Merespons kondisi tersebut, Risma pun sudah mengambil langkah tegas. Ia langsung menyurati menteri dalam negeri (mendagri) agar bisa menegur pada pemda malas tersebut. ”Tadi saya sudah tandatangani surat ke Kemendagri, Pak mendagri mungkin bisa sampaikan ke daerah,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Risma juga barus saja menyerahkan 15 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) pada PT Waskita Karya. Mensos menekankan, pembinaan PPKS sampai penempatan mereka ke dunia kerja, tidak hanya dilakukan di balai milik Kemensos di Bekasi atau Jakarta, namun juga di balai-balai milik Kemensos seluruh Indonesia. Dia berharap, dengan mendapat pekerjaan rutin para PPKS akan mendapatkan pemasukan maupun kehidupan yang lebih baik.
”Saya bertanya pendapatan mereka, Rp 30 ribu dan itu kadang untuk berdua. Kita bayangkan, bagaimana mereka bisa sewa rumah, mengontrak, apalagi membeli,” tuturnya.
Risma berpesan pada para PPKS agar bekerja secara jujur dan rajin. Sebab, mereka telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk bisa bergabung di perusahaan plat merah tersebut. ”Jangan disia-siakan. Harus jujur. Awalnya mungkin berat (bekerja, red) nanti, tapi harus ditekuni,” ungkapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono mengaku akan mendukung penuh program Kemensos ini. Dia mengatakan, kesempatan dan peluang di proyek itu ada. Apalagi, para PPKS ini sudah mendapatkan pelatihan sebelumnya di balai Kemensos.
”Menurut kami ini baik. Sehingga, kami tidak perlu banyak melatih. Terlebih pekerjaan di proyek ini adalah pekerjaan kasar yang bisa dilakukan semua orang,” tutur Destiawan.
Nantinya, kata dia, PPKS ini tidak hanya bekerja di satu proyek saja. Bila mereka memiliki catatan kerja yang bagus, ada kemungkinan untuk bisa diikut sertakan kembali dalam proyek-proyek lainnya. Selain 15 orang tersebut, rencananya Kemensos akan kembali menyalurkan 12 PPKS lainnya dalam waktu dekat pada Waskita Karya. (mia/jpg) Editor : Novitri Selvia