Pandemi Bisa Terkendali September 2021

Novitri Selvia • Dipublikasikan Rabu, 10 Februari 2021 | 08:44 WIB
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (IST)
Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. (IST)
Pemerintah memperkirakan pandemi Covid-19 bisa dikendalikan pada September tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut, pandemi bisa dikendalikan dengan beberapa catatan. Syarat pertama, menurunkan angka reproduksi efektif/penularan berada di angka 0,9 dari yang saat ini mencapai 1,2.

”Hasil estimasi, wabah mulai terkendali di September 2021. Itu tercapai jika terjadi penurunan kasus baru secara konsisten. Harus di bawah satu, jadi 0,99 itu bisa dicapai September,” ujarnya, kemarin (9/2). Untuk menyentuh angka 0,9 kasus baru per hari, menurut dia, bisa dicapai dengan efikasi vaksin Sinovac sebesar 65 persen. Asumsinya, vaksin diberikan 2 dosis per orang dengan jeda 14 hari. Sehingga, efek perlindungan optimal tercapai 14 hari setelah vaksinasi kedua.

Kemudian, vaksinasi untuk masyarakat umum dapat dimulai pada 1 Maret 2021 dengan 31 ribu vaksinator, sehingga tiap vaksinator bisa melakukan vaksinasi kepada 30 orang per hari. Artinya, jumlah orang yang perlu divaksinasi 70,98 juta orang, jumlah pemberian vaksin 141,96 juta suntikan, dan jumlah vaksinasi per hari harus mencapai 930 ribu suntikan. ”Target vaksin tercapai dalam 167 hari. Hasil estimasinya, wabah mulai terkendali pada September 2021, terjadi penurunan kasus baru secara konsisten,” jelas Suharso.

Tetapi, dia menekankan, penurunan kasus baru hingga 0,9 per hari itu bukan berarti herd immunity dapat tercapai. Sebab, hal itu adalah dua hal yang berbeda. Herd immunity baru bisa dicapai dalam waktu 15 bulan sejak penyuntikan vaksin pertama dilakukan Januari 2021 kemarin. ”Dengan demikian, herd immunity 70 persen di Indonesia akan dicapai pada Maret 2022,” imbuh alumnus Institut Teknologi Bandung (ITB) itu.

Dia menambahkan, hasil yang lebih cepat juga bisa dicapai. Dengan catatan, pemerintah mendapatkan tambahan vaksin Pfizer, AstraZeneca dan Novavax yang mempunyai efikasi lebih tinggi. ”Yang sekarang kita perjuangkan haruslah semua daerah menekan, memperlambat atau mengurangi laju pertambahan kasus. Kita harus tekan sedemikian rupa untuk tetap turun,” kata Suharso.

Sementara itu, kegiatan vaksinasi massal Covid-19 berpotensi menghasilkan limbah jarum suntik cukup banyak. Dengan sasaran vaksinasi mencapai 181 juta orang dan disuntik dua kali, maka potensi limbah jarum suntik yang dihasilkan 362 juta jarum. Rata-rata berat jarum suntik adalah 1 gram untuk setiap lima jarum. Sehingga jika ditotal potensi sampah jarum suntik hasil vaksinasi Covid-19 mencapai 72,4 ton. Jumlah ini hampir sama dengan total konsumsi beras penduduk Papua Barat 2020 yang tercatat sekitar 75 ton.

Menristek Bambang Brodjonegoro menaruh perhatian terhadap limbah medis di tengah pananganan Covid-19. Mulai dari masker, baju hazmat, sampai jarum suntik bekas vaksinasi. Dia menegaskan, limbah medis itu harus dikelola dengan baik. ”Jangan sampai nanti ada berita Indonesia tidak bisa mengatasi limbah jarum suntik,” katanya.

Bambang mengakui, menangani limbah 362 juta jarum suntik bukan perkara mudah. Sebab di luar kebiasaan produksi limbah jarum suntik sehari-hari. Dia berharap, vaksinator di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan melakukan pengelolaan limbah jarum suntik itu dengan baik.

Dia bersyukur, LIPI menghadirkan invoasi alat penghancur jarum suntik (APJS) pada 2008 lalu. Kemudian sekarang keluar APJS LIPI generasi kedua yang memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan generasi pertama. Bambang menegaskan, pemerintah harus berkomitmen menggunakan produk inovasi nasional.

Inovator APJS LIPI Bambang Widyatmoko mengatakan, proses penghacuran jarum suntik dengan inovasinya cukup mudah dan cepat. Hanya butuh waktu 10 detik, jarum suntik menjadi serbuk. Karena prosesnya menggunakan panas yang tinggi, otomatis memusnakan bakteri atau virus yang berpotensi menempel di jarum suntik tersebut.

Dia mengatakan, ada sejumlah kegunggulan di APJS generasi kedua ini. Di antaranya, teknologi elektroda geser. Sementara pada APJS generasi kedua menggunakan teknik self heating. Dengan teknologi baru, APJS generasi kedua lebih aman dari risiko korsleting. Kemudian, bisa sekaligus menghancurkan tabung suntik atau spet.

”Penggunaan listrik lebih sedikit dan harga lebih murah dibandingkan produks di pasaran,” katanya. Dia memaparkan, alat penghancur jarum suntik buatan Tiongkok dijual mulai dari Rp 1,3 juta sampai Rp 5 juta per unit. Bambang berharap segera ada mitra industri untuk produksi masal APJS generasi kedua itu.

Vaksinator Diturunkan
Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa pihaknya sudah menyiapkan puluhan ribu personel TNI untuk membantu pelaksanaan PPKM skala mikro di Jawa dan Bali. Ada yang bertugas sebagai vaksinator, ada pula ditugasi menjadi tracer. ”TNI akan mengerahkan 27.866 babinsa, 1.768 babinpotmar, dan 102 babinpotdirga di tujuh provinsi di Jawa dan Bali,” ungkap Hadi di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur kemarin.

Babinsa, babinpotmar, dan babinpotdigra itu akan ditugasi menjadi tracer. Mereka disebar ke 23 ribu desa di Jawa dan Bali. Sebelum diturunkan sebagai tracer, Mabes TNI bersama Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberi mereka pelatihan. ”Diberi pelatihan menjadi tracer Covid-19,” kata orang nomor satu di institusi militer tanah air tersebut. Pelatihan itu penting lantaran selama ini mereka hanya fokus menegakkan protokol kesehatan.

Menurut Hadi, langkah itu bagian strategis pascaevaluasi PPKM oleh pemerintah pusat. ”Melaksanakan instruksi presiden dalam implementasi kebijakan PPKM skala mikro,” terang dia. Tujuannya tidak lain supaya puluhan ribu personel TNI dari tiga matra itu dimaksimalkan membantu tracing Covid-19. Untuk melatih babinsa, babinpotmar, dan babinpotdirga tersebut, instansinya mengandalkan 475 tenaga medis TNI.

Setelah diberi pelatihan sebagai tracer, ratusan tenaga medis itu akan melatih seluruh babinsa, babitpotmar, dan babinpotdirga yang sudah disiapkan. Keterangan tersebut disampaikan Hadi di sela-sela apel gelar Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19. Agenda tersebut, lanjut dia, diteruskan dengan pelatihan bersama Kemenkes. Dia memastikan, pelatihan akan berlangsung cepat. Sehingga, puluhan ribu personel TNI yang sudah disiapkan segera bekerja sebagai tracer.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang hadir dalam Apel Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer Covid-19 menyatakan bahwa kehadiran TNI dan Polri dalam penanggulangan pandemi virus korona di Indonesia sangat penting. ”Pandemi Covid-19 adalah perang menghadapi virus SARS Cov-2, itu sebabnya kami di sini bekerja sama dengan panglima TNI dan kapolri,” terang Budi. Target operasi yang diberikan kepada TNI dan Polri adalah mengurangi penularan virus itu.

Salah satu strategi yang harus digalakkan adalah testing dan tracing. Tentu saja tindakan tersebut dibarengi program vaksinasi. ”Untuk bisa membunuh musuh (virus korona, red) di daerah-daerah yang memang banyak musuhnya, sudah berkeliaran, untuk bisa mengurangi laju penularan dari musuh-musuh itu,” beber dia. Budi menilai, dengan segala sumber daya yang dimiliki TNI, upaya memerangi Covid-19 bisa sampai level paling bawah.

Mulai kelurahan atau desa, RW, sampai RT. ”Kenapa kami juga bekerja sama dengan TNI dan Polri adalah untuk memastikan bahwa ini dilakukan sampai ke level paling kecil, paling rendah, di grass root,” jelas Budi. Kerja sama dengan TNI dan Polri, lanjut dia, juga bertujuan untuk membangun sistem pertahanan dari potensi ancaman virus. Sebab, kata dia, tidak ada yang tahu virus korona kembali berubah menjadi SARS Cov-3, SARS Cov-4, dan seterusnya.

Sebagai menkes, Budi menyatakan, dirinya punya kewajiban membangun sistem pertahanan yang kuat. ”Agar anak kita, cucu kita, generasi-generasi muda Indonesia sesudah kita lebih siap dari kita sekarang menghadapi ancaman seperti ini,” jelasnya. Tugas itu, lanjutnya, hanya bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan semua pihak. Termasuk di antaranya TNI dan Polri. (dee/wan/syn/jpg) Editor : Novitri Selvia
vaksinator pandemi Covid-19