Larangan Mudik Usai, Kembali ke Masa Pengetatan

Novitri Selvia • Dipublikasikan Selasa, 18 Mei 2021 | 08:37 WIB
ilustrasi larangan mudik. (jpg)
ilustrasi larangan mudik. (jpg)
Pemerintah memperketat proses pengecekan terhadap dokumen perjalanan dan skrining tes kesehatan pada hari terakhir masa peniadaan mudik kemarin (17/5). Selanjutnya, pengetatan masih akan terus dilanjutkan.

Selepas masa larangan mudik, ketentuan syarat perjalanan penumpang dalam negeri (PPDN) akan kembali mengacu pada Addendum SE Satgas No 13. Pelaku perjalanan udara, laut, kereta api dan penyeberangan wajib menunjukkan dokumen negatif Covid-19 yang berlaku 1x24 jam.

Sedangkan untuk pelaku perjalanan darat baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi (roda empat dan roda dua), pemerintah masih mengandalkan pelaksanaan tes acak (random test) rapid antigen.

Skrining akan diperpanjang khususnya di jalan nasional menuju Jabodetabek. Hal ini dilakukan untuk mencegah potensi lonjakan kasus positif Covid 19 sebagai dampak perjalanan pasca-lebaran yang masih akan berlangsung dalam seminggu ke depan.

”Hari ini kami bersama Satgas dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk untuk terus memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan terhadap semua penumpang dan pengguna jalan di semua moda transportasi,” kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, kemarin (17/5).

Budi mengatakan, pertimbangan utama adalah besarnya potensi mobilitas yang dilakukan pasca tanggal 17 Mei 2021 khususnya yang berasal dari Sumatera dan Jawa Tengah, Jawa Barat, serta Jawa Timur yang masuk ke Jawa/Jabodetabek.

Menhub juga meminta kepada seluruh stakeholders transportasi agar memastikan protokol kesehatan dapat diterapkan dengan baik pada fasilitas publik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, maupun bandara. Jumlah petugas maupun intensitas pengawasannya juga harus ditingkatkan.

Hingga tanggal 15 Mei 2021, Kemenhub mencatat penurunan volume mobilitas penumpang di semua moda hingga 84 persen. Penurunan tertinggi terjadi di transportasi udara. Secara akumulatif, pada masa pelarangan 6-15 Mei 2021 penumpang pesawat harian rata-rata turun hingga 93 persen dibandingkan hari biasa di bulan April 2021.

Sementara transportasi untuk logistik berlangsung normal. Malah tercatat beberapa peningkatan. Meskipun terjadi penurunan volume penumpang secara signifikan, Budi mengatakan semua pihak tetap perlu mewaspadai aktivitas perjalanan masyarakat di masa paska peniadaan mudik, tepatnya di tanggal 18 hingga 24 Mei 2021.

Dengan meningkatnya kasus positif di Sumatera dalam beberapa minggu terakhir, pemerintah telah melakukan pengetatan di pelabuhan penyeberangan Bakauheni. Sejak 15 Mei 2021, telah diberlakukan ketentuan wajib membawa hasil rapid antigen. ”Penumpang diminta melakukan tes secara mandiri lebih awal di daerah asalnya untuk menghindari penumpukan di pelabuhan,” jelas Budi.

Dengan adanya pengetatan dan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan penyeberangan menuju Jawa, masyarakat yang masuk ke Jawa terutama dari wilayah yang terindikasi kenaikan kasus covid, tidak akan mengakibatkan peningkatan di wilayah tujuan.

Sementara di jalur tol, pada Jasa Marga mencatat 200.450 kendaraan telah kembali di wilayah Jabotabek pada periode H+1 sampai H+2 Hari Raya Idul Fitri 1442 H atau pada Sabtu, 15 hingga Minggu, 16 Mei 2021. Kendaraan bergerak kembali dari arah timur, arah Barat dan arah Selatan.

Angka ini turun 31,4 persen dari lalin normal sebesar 292.270 kendaraan. Untuk distribusi lalu lintas dari ketiga arah tersebut. Mayoritas atau sebesar 34,3 persen berasal dari arah Timur (Jawa Tengah, Jawa Timur), 29,9 persen dari arah Barat (Banten, Sumatera) dan 35,8 persen dari arah Selatan (Jawa Barat, Bandung).

Sementara Korlantas telah memantau pergerakan arus balik ke Jabodetabek. Hasilnya, volume kendaraan arus balik terpantau menurun. Kakorlantas Polri Irjen Istiono menjelaskan, kendaraan yang masuk Jakarta saat ini terpantau hanya 20 ribu kendaraan. ”Jumlah itu jauh dari volume kendaraan arus balik yang biasa,” tuturnya.

Menurutnya, jumlah kendaraan pada arus balik rata-rata mencapai 60 ribu unit. Dengan begitu, terjadi penurunan volume kendaraan yang cukup besar dalam arus balik. ”Perkembangannya akan dilihat terus,” paparnya.

Sesuai data Korlantas terjadi penurunan volume kendaraan arus balik, untuk dari arah Jawa Tengah menurun 52 persen. Lalu, volume kendaraan dari arah Sumatera ke Jakarta menurun 73 persen dan dari Jawa Barat menurun 52 persen. ”Penurunan ini membuat kami memprediksi puncak arus balik terjadi di akhir pekan depan,” terangnya dalam keterangan tertulis kemarin.

Karena itu, Korlantas akan mengantisipasi puncak arus balik hingga minggu depan. Dengan begitu tetap akan dilakukan pengetatan. ”Operasi Ketupat selesai sampai 16 Mei dan dilanjutkan dengan kegiatan kepolisian rutin yang ditingkatkan pada 18 Mei hingga 24 Mei,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa semua aturannya tetap sama. Sanksi yang diberlakukan berupa putarbalik. ”Petugas tetap akan berada di pos untuk melakukan penyekatan kendaraan arus balik,” papar jenderal berbintang dua tersebut.

Tindak Lanjuti Laporan 134 ASN Mudik

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) tengah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik. Setidaknya, ada sekitar 134 laporan ASN nekat mudik selama masa pelarangan mudik.

Pengaduan tersebut disampaikan masyarakat melalui Platform Pengaduan Nasional SP4N-LAPOR! selama pelarangan mudik 6-17 Mei 2021. Selain ASN nekat mudik, 26 laporan juga diterima KemenPAN-RB terkait permohonan informasi dan aspirasi masyarakat.

MenPAN-RB Tjahjo Kumolo menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti laporan tersebut. Ia telah meminta tim untuk segera melakukan pemeriksaan lebih lanjut. ”Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Tjahjo di Jakarta, kemarin (17/5).

Penjatuhan sanksi tersebut, kata dia, tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri PANRB No 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.

Dalam surat tersebut, secara tegas melarang ASN untuk melakukan mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK. Atau, penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.

Karenanya, ia meminta agar instansi terkait dari yang nekat mudik agar segera mengklarifikasi pegawainya. Apabila memang benar ASN yang bersangkutan mudik selama waktu pelarangan mudik, maka PPK tidak boleh ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman disiplin.

Pemberian hukuman disiplin ini dapat diberikan dengan mengacu pada PP No 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No 49/2018 tentang Manajemen PPPK. ”Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS,” ungkapnya.

Dalam kesempatan sama, mantan Mendagri tersebut mengimbau para ASN dapat segera kembali produktif sesuai tugas masing-masing. Tentunya, dengan tetap menerapkan 5 M dan disiplin protokol kesehatan di manapun berada.

Di sisi lain, hari pertama kembali bekerja usai libur lebaran, sejumlah kementerian menyelenggarakan tes antigen bagi pegawainya. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) misalnya. Sebanyak 486 pegawai termasuk 12 pekerja catering dan 6 pramubakti dites rapid antigen.

”Hari ini, seluruh pegawai di Kemenko PMK kita lakukan swab antigen dan hasilnya semua negatif,” ungkap Sekretaris Kemenko PMK (Sesmenko PMK) Y.B Satya Sananugraha. Ia menegaskan bahwa pelaksanaan tes antigen ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan seluruh pegawai dalam kondisi sehat dan terbebas dari Covid-19.

Mengingat, pegawai baru saja libur lebaran meski telah diinstruksikan untuk tidak mudik.
Tes serupa juga dilakukan di lingkungan Kementerian Sosial (Kemensos). Tes antigen ini dipantau langsung oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini. Dalam kesempatan tersebut, ia juga meminta agar jendela di ruangan kantor Kemensos dibuka. Sehingga, terjadi pergantian udara untuk meminimalisir risiko penularan Covid-19.

Kepala Biro (Karo) Organisasi dan Kepegawaian (Orpeg) Amin Raharjo mengungkapkan, rapid swab antigen ini dilakukan bukan hanya pada ASN, tapi juga pedagang kantin. ”Seluruh pegawai dilarang masuk ruang kerja, sebelum mendapatkan pemeriksaaan rapid swab antigen negatif,” ungkapnya.

Tak hanya kementerian, TNI AL sebagai institusi militer juga melakukan hal serupa. Kemarin seluruh personel TNI AL dan PNS yang berdinas di Mabes TNI AL harus mengikuti swab antigen sebelum kembali bekerja. Itu dilakukan tidak lain guna mencegah penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19 pasca  libur Idulfitri.

Swab antigen tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan TNI AL (Kadiskesal) Laksamana Pertama TNI Agus Guntoro. Tidak kurang tiga ribu personel disasar melalui swab antigen itu.

Kepala Dinas Penerangan TNI AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI Julius Widjojono menyebutkan bahwa hanya yang lolos antigen boleh masuk Mabes TNI AL kemarin. ”Para personel tidak diizinkan memasuki gedung untuk melaksanakan aktivitas di satuan kerja (satker) masing-masing sebelum melaksanakan swab antigen dan memastikan hasil swab antigen adalah negatif,” ungkap dia. Swab antigen itu, lanjut dia, menjadi langkah antisipasi dan upaya deteksi dini personel militer, serta PNS TNI AL. (mia/syn/jpg) Editor : Novitri Selvia
pemudik pengetatan skrinning tes