Kemarin (20/9), pemerintah merilis hasil kajian tim Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang menunjukkan angka reproduksi efektif atau effective reproduction number (Rt) di Indonesia telah berada di bawah angka 1. Tepatnya 0,98.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai Koordinator PPKM Jawa-Bali mengungkapkan, angka Rt di bawah 1 tersebut merupakan pencapaian terendah untuk kali pertama selama pandemi. Artinya, seiring dengan berjalannya waktu, virus akan semakin sedikit karena reproduksinya berada di bawah 1.
”Jadi, jumlah kasus akan terus berkurang. Angka ini juga dapat diartikan pandemi Covid-19 di Indonesia telah terkendali,” kata Luhut kemarin.
Menurut beberapa laman kesehatan seperti healthknowledge.or.uk dan jurnal Emerging Infectious Disease dari Center for Disease Control and Prevention (CDC), angka reproduksi (R0) dan angka reproduksi efektif (Rt/R) biasa dipakai untuk mengukur kecepatan transmisi virus dalam sebuah wilayah atau kelompok tertentu.
Secara umum, jika Rt berada pada angka 1 maka setiap 1 orang yang mengidap Covid-19 berpotensi menularkan pada 1 orang. Tingkat kecepatan transmisi virus bertambah jika R0 dan Rt berada di atas angka 1. Misalnya, 2,5. Maka, setiap 1 kasus positif Covid-19 berpotensi memunculkan 2 hingga 3 kasus baru.
Sementara itu, menilik pada indikator epidemiologis terbaru, pertumbuhan kasus harian juga menunjukkan tren yang terus membaik. Kasus konfirmasi secara nasional kemarin berada di bawah 2.000 dan kasus aktif sudah lebih rendah dari 60 ribu. Untuk Jawa-Bali, kasus harian turun hingga 98 persen dari titik puncaknya pada 15 Juli lalu.
”Dengan berbagai perbaikan tersebut, saya bisa sampaikan bahwa saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten kota yang berada di level 4 di Jawa-Bali,” kata Luhut.
Meski begitu, dalam rapat terbatas kemarin pagi, Presiden Joko Widodo meminta semua pihak waspada dan hati-hati. Sebab, masih ada risiko peningkatan kasus dan dapat terjadi sewaktu-waktu. Terutama, melihat masih tingginya kasus Covid-19 di negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
”Kita juga tidak ingin lagi kecolongan lolosnya varian baru seperti Mu dan Lambda masuk ke Indonesia,” jelas Luhut.
Untuk mencegahnya, lanjut Luhut, pemerintah membatasi pintu masuk perjalanan internasional ke Indonesia dan memperketat proses karantina bagi warga negara asing maupun Indonesia yang datang dari LN.
Akses masuk internasional telah dibatasi hanya delapan pintu. Pintu masuk udara hanya dibuka di Jakarta dan Manado, laut di Batam dan Tanjungpinang, serta jalur darat di Aruk, Entikong, Nunukan, dan Motaain.
Proses karantina juga dijalankan dengan ketat tanpa terkecuali dengan waktu delapan hari dan kewajiban melakukan tes PCR sebanyak tiga kali. Selain itu, pemerintah meningkatkan kapasitas karantina dan testing, terutama di pintu masuk darat.
”TNI dan Polri akan ditugaskan untuk melakukan peningkatan pengawasan di jalur-jalur tikus, baik di darat maupun laut,” jelas Luhut.
Sesuai arahan presiden, para menteri diminta mengantisipasi kemungkinan terjadinya gelombang baru. Berdasar salah satu studi di scientific report berjudul Multiwave pandemic dynamics explained: how to tame the next wave of infectious diseases, kunci menahan gelombang baru adalah mengendalikan jumlah kasus pada masa strolling atau ketika kasus sedang rendah.
Dalam studi tersebut, jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per 1 juta penduduk per hari. Atau dalam kasus Indonesia sekitar 2.700 atau 3.000-an kasus. ”Saya yakin kita bisa mengendalikan kasus pada angka tersebut dan kuncinya adalah 3T, 3M, serta penggunaan PeduliLindungi,” jelas Luhut.
Dalam pelaksanaan PPKM, jumlah kasus turun signifikan. Jumlah testing terus mengalami peningkatan, sehingga positivity rate mampu diturunkan di hingga di bawah standar WHO sebesar 5 persen.
Saat ini angka positivity rate Indonesia berada di bawah 2 persen. Jumlah telusur dari hari ke hari juga terus meningkat. Luhut menyebutkan, saat ini proporsi kabupaten/kota di Jawa-Bali dengan tingkat tracing di bawah 5 hanya sebesar 36 persen dari jumlah total.
Selain tes dan telusur serta isolasi terpusat, vaksinasi tetap menjadi syarat perlu untuk proses transisi dari pandemi menjadi endemi. Pencapaian target cakupan vaksinasi yang memadai sangat penting mengingat vaksin sudah terbukti melindungi dari sakit parah.
Dengan perkembangan itu, ratas kemarin memutuskan bahwa evaluasi dan perubahan level PPKM yang sebelumnya dilakukan satu minggu sekali kini diberlakukan selama 2 minggu sekali untuk Jawa-Bali.
Namun, evaluasi tetap dilakukan setiap minggu untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat. Untuk saat ini pemerintah memperpanjang PPKM hingga 4 Oktober.
Beberapa penyesuaian dan pengetatan aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode PPKM minggu ini, antara lain, uji coba pembukaan pusat perbelanjaan atau mal bagi anak-anak di bawah 12 tahun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua.
Uji coba akan diterapkan di wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, DI Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian, pembukaan bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen pada kota-kota level 3 dan level 2 dengan kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta penerapan protokol kesehatan yang ketat.
Kebijakan terbaru, kategori kuning (tervaksin 1 kali) dan hijau (tervaksin 2 kali) dapat memasuki area bioskop. Di bidang olahraga, pelaksanaan pertandingan Liga 2 akan digelar di kota/kabupaten level 3 dan 2 dengan maksimal 8 pertandingan per minggu.
Restoran di fasilitas olahraga yang sifatnya outdoor dapat beroperasi dengan kapasitas 50 persen. Lalu, perkantoran non-esensial di kabupaten/kota level 3 dapat memberlakukan 25 persen WFO bagi pegawai yang sudah dua kali divaksin dan harus sudah memakai QR PeduliLindungi.
”Apa yang dicapai kita bersama hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apapun yang kita lakukan ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan. Dan, pastinya akan mengulang pengetatan-pengetatan yang kembali diberlakukan,” tegasnya.
Sumbar dan Lampung jadi Perhatian
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menambahkan, pihaknya memberi perhatian pada wilayah dengan cakupan vaksinasi yang rendah, yakni Sumbar dan Lampung. ”Ini agar terus ditingkatkan agar angka minimal 20 persen bisa dicapai,” ujarnya.
Selain itu, stok vaksin agar segera dihabiskan dan tidak untuk ditahan. Adapun alokasi vaksin melalui TNI/Polri dialokasikan masing-masing 25 persen dari sebelumnya 20 persen. ”Sementara 50 persen untuk dinkes, baik provinsi maupun kabupaten/kota,” tambahnya.
Beberapa iven juga dipastikan akan dilaksanakan dengan prokes ketat. Misalnya, PON di Papua dilakukan dengan 25 persen penonton dengan syarat dua kali vaksin. Platrom PeduliLindungi juga akan diintegrasikan.
Airlangga juga menyebut akan ada iven internasional, yakni Super Bike di Lombok pada November mendatang. ”Pulau Lombok akan didorong akselerasi vaksinasinya,” jelas Airlangga.
Airlangga juga menyebutkan, perpanjangan PPKM berdasarkan level di luar Pulau Jawa-Bali turut dilakukan pemerintah hingga dua pekan ke depan sejak esok. ”Yaitu tanggal 21 September sampai dengan 4 Oktober 2021,” terang Airlangga Hartarto.
Dalam pelaksanaan PPKM luar Jawa Bali, Menko Perekonomian itu mengatakan masih ada daerah yang melaksanakan level 4. ”PPKM level 4 masih diberlakukan di 10 kabupaten/kota, karena terkait dengan aglomerasi, jumlah penduduk, maupun tingkat vaksinasi masih di bawah 50 persen,” ujarnya.
Lalu, untuk PPKM Level 3 ada di 105 kabupaten/kota, PPKM Level 2 di 250 kabupaten/kota, dan PPKM Level 2 ada di 21 kabupaten/kota. Sedangkan daftar daerah yang masih melaksanakan PPKM Level 4 itu adalah: Aceh Tamiang, Pidie (Aceh); Bangka (Bangkabelitung); Padang (Sumbar); Banjarbaru, Banjarmasin (Kalimantan Selatan); Balikpapan, Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur); Tarkan dan Bulungan (Kalimantan Utara).
PPKM diklaim akan selamanya menjadi instrumen pemerintah dalam pengendalian Covid-19. Perpanjangan ini merupakan kali ke-10 pemerintah melakukan pembatasan aktivitas kepada masyarakat.
Klaster PTM
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Listyarti menyoroti munculnya sejumlah klaster Covid-19 di sekolah. Misalnya, klaster sekolah berasrama di Sumatera Barat, kampus berasrama di Kalimantan Barat, dan di sejumlah tempat lainnya.
Dari hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas selama beberapa hari terakhir, KPAI mengeluarkan sejumlah rekomendasi. ”PTM aman apabila pemerintah wajib memastikan sekolah atau madrasah sudah memenuhi syarat dan kebutuhan penyelenggaraan PTM terbatas,” katanya kemarin.
Termasuk, memastikan protokol kesehatan untuk mencegah Covid-19 dapat dipenuhi di lingkungan sekolah. Selama itu belum bisa dipenuhi, pemerintah daerah setempat harus membantu pemenuhannya. Khususnya di sekolah-sekolah yang kecil dan jumlah muridnya sedikit.
Kemudian, pemerintah pusat wajib melakukan percepatan vaksinasi kepada siswa usia 12 sampai 17 tahun. Di setiap sekolah, tingkat vaksinasinya harus minimal 70 persen dari populasi.
Menurut Retno, jika hanya guru yang divaksin, kekebalan komunitas di lingkungan sekolah belum bisa terbentuk. Apalagi, pada umumnya jumlah guru dan tenaga kependidikan hanya 10 persen dari total murid.
”Rekomendasi lainnya pemerintah daerah harus jujur dengan tingkat positivity rate di daerahnya,” katanya. Patokannya adalah ketentuan WHO, yaitu di bawah 5 persen. (tau/dee/wan/lyn/lum/fal/jpg) Editor : Novitri Selvia