PTM Dievaluasi Mengikuti Perkembangan Covid

Novitri Selvia • Dipublikasikan Senin, 17 Januari 2022 | 11:40 WIB
Photo
Photo
Merebaknya Covid-19 varian Omicron di tanah air bakal diikuti dengan berbagai kebijakan penting. Mulai dari peninjauan ulang pembelajaran tatap muka (PTM) sampai pelaksanaan ibadah umrah. Seperti diketahui merebaknya varian Omicron, sempat membuat kasus harian Covid-19 melebihi seribu kasus pada Sabtu (15/1) lalu.

Pelaksanaan PTM di tengah pandemi Covid-19 sempat disinggung dalam rapat terbatas (ratas) yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), kemarin (16/1). Masduki Baidlowi selaku Juru Bicara Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan dalam rapat tersebut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim dipersilakan menyampaikan perkembangan pelaksanaan PTM.

”Tetapi tidak banyak waktunya,” kata Masduki. Tidak semua menteri yang ikut rapat pada waktu itu diberi kesempatan untuk mempresentasikan data. Kesempatan paling banyak diberikan kepada Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

”Sekolah, meskipun ada SKB empat menteri, Nadiem bilang akan mengikuti perkembangan varian Omicron,” kata Masduki. Jika dalam perkembangannya kasus varian Omicron ini semakin berbahaya, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan dibatasi. Tetapi sebaliknya jika kondisi masih memungkinkan, maka pelaksanaan pembelajaran tatap muka akan terus dilanjutkan dengan persentase tertentu.

Masduki menekankan, pelaksanaan PTM di tengah pandemi akan dilakukan dengan fleksibilitas yang tinggi. ”Garis besarnya sekolah tatap muka akan tetap dilakukan. Tetapi, melihat situasi dan kondisi Omicron,” tutur Masduki.

Dia menegaskan, di antara catatan penting dalam rapat tersebut adalah transmisi atau penularan varian Omicron di Indonesia sudah didominasi oleh transmisi lokal. Bukan lagi dari kasus impor yang dibawa oleh pelaku perjalan luar negeri.

Munculnya kasus positif Covid-19 di satuan pendidikan membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kian khawatir pada keselamatan siswa. Komisioner KPAI Retno Listyarti mengingatkan, bahwa pola penularan Covid-19 turut dipengaruhi oleh adanya kerumunan dan sulit jaga jarak.

Di mana, PTM dengan kapasitas 100 persen siswa sangat berpotensi terhadap penularan tersebut. Anak-anak berada dalam satu ruangan selama waktu yang cukup lama, sekitar 3-5 jam. Kemudian, dari pengawasan KPAI ke sekolah-sekolah, jaga jarak sulit sekali di kelas.

Antara satu meja dengan meja yang lain berjarak hanya sekitar 50 cm, tak sampai 100 cm atau 1 meter. Sehingga, sangat rentan tertular dan menularkan. ”Meskipun bukan Omicron sekalipun, namun yang namanya Covid-19 tentu tidak bisa disepelekan,” tegasnya.

Oleh karenanya, ia meminta agar pemerintah daerah mempertimbangkan kembali PTM dengan kuota 50 persen. Terutama untuk pemerintah provinsi DKI Jakarta yang sejak 3 Januari 2022 telah menutup lebih dari 10 sekolah di wilayahnya karena adanya kasus positif Covid-19.

KPAI mendorong Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh, mempelajari pola kerentanan, dan asal penularan. Dengan begitu, dapat diantisipasi penyebarannya. Pengawasan pun harus diperketat.

”Sebaiknya, Pemprov DKI Jakarta mempertimbangkan untuk PTM 50 persen dahulu sambil menunggu kondisi lebih aman bagi pelaksanaan PTM,” ungkapnya.

Kondisi ini, kata dia, sebetulnya sudah diprediksi bakal terjadi. Mengingat anak-anak SD belum mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis. Lalu, adanya potensi  penularan usai liburan Natal dan tahun baru. Kedua hal tersebut seharusnya jadi pertimbangan pemerintah sebelum memutuskan memperbolehkan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen.

Menurutnya, anak memang memiliki hak pendidikan yang harus dipenuhi. Namun, ada hak hidup dan hak sehat yang utama untuk diperhatikan terlebih dahulu.

Deputi Bidang Perlindungan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) Agustina Erni mengungkapkan, pihaknya mendukung adanya PTM 100 persen namun pelaksanaan tidak boleh mengabaikan 5 SIAP.

Yaitu, pemda harus melihat jumlah kasus Covid-19, kesiapan anak dalam menerapkan protokol kesehatan, kesiapan keluarga dalam mendukung dan mempersiapkan anak PTM, kesiapan satuan pendidikan untuk menyelenggarakan PTM, lalu siap sarana, dan siap prasarana untuk mendukung PTM.

Dia menekankan, perlunya peran semua pihak terutama orang tua agar PTM dapat berjalan dengan baik. ”Satuan pendidikan perlu melibatkan peran aktif orangtua dan memastikan seluruh warga sekolah melaksanakan protokol keselamatan dan kesehatan dalam proses belajar,” ungkapnya.

Sekjen Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) Suharti mengungkapkan, bahwa penyelenggaraan PTM 100 persen ini mengikuti kondisi PPKM di wilayah tersebut sesuai amanat SKB empat menteri. Sehingga, bila level PPKM berubah maka ketentuan PTM juga menyesuaikan.

Selain itu, dalam SKB 4 Menteri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678, Nomor 443-5847 Tahun 2021 memang sudah dicantumkan mengenai aturan tersebut. PTM di satuan pendidikan sekurang-kurangnya dilakukan 14x24 jam apabila terjadi penularan Covid-19.

Penutupan PTM hanya berlaku untuk sekolah yang diketahui terjadi penularan Covid-19. Kemudian, wajib dilakukan penelusuran hingga penanganan kasus yang terjadi. Aturan ini pun terbilang lebih ketat dibanding SKB sebelumnya yang hanya mengatur penutupan dilakukan selama 3x24 jam saja. (wan/mia/jpg) Editor : Novitri Selvia
varian Omicron kpai ptm