Dalam perspektif Hukum Tata Negara, welfare state diartikan negara dengan konsep pemerintahan yang mengambil peran penting dalam perlindungan dan pengutamaan kesejahteraan ekonomi dan sosial warga negaranya.
Penegasan tersebut disampaikan LaNyalla secara virtual dalam Dialog Publik Nasional Dies Natalis ke-1 Juris Polis Institute (JPI) bertajuk ”Rekonseptualisasi Arah Pembangunan Nasional dalam Mewujudkan Cita-cita Bangsa”, di Jakarta, kemarin (20/3).
”Itulah pemikiran luhur para pendiri bangsa ini, sehingga Pasal 33 di dalam UUD 1945 Naskah Asli disebut dalam Bab Kesejahteraan Sosial. Karena muara dari perekonomian yang harus disusun oleh negara ini adalah kesejahteraan sosial,” tegasnya.
Pasal tersebut kata LaNyalla, dengan jelas mengatur bagaimana kekayaan alam negara ini, yang menyangkut hajat hidup orang banyak diatur hingga dikelola oleh negara.
Oleh karena itu, LaNyalla mengaku sering mengkritik konsep perizinan pertambangan dan konsep perizinan konsesi lahan yang diberikan negara kepada swasta dengan sangat murah dan tidak sepadan dengan sumber daya alam yang dikuras habis.
”Perusahaan tambang swasta hanya bermodal selembar Surat Izin Usaha Produksi, yang mungkin dikeluarkan dengan biaya yang sangat murah, sudah bisa menguasai puluhan hektare wilayah yang mengandung ratusan juta kubik ton mineral yang ada di dalam tanah. Lalu perusahaan tersebut listing di bursa saham, dan menawarkan kepada dunia, bahwa mereka memiliki ratusan juta kubik mineral berharga,” katanya.
Dari proses itu, perusahaan mendapat dana di depan dari para pembeli saham mereka di lantai bursa. Sementara negara lanjutnya, hanya mendapat royalti dan bea ekspor yang masuk ke kas negara yang diberi nama Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).
”Mau tahu berapa besarnya PNBP dari situ? Tahun 2020 lalu, Kementerian ESDM mencatat uang yang masuk ke negara dari pertambangan mineral dalam setahun sebesar Rp 35 triliun. Padahal yang disebut pertambangan mineral itu mencakup batu bara, nikel, bijih nikel, emas, perak, bauksit, timah, tembaga, granit dan lain-lain. Jadi, siapa yang makmur kalau begitu?” ungkapnya.
Begitu juga dengan pendapatan negara dari perkebunan sawit. Padahal, negara telah memberikan izin konsesi lahan sekitar 16 juta hektare. Dari catatan yang ada, pada tahun 2020 pendapatan ke negara tercatat sekitar Rp 20 triliun. Padahal, devisa ekspor perusahaan-perusahaan sawit tersebut yang tercatat di Bank Indonesia mencapai angka di kisaran Rp 350 triliun dalam setahun.
”Ini hanya secuil dari contoh pentingnya rekonseptualisasi arah pembangunan nasional dalam perekonomian bangsa ini. Oleh karena itu, kita harus berani bangkit. Harus berani melakukan koreksi. Bahwa sistem ekonomi Pancasila yang sudah kita tinggalkan mutlak dan wajib kita kembalikan. Tanpa itu, negeri ini hanya akan dikuasai oleh oligarki yang rakus menumpuk kekayaan,” tegasnya.
LaNyalla menjelaskan, idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Tiga entitas itu ibarat kapal laut, punya tiga palka. Palka pertama adalah koperasi atau usaha rakyat; Palka kedua adalah BUMN atau BUMD dan BUMDes; Dan, palka ketiga adalah swasta murni, baik nasional maupun asing.
”Koperasi atau usaha rakyat adalah entitas bisnis yang dapat dijalankan oleh rakyat di sebuah wilayah atau daerah. Artinya, selama rakyat di suatu wilayah mampu mengorganisir dirinya dan berserikat untuk memiliki alat produksi melalui usaha bersama, atau koperasi, maka negara wajib memberikan perlindungan. Sehingga, harus ada kluster pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat dan sejenisnya,” ujar LaNyalla.
Sedangkan BUMN, BUMD atau BUMDes, lanjut LaNyalla, garda terdepan negara dalam menguasai cabang-cabang produksi yang penting bagi hajat hidup orang banyak. ”BUMN harus menjalankan tugas suci negara untuk kemakmuran rakyat,” imbuhnya.
Palka ketiga, swasta baik nasional maupun asing, diberi ruang untuk di luar sektor-sektor strategis tersebut. Kecuali bila swasta bekerja sama dengan BUMN, dengan porsi yang tetap dalam koridor penguasaan negara atas cabang-cabang yang penting bagi hajat hidup orang banyak, atau yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Wujudkan Kemakmuran Rakyat
Dalam acara yang sama, senator dari daerah pemilihan Provinsi Jawa Timur itu juga menggulirkan konsep 4P untuk mewujudkan kemakmuran rakyat sesuai cita-cita bangsa. Konsep 4P dimaksud yaitu public, private, people, dan partnership. Yaitu, keterlibatan secara bersama, negara, swasta, dan rakyat dalam sebuah kerja bersama.
”Dalam hal ini, posisi rakyat tak bisa diabaikan. Rakyat harus menjadi syarat mutlak investasi strategis di daerah. Dalam konsep 4P, rakyat harus berada dalam posisi sebagai bagian dari pemilik kedaulatan atas wilayah, atau sumber daya alam di daerahnya. Sehingga, keterlibatan rakyat mutlak menjadi persyaratan sebuah investasi sektor strategis,” ujarnya.
Ditambahkannya, konsep keterlibatan people dalam public, private, people, dan partnership berbeda dengan CSR Perusahaan yang diberikan kepada masyarakat sekitar. ”CSR itu kan sekadar sedekah saja, atau maah penyuapan kepada masyarakat sekitar,” timpalnya.
Dia jelaskan, konsep 4P yang dimaksud lebih mendasar lagi, yakni ruang sekaligus akses rakyat untuk menjadi bagian dari pengelolaan sumber daya alam di daerah, sehingga benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat.
”Kalau rakyat tidak diberi akses dan ruang dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya, yang terjadi adalah sumber daya alam dikuras habis oleh pihak swasta atau perorangan,” tegasnya.
Konsep tersebut menurut LaNyalla, sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa yang termaktub di Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar 1945. Karena di dalam Bab Penjelasan di UUD Naskah Asli tertulis dengan jelas bahwa yang dimaksud dengan ’Pereknomian Disusun Atas Usaha Bersama Atas Dasar Kekeluargaan’ adalah ekonomi dari semua untuk semua.
”Kata yang dipakai adalah kata ’disusun’, bukan ’tersusun’. Karena disusun dengan tersusun sangat berbeda. Disusun artinya didesain dengan beleid aturan dan regulasi yang direncanakan dengan jelas. Berbeda dengan kata tersusun, berarti dibiarkan tersusun dengan sendirinya, atau dengan kata lain diserahkan ke mekanisme pasar,” jelasnya
Begitu pula dengan kalimat ”…usaha bersama..” yang artinya simbiosis mutualisme yang sangat berbeda dengan sektor private atau swasta yang didominasi dengan prinsip self-interest dan penumpukan keuntungan.
”Sedangkan kalimat ”…dikuasai negara…” bermakna negara hadir dengan kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan, untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, kata LaNyalla, esensi dari prinsip dalam Pasal 33 UUD 1945 harus kembali ditegakkan oleh bangsa ini. Pertama adalah prinsip sistem ekonomi atas dasar kekeluargaan. Kedua, prinsip demokrasi ekonomi dan yang ketiga adalah prinsip bahwa cabang-cabang ekonomi yang penting bagi negara dan menyangkut hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara harus digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
”Di mana idealnya ekonomi Indonesia disusun dan dijalankan oleh tiga entitas yang saling mendukung dan menjaga. Yakni, koperasi atau usaha rakyat, BUMN atau BUMD dan BUMDes, dan swasta murni, baik nasional maupun asing,” katanya.
Ditegaskannya, hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak yang boleh berada di tangan orang-seorang atau perorangan. Sedangkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu, harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
”Dan konsep konsep 4P, yaitu public, private, people, dan apartnership adalah jalan keluar yang mutlak kita implementasikan jika ingin Indonesia mencapai cita-cita para pendiri bangsa, muaranya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Apalagi, imbuhnya, konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam didasarkan kepada kedaulatan negara. Karena kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya, selama tidak melanggar kedaulatan negara lain.
”Dan norma hukum internasional sangat menghormati kedaulatan wilayah sebuah negara, termasuk kepentingan nasional sebuah negara yang berdaulat. Sehingga, tidak boleh kita mengikuti atau tunduk pada arahan-arahan masyarakat internasional, menabrak kepentingan nasional kita sebagai negara yang berdaulat,” pungkasnya.
Hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Dewan Penasihat JPI Ibnu Sina Chandranegara, Founder Integrity Lawfirm Denny Indrayana, Direktur Eksekutif Kolegium JPI Ahmad Redy, Sekjen Mahutama Aulia Khasanofa, pengurus JPI dan peserta Dialog Publik Nasional. (fas/jpg) Editor : Novitri Selvia