Menurut Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara, wajar apabila proses pengungkapan membutuhkan waktu yang lama. Yakni, hampir sebulan sejak Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi menyatakan adanya mafia minyak goreng pada pertengahan Maret lalu.
”Kasus suap ini bukti kejahatan terstruktur, terorganisasi untuk melindungi korporasi migor yang selama ini menikmati margin keuntungan yang sangat besar di tengah naiknya harga CPO internasional,” beber Bhima.
”Dampaknya, jutaan konsumen dan pelaku usaha kecil harus membayar kelangkaan pasokan minyak goreng kemasan dengan harga yang sangat mahal,” sambungnya.
Akar masalah munculnya kasus tersebut, kata dia, adalah disparitas harga migor ekspor dengan harga di dalam negeri terlalu jauh. Kondisi itu dimanfaatkan para mafia untuk melanggar kewajiban DMO (domestic market obligation). ”Artinya, yang salah bukan kebijakan DMO, tapi masalahnya di pengawasan,” ujarnya.
Pasokan migor kemasan memang seharusnya aman ketika harga eceran tertinggi (HET) dan DMO diterapkan. Nyatanya, stok migor hasil DMO per 14 Februari-8 Maret 2022 telah mencapai 573.890 ton. Angka tersebut melebihi kebutuhan bulanan. Jika terjadi kelangkaan, jelas ada kongkalikong produsen dengan oknum kementerian.
Sekarang dengan kebijakan subsidi migor curah, masalahnya akan bergeser dari suap kemasan ke curah. Apalagi, rantai distribusi migor curah lebih panjang ketimbang migor kemasan. Butuh hingga tujuh rantai distribusi dari produsen curah hingga ke pedagang di pasar tradisional.
Kepatuhan pengusaha dalam produksi dan distribusi migor curah, menurut dia, jelas dipertanyakan. ”Kalau bisa jual minyak goreng kemasan yang harga per liternya Rp 25.000, buat apa jual minyak curah? Alhasil, kebijakan subsidi minyak goreng curah bisa berakibat kelangkaan, antrean panjang, hingga suap-menyuap baru,” ungkap lulusan University of Bradford itu.
Dengan pengungkapan praktik tersebut, lanjut Bhima, pemerintah bisa memberikan sanksi tegas. Yakni, membekukan izin operasi perusahaan minyak goreng. Bahkan, mencabut izin ekpor perusahaan sebagai bagian dari proses penyidikan.
Dia mendorong pemerintah mengevaluasi hak guna usaha (HGU) dua perusahaan tersebut. Juga, membuka opsi mengalihkan HGU. Dengan demikian, timbul efek jera bagi mafia-mafia migor lain. Bhima juga meminta Kejagung tidak berhenti dan mengusut jaringan pelaku lainnya. Sebab, tidak mungkin hanya dua perusahaan yang diduga melakukan suap terkait perizinan ekspor migor.
”Untuk pemain besar yang menguasai 70 persen lebih pasar minyak goreng, harus dilakukan penyidikan. Pelaku di internal pemerintahan yang terlibat juga harus dibongkar secara tuntas sehingga kasus ini tidak terulang. Menteri perdagangan sebaiknya mengundurkan diri karena gagal melakukan pengawasan internal,” tegasnya.
Sementara itu, DPR RI memberikan dukungan kepada Kejagung untuk mengusut tuntas kasus minyak goreng. Korps Adhyaksa harus berani memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, tak terkecuali perusahaan-perusahaan besar.
”Mudah-mudahan Kejagung bisa mengungkap apa yang terjadi dalam persoalan sengkarut minyak goreng ini,” kata anggota Komisi III Taufik Basari.
Tobas, sapaan akrab Taufik Basari, menegaskan bahwa Kejagung tidak boleh pandang bulu dalam menangani perkara tersebut. Siapa pun yang diduga terlibat harus diperiksa dan diproses secara hukum. Tidak berhenti pada empat tersangka saja. ”Kasus ini menjadi tantangan bagi Kejagung,”jelas dia.
Anggota Komisi VII Mulyanto mengatakan, pemerintah harus melakukan introspeksi dengan munculnya kasus tersebut. Kasus itu membuktikan bahwa ada beberapa sebab yang menjadikan kebijakan mandul. Menurut dia, sulit mengharapkan munculnya kebijakan yang efektif jika jajaran birokrasi bahkan level tertinggi, yakni Dirjen, melakukan korupsi.
”Kalau memang terbukti, aparat hukum harus menindak tegas pelakunya agar menjadi pelajaran bagi para pejabat birokrasi lainnya,” ungkapnya.
Ke depan, lanjut Mulyanto, perlu dipertimbangkan sistem intervensi pemerintah untuk tata niaga minyak goreng premium. Tujuannya, tidak seperti sekarang yang dilepas pada mekanisme pasar dengan harga selangit. (han/lum/c7/fal/jpg) Editor : Novitri Selvia