Melalui Sidang Mahkamah Pimpinan LPSK kemarin siang, permohonan menjadi justice collaborator yang diajukan oleh tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir Yosua Hutabarat itu diterima. LPSK memastikan bahwa Bharada E telah memenuhi semua syarat sebagai justice collaborator.
Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta kemarin. ”Yang bersangkutan (Bharada E, red) bukan pelaku utama,” kata dia.
Tidak hanya itu, Bharada E juga sudah menyatakan kesiapan untuk memberikan keterangan dan informasi berkenaan dengan berbagai fakta yang dia ketahui dalam peristiwa di rumah dinas kepala Divisi Propam Polri pada Jumat, 8 Juli lalu. LPSK terakhir kali bertemu Bharada E pada Jumat pekan lalu (12/8).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Bareskrim Polri itu, LPSK memastikan bahwa Bharada E dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Melalui pertemuan itu pula, LPSK mendengar langsung keinginan Bharada E untuk menjadi justice collaborator.
”Dia bersedia mengungkap bahkan pada orang-orang yang mempunyai peran jauh lebih besar ketimbang dia atau atasannya,” jelas Hasto.
Melalui serangkaian asesmen, LPSK juga mendapat temuan lain. Yakni Bharada E tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk menghabisi nyawa Yosua. ”Kami melihat peran yang bersangkutan kecil (dalam peristiwa pembunuhan Yosua),” terang.
Temuan itu bersesuaian dengan keterangan yang telah disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan pengakuan Irjen Ferdy Sambo. Bahwa mastermind penembakan yang merenggut nyawa Yosua adalah jenderal bintang dua Polri tersebut.
Karena itu pula, sejak Jumat pekan lalu, LPSK memutuskan untuk memberikan perlindungan darurat kepada Bharada E. Perlindungan darurat itu kemudian dicabut kemarin dan diganti dengan perlindungan penuh.
”LPSK menempatkan tenaga pengawalan yang 24 jam di sana (rumah tahanan Bareskrim, red) untuk memastikan agar yang bersangkutan aman dan selamat,” beber Hasto.
Perlindungan itu bakal diberikan sampai proses hukum selesai. Tidak hanya terhadap Bharada E, LPSK siap memberikan perlindungan kepada keluarga Bharada E bila memang diperlukan. ”Kami bisa berikan perlindungan kepada keluarga Bharada E,” kata Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi.
Dalam kesempatan itu, dia pun menyampaikan bahwa bila perlu keluarga Bharada E dipindahkan ke tempat yang dirasa lebih aman. Namun demikian, hal itu masih perlu dikoordinasikan lebih lanjut. Setelah mengumumkan Bharada E sebagai terlindung penuh, LPSK mengumumkan hasil asesmen atas permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Candrawathi.
Yakni permohonan perlindungan terkait dugaan tindak pidana perbuatan asusila yang penanganan kasusnya telah dihentikan oleh Polri. ”Diputuskan ditolak dan diberikan rekomendasi,” tegas Wakil Ketua LPSK Susilaningtyas.
Sejak Putri Candrawathi melayangkan permohonan kepada LPSK, mereka dua kali bertemu
dengan yang bersangkutan. Dalam dua kali pertemuan tersebut, LPSK tidak menemukan keterangan yang cukup untuk menerima permohonan yang bersangkutan. Malahan, LPSK menemukan kejanggalan.
”LPSK menyatakan pemohon tidak memiliki sifat penting keterangan dan permohonan pemohon tidak didasarkan itikad baik,” jelas dia. Karena itu, sejauh ini Putri Candrawathi dinilai tidak memenuhi syarat untuk menjadi terlindung LPKS.
”Tidak ada ancaman yang dihadapi oleh pemohon,” lanjut Susilaningtyas. Berdasar asesmen yang mereka lakukan, LPSK justru menemukan persoalan psikologis yang kini dihadapi oleh Putri.
”Ditemukan potensi risiko keberbahayaan terhadap diri sendiri yang ditandai dengan kondisi psikologis menjadi PTSD disertai kecemasan dan depresi,” beber dia. Atas temuan tersebut, LPSK merekomendasikan supaya Polri memfasilitasi Putri untuk melakukan rehabilitasi.
Sehingga Putri bisa diperiksa untuk mengungkap peristiwa pembunuhan Yosua. Selain itu, LPSK merekomendasikan agar Irwasum Polri meneruskan pemeriksaan atas dugaan obstruction of justice dalam kasus tersebut. Khususnya berkenaan dengan pembuatan laporan kepolisian di Polres Jakarta Selatan.
Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) kemarin melanjutkan pemantauan dan penyelidikan kasus tewasnya Yosua dengan mengecek tempat kejadian perkara (TKP). Yakni di Kompleks Duren Tiga, Pancoran, Jakarta Selatan. ”Kami cek semua,” kata Komisioner Komnas HAM M. Choirul Anam usai mengecek TKP.
Anam menjelaskan dalam pengecekan TKP tersebut pihaknya menguji sejumlah hal. Salah satunya posisi jenazah Brigadir J usai ’dieksekusi’ Irjen Pol Ferdy Sambo dan Bharada Richard pada 8 Juli lalu. Selain itu Komnas HAM juga mengecek lubang tembakan dan menyesuaikannya dengan bahan materi yang disampaikan tim khusus (timsus) Polri sebelumnya.
”Hasilnya (pengecekan TKP) belum bisa kami sampaikan,” kata Anam. Selain mengecek dan menguji TKP, Komnas HAM kemarin juga kembali memeriksa Bharada E. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Bareskrim Polri. Permintaan keterangan tersebut untuk mendalami dan mengungkap motif pembunuhan Yosua.
Anam menambahkan, pihaknya segera menyusun laporan hasil pemantauan dan penyelidikan kasus tewasnya Yosua. Selain konstruksi peristiwa, dalam laporan itu nantinya juga akan mengungkap upaya menghalang-halangi penyidikan (obstruction of justice) dugaan pembunuhan berencana yang ditengarai dilakukan Sambo dan kawan-kawan.
”Minggu ini kami diskusikan (laporan hasil pemantauan) secara mendalam di internal tim dan menyiapkan sejumlah rekomendasi yang dibutuhkan,” lanjut Anam. Komnas HAM menegaskan indikasi menghalangi penyidikan tersebut semakin kuat. ”Sejak awal kami bilang ada indikasi kuat, ketika kami cek di TKP indikasi (obstruction of justice) semakin menguat,” imbuhnya.
Di sisi lain, meski Ferdy Sambo sudah mengakui perbuatannya, namun ujung penanganan kasus tersebut masih jauh dari selesai. Utamanya yang berkaitan dengan perusakan barang bukti.
Menurut sumber Jawa Pos (grup Padang Ekspres) di internal Polri, perwira menengah di Polda Metro Jaya, yakni Kombes Pol Hengki Haryadi, belum memenuhi panggilan tim Inspektorat Khusus (Irsus) Polri.
Ketidakhadiran Hengki tersebut jelas menghambat upaya Irsus menuntaskan dugaan perusakan barang bukti kasus Yosua. Sebagaimana diketahui, upaya menutupi dugaan pembunuhan itu masif dilakukan Sambo dan kawan-kawan saat awal-awal kasus itu mencuat.
Seperti melenyapkan CCTV di rumah dinas dan membuang ponsel Yosua. Tak hanya itu, Sambo dkk juga ditengarai merekayasa TKP dengan cara menembaki dinding rumah dinasnya. Bahkan, Sambo juga diduga mengusapkan jelaga mesiu ke tangan jasad Yosua agar seolah-olah terjadi baku tembak.
Dibantu sejumlah perwira, Sambo pun ditengarai membuat video kompilasi rekaman CCTV yang disesuaikan dengan cerita tembak-menembak itu. Berdasar sumber Jawa Pos, Irsus Polri telah mendengar pengakuan sejumlah perwira Polda Metro Jaya terkait dugaan perusakan barang bukti itu.
Bahkan, mereka mengaku mendapat perintah langsung dari Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran. ”Ada perintah dari atas,” kata sumber tersebut.
Tak hanya memerintahkan bawahan, Fadil juga ditengarai memberikan sugesti kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menerima narasi pelecehan seksual dan baku tembak tersebut.
Namun, Listyo hanya bergeming saat itu. Terkait informasi tersebut, Jawa Pos berupaya mengonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulpan belum memberikan respons.
Pada bagian lain, rombongan tim khusus (timsus) Mabes Polri kemarin mendatangi salah satu rumah di Cempaka Residence, Desa Banyurojo, Kabupaten Magelang. Kedatangan timsus ini diduga terkait penyelidikan kasus mantan Kadivpropam Irjen Ferdy Sambo.
Sebab, di rumah itulah rencana pembunuhan Yosua berawal. Pantauan Jawa Pos Radar Magelang (grup Padang Ekspres), sekitar pukul 15.32 rombongan timsus tiba di kompleks perumahan Cempaka Residence.
Usai masuk ke perumahan, gerbang kembali ditutup rapat. Selain warga setempat, tidak ada yang diizinkan masuk. Bahkan, kurir pun hanya diizinkan mengantar barang sampai pos satpam.
Timsus dan Inafis Polda Jateng berada di kompleks perumahan tersebut sekitar empat jam. Sekitar pukul 19.10, mereka keluar. Saat ditanya awak media, tak ada satu kata pun keluar dari pihak timsus.
Tak banyak yang tahu kalau Irjen Ferdy Sambo memiliki rumah di perumahan elite kawasan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ketua RT 7 RW 8, Dusun Sarangan, Joko Sutarman pun tak mengetahui rumah tersebut milik Sambo.
”Setahu saya loh, masih punyanya Pak Idham Aziz (mantan kapolri, red). Kalau dipindahtangankan, nggak tahu,” akunya.
Kemarin Joko ikut menyaksikan pemeriksaan yang dilakukan oleh timsus. Pemeriksaan dilakukan untuk mencari data tambahan terkait kasus dugaan pembunuhan yang dilakukan Sambo. ”Saya cuma di luar bersama Kapolres Magelang. Hanya timsus yang masuk ke setiap ruangan,” katanya.
Setiap ruangan di rumah berlantai dua dan bernomor 3C itu digeledah. Mulai dari kamar hingga setiap sisi ruangan. ”Saya lihat ada sesuatu yang dibawa, tapi saya tidak tahu persis. Dibawa masuk barang beserta alatnya di koper,” terangnya.
Pria 70 tahun itu hanya tahu bahwa rumah itu adalah rumah pribadi Idham Azis sejak masih bertugas di Sulawesi. Joko menambahkan, sejak kabar pembunuhan Brigadir Yosua mencuat, tidak ada aktivitas mencolok di rumah tersebut. Bahkan tak ada anggota polisi yang menemuinya. Saat kasus pembunuhan Yosua semakin terang, ia baru mendengar kabar bahwa rumah itu milik Sambo.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Magelang Candra Wijatmiko Adi mengatakan, Polda Metro Jaya telah meminta rekaman CCTV dari ATCS di simpang Trio (depan Artos Mall) dan simpang Kebonpolo.
Rekaman yang diminta spesifik pada 8 Juli mulai pukul 07.00 sampai 11.00. Diketahui, rombongan mobil yang ditumpangi Yosua dan Putri Candrawathi terekam CCTV milik Dishub Kota Magelang ketika melintasi Kota Magelang.
Permintaan itu diajukan pada Minggu (24/7). Katanya untuk keperluan penyidikan dan penyelidikan kasus kriminal. Namun Candra tidak tahu jika rekaman yang diminta itu erat kaitannya dengan kasus pembunuhan Brigadir J. (syn/tyo/mia/put/ton/oni/jpg) Editor : Novitri Selvia