Hal tersebut diungkapkan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Se-Indonesia Tahun 2023. Presiden juga mengingatkan soal kenaikan harga bahan pangan di beberapa daerah.
Dari pantauannya, saat ini harga beras mengalami kenaikan yang tidak sedikit di 79 daerah. Selain beras, telur juga mengalami kenaikan harga di 89 daerah, tomat naik di 82 daerah, dan daging ayam ras naik di 75 daerah.
Selain itu penetapan tarif yang menjadi kewenangan daerah juga harus dihitung secara cermat. Jangan sampai kenaikan tarif tersebut memicu inflasi naik. “Jadi dihitung betul, kalau masih kuat ditahan. Kalau tidak kuat, naik tidak apa-apa tapi tapi jangan sampai ada PDAM menaikkan lebih dari 100 persen,” ujar Jokowi.
Selanjutnya, Jokowi minta pimpinan daerah untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem dan stunting. Dia menargetkan tahun depan kemiskinan ekstrem akan turun hingga 0 persen dan stunting 14 persen. Sayangnya, angka stunting nasional masih pada 2 persen. Sementara prevalensi stunting masih 21 persen.
“Bukan hal yang mudah, tetapi sekali lagi kalau kerja keras kita seperti saat kita bekerja mengatasi pandemi, saya yakin ini bukan persoalan yang susah diselesaikan. Datanya ada,” ucapnya.
Jokowi juga memberikan arahan terkait investasi. “Jangan lagi yang namanya izin masih berbulan-bulan,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Pada kesempatan itu, Jokowi memaparkan dua masalah yang menghambat investasi. Yakni tata ruang atau Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu membangun tata kota daerahnya dengan baik sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dalam menyusun rencana induk atau masterplan penataan kota harus dapat menunjukkan keunggulan dari setiap wilayah sebagai sebuah keunikan.
“Buatlah brand kota sesuai dengan potensi dan keunggulan kita masing-masing. Bisa misalnya kota pisang, kota ikan, kota musik, kota mebel, kenapa tidak?” ucap Presiden.
Dengan memberikan diferensiasi antar kota maka banyak potensi yang bisa digali. “Kalau di Jepang ada Tsukiji yang memiliki fish market yang betul-betul terkenal, kenapa di Ambon tidak ada yang menyiapkan branding ini?” katanya.
Dia mengingatkan dengan adanya branding sesuai dengan identitas wilayah harus juga dibangun infrastruktur yang mendukung. Misalnya industri, pariwisata, hingga kebudayaan.
Pemerintah juga telah memberikan ruang bagi daerah untuk dapat membangun dana abadi.
Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Dana abadi milik daerah dapat diinvestasikan di Indonesia Investment Authority (INA) yang merupakan sovereign wealth fund milik Indonesia.
Dana abadi tersebut diharapkan dapat menghasilkan investasi yang lebih tinggi setelah dimasukkan ke INA. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengungkapkan total APBD daerah yang mengendap di bank sampai akhir tahun 2022 mencapai angka Rp 123 triliun.
Presiden pun mengingatkan seluruh kepala daerah untuk merencanakan program di daerahnya sebelum tahun berjalan sehingga anggaran yang telah diberikan tidak menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA). “Saya ingatkan untuk mendesain program sebelum tahun berjalan,” sarannya.
Stabilitas keamanan dan politik juga mendapat sorotan Jokowi. Apalagi menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Jokowi meminta TNI dan Polri untuk memetakan potensi kerawanan. “Tahun ini sudah masuk tahun politik. Harus memiliki sensitivitas dan sering turun ke lapangan sehingga kejadian-kejadian kecil segera diredakan,” ungkapnya.
Menanggapi soal harga beras yang melambung naik di sejumlah daerah, Kepala Humas Bulog Tomi Wijaya menjelaskan, hal tersebut biasa terjadi pada saat menjelang panen raya dimana ketersediaan stok di sejumlah daerah relatif menurun.
“Makanya program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) kita lakukan secara masif,” ujar Tomi saat dihubungi Jawa Pos (grup Padang Ekspres), kemarin (17/1).
Menurut Tomi, Bulog per 17 Januari ini sudah menggelontorkan beras SPHP sebanyak 78 ribu ton. Diketahui juga bahwa Indonesia sedang mendatangkan impor beras yang akan masuk bertahap hingga pertengahan Februari 2023. “Stok Beras CBP (cadangan beras pemerintah) yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 700 ribu ton,” tambahnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengkonfirmasi bahwa Bulog ditugaskan untuk mengimpor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. Pada Desember 2022 lalu, ditargetkan impor beras yang masuk bisa mencapai 200 ribu ton.
Namun, karena beberapa kendala, impor beras yang masuk hingga kini masih sebanyak 120 ribu ton. “Salah satu kendalanya tentu adalah cuaca saat itu, karena kapal laut tidak bisa berangkat bila cuaca buruk,” beber Buwas.
Meski terlambat, Buwas yakin Bulog dapat menyelesaikan seluruh penugasan impor beras sebanyak 500 ribu ton hingga pertengahan Februari 2023. “Paling lambat 16 Februari,” tegas Buwas. Beras impor tersebut akan didatangkan dari Thailand, Pakistan, Myanmar hingga Vietnam.
Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, stunting dan penanganan kemiskinan ekstrem masih jadi fokus utama pemerintah di tahun ini hingga 2024.
Pada tahun depan ditargetkan prevalensi stunting bisa turun hingga 14 persen sementara kemiskinan ekstrem nasional 0 persen. Kedua persoalan ini, menurutnya, kerap berisisan erat. Sebab seringkali stunting dilatarbelakangi oleh fenomena kemiskinan ekstrem.
Seperti kendala dalam mengakses kebutuhan dasar, akses air bersih, fasilitas sanitasi dan lainnya. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan persoalan ini pun harus dilakukan bersama-sama.
Pemerintah daerah diminta untuk ikut intervensi lantaran masyarakat yang masuk dalam ketegori ini merupakan warganya. “Semua sudah tertarget. Jadi dalam menangani SDM Indonesia sudah jelas siapa penaggungjawabnya, targetnya apa, dan isunya,” ungkapnya.
Selain itu, ia turut menyinggung soal bonus demografi yang bakal dihadapi Indonesia. Menurutnya, Indonesia akan mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030-2035. Sehingga, ketika masuk Indonesia emas di 2024, Indonesia bukan lagi negara dengan bonus demografi tapi aging population.
Hal ini menjadi tantangan sendiri, pasalnya jika Indonesia tak mampu memanfaatkan momentum bonus demografis maka yang dipanen adalah malapetaka. Di tahun itu, masyarakat usia tua tidak memiliki pengasilan dan tabungan. “Kita masuk the middle income trap itu,” ujarnya.
Oleh karenanya, beragam program disusun oleh pemerintah saat ini guna mendorong perbaikan SDM Indonesia. Termasuk, menyiapkan betul para usia kerja. Dengan mereka bekerja, maka mereka dapat membiayai diri sendiri, membiayai mereka yang tidak bekerja, dan menabung.
Menurut Muhadjir, tabungan agregat seluruh penduduk yang produktif ini dapat disebut tabungan nasional. Di mana, bisa kapitalisasi menjadi investasi nasional. “Besar kecilnya investasi nasional yang dimiliki suatu negara akan menentukan apakah suatu negara tersebut menjadi negara maju atau tidak,” jelasnya.
Yang jadi masalah, dari 144 juta usia produktif atau kerja ini, ada sekitar 7 juta yang pengangguran. Padahal, tiap tahunnya sebanyak 1,3 juta mahasiswa lulus dari perguruan tinggi dan 3,5 juta lulusan sekolah menengah, yang 49 persennya memilih langsung masuk dunia kerja. Artinya, setiap tahunnya, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja minimum 3 juta.
“Berarti butuh lapangan kerja baru. Dan itu lah bapak presiden selalu menekankan pentingnya investasi. Bahkan undang-undangnya disebut cipta kerja karena kita ingin memastikan betul lulusan bisa masuk dunia kerja,” papar Mantan Mendikbud tersebut.
Selain menyiapkan lapangan kerja, pemerintah juga berupaya merevitalisasi pendidikan maupun pelatihan vokasi. Saat ini, terdapat lebih dari 14 SMK, 2136 perguruan tinggi vokasi, dan 6479 lembaga pelatihan di bawa Kemenaker dan pemda. Diharapkan, sumber daya yang ada bisa dimanfaatkan untuk memperbaiki kualitas para lulusan sehingga bisa langsung diterima di dunia kerja.
Dana Pemda Menumpuk
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kembali mengingatkan para kepala daerah karena banyaknya dana pemda yang menumpuk di perbankan. Per Desember 2022, penumpukan dana pemda di perbankan itu mencapai Rp 123,74 triliun. (Selengkapnya lihat grafis)
Arahan itu juga senada dengan kegeraman Jokowi yang menegur banyaknya dana pemda yang tak kunjung dibelanjakan itu. “Tadi pak Presiden sudah menyinggung dana Pemda di daerah yang di perbankan mencapai Rp 123 triliun pada akhir Desember,” jelas Menkeu.
Dia menjelaskan, penumpukan dana itu tertinggi selama tiga tahun terakhir. Hal itu disebabkan karena tingginya realisasi pendapatan daerah namun tidak diiringi dengan serapan belanja yang optimal.
Data Kemenkeu mencatat, posisi dana pemda di perbankan per Desember yang mencapai Rp 123,74 triliun itu turun Rp 116,05 triliun jika dibandingkan posisi bulan sebelumnya. Penurunan itu disebabkan karena realisasi belanja daerah yang baru terakselerasi di akhir tahun.
Persoalan klasik itu diharapkan bisa diurai agar belanja pemda bisa dirasakan oleh masyarakat luas. “Kementerian keuangan akan terus bekerja sama dengan daerah untuk menjaga optimalisasi serapan anggaran. Sehingga, anggaran yang sudah dialokasikan bisa bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Menkeu.
Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menekankan, APBN dan APBD harus digunakan untuk menjaga kinerja ekonomi dan melindungi masyarakat. Pada transfer tahun 2023 dilakukan beberapa perbaikan, dana bagi hasil akan bisa diperkenalkan yang sifatnya non tunai terutama daerah-daerah yang memang memiliki dana bagi hasil dalam jumlah besar.
Realisasi penyaluran Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp 816,2 triliun pada tahun 2022 atau naik 3,9 persen (yoy) dari Rp 785,7 triliun pada 2021. Hal itu sebagai komitmen pemerintah untuk pemulihan ekonomi dan pembangunan di daerah.
“Komponen paling besar adalah dana bagi hasil (DBH), kami akan membagi hasilkan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan data-data pun kita juga peroleh dari Kementerian lembaga mengenai berapa yang harus dibagi hasilkan,” jelas Menkeu. (lyn/mia/wan/agf/dee/jpg) Editor : Novitri Selvia