Mereka langsung diterima Komisi X DPR RI yang membidangi olahraga dan pendidikan itu. Syaiful Huda, selaku ketua Komisi X langsung memimpin rapat dengan pendapat umum (RDPU) itu. Huda pun mempersilahkan mereka menyampaikan aspirasinya.
Djoko Hirtono, perwakilan keluarga korban yang juga anggota DPRD Kota Malang mengatakan bahwa dampak yang ditimbulkan dari tragedi Kanjuruhan sangat berat bagi para korban. “Hampir setiap minggu, mereka datang ke kantor kami,” terang Djoko.
Mereka mengeluhkan berbagai persoalan yang belum tuntas, baik terkait pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan, dan proses penegakan hukum. Mendengar aduan itu, kata Djoko, pihaknya tidak bisa berbuat banyak, karena masalah itu sudah berskela nasional.
Dia betul-betul sedih melihat penderitaan para korban yang sampai sekarang belum sembuh. Menurutnya, jumlah korban mencapai 712 orang. Rinciannya, 135 meninggal dunia, 96 luka berat, san 484 luka ringan. “Ini hasil koordinasi kami dengan dinas kesehatan,” tutur dia.
Djoko pun meminta Komisi X untuk membantu para korban, dengan menekan pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam tragedi memilukan itu. Dia berharap peristiwa tersebut tidak terulang kembali.
Perwakilan keluarga korban juga menuntut keadilan dalam proses peradilan. Arif Wahyudi, perwakilan korban mengatakan, sampai saat ini para korban belum mendapatkan keadilan.
Apalagi, kata Arif, sidang untuk lima tersangka kasus tersebut dilakukan tertutup.
Seharusnya, sidang yang dilakukan di PN Surabaya itu dilakukan secara terbuka. “Kami menyesalkan hal itu,” ungkapnya. Selain sidang dilakukan tertutup, lanjut anggota DPRD Kota Malang itu, ada pihak yang ingin membenturkan Aremania dengan warga Surabaya. Menurut dia, upaya adu doma itu tidak boleh terjadi lagi.
Ketua Komisi X Syaiful Huda mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah dan pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan tragedi Kanjuruhan. “Masalah ini harus segera dituntaskan. Jangan ada yang lepas tangan,” ucapnya.
Menurut Huda, ada dua aspek yang harus diperhatikan dalam masalah tersebut. Pertama, aspek proses hukum yang dianggap belum memenuhi rasa keadilan, sebagaimana yang sudah direkomendasikan oleh Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF).
Dia menegaskan, harus ada pertanggungjawaban dari beberapa pihak atas persoalan itu. Huda menyatakan, pihaknya akan melakukan evalusi terhadap pelaksanaan rekomendasi TGIPF.
Yang kedua, aspek skema bantuan kemanusiaan. Sebab, masalah ini masuk kategori tragedi kemanusiaan. “Bahkan saya mengusulkan seharusnya ada kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban,” bebernya.
Kompensasi itu harus diberikan, baik korban meninggal, luka ringan, maupun luka berat. Huda mengatakan, saat ini ada banyak korban yang tidak mendapat bantuan pelayanan kesehatan. Artinya, mereka menanggung sendiri biaya pengobatan. Seharusnya pemerintah menanggung biaya pengobatan sampai tuntas.
Huda menyatakan bahwa secara moral etik, PSSI harus ikut bertanggung jawab, karena hal itu menyangkut kelalaian dan ketidakprofesionalan. Seperti yang disebutkan dalam rekomendasi TGIPF.
Politisi PKB itu menegasakan, siapa pun yang nanti terpilih sebagai ketum PSSI harus ikut bertanggung jawab menuntaskan masalah tragedi Kanjuruhan. “Kami titip kepada ketum PSSI baru agenda penuntasan kasus Kanjuruhan,” tandasnya. (lum/jpg) Editor : Novitri Selvia