Berdasar informasi di lapangan, Sjahroni, petugas keamanan kompleks, membenarkan soal kedatangan tim penyidik KPK itu. “Sekitar setengah 5 sore,” ucapnya kepada Jawa Pos (grup Padang Ekspres).
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri juga membenarkan adanya penggeledahan di rumdin mantan gubernur Sulawesi Selatan tersebut. “Benar, ada giat KPK di sana. Kegiatan sedang berlangsung,” tulisnya melalui aplikasi pesan.
Dari pantauan Jawa Pos, hingga pukul 21.30 penggeledahan masih berlangsung. Dari balik pagar rumah, terlihat beberapa penyidik KPK berompi mondar-mandir di sekitar parkiran dalam rumah. Mereka memasukkan beberapa barang ke dalam mobil.
Pertengahan Juni lalu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur dalam konferensi pers sempat menyinggung perkara di Kementan. Saat itu KPK memulai proses penyelidikan. Asep memberikan clue soal kasusnya. “Di Kementan ini ada tiga klaster yang sedang kami tangani,” paparnya.
Klaster-klaster itu nanti dipilah untuk mempermudah proses penyelidikan. Pola penanganannya, jika klaster satu sudah terang benderang, akan dilanjutkan ke klaster berikutnya.
Sementara itu, pihak Syahrul Yasin Limpo (SYL) belum bisa berbicara banyak mengenai penggeledahan yang dilakukan KPK. Adik SYL, Irman Yasin Limpo, mengatakan, kakaknya saat ini tidak berada di Indonesia. “Iya, masih di luar negeri,” kata Irman saat dikonfirmasi Jawa Pos.
LHKPN
Sementara itu KPK meminta aparat penegak hukum (APH) wajib lapor LHKPN melengkapinya dengan surat kuasa. Langkah itu penting agar KPK bisa melakukan pemeriksaan terhadap laporan yang disetorkan. Dari empat instansi APH, kejaksaan tercatat memiliki kepatuhan paling rendah.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan, persentase pelaporan oleh wajib LHKPN terus naik setiap tahun. Dari sekitar 371 ribu wajib LHKPN, pada 2022 yang melaporkan tercatat mencapai 98,76 persen. “Angkanya sudah bagus untuk pelaporan. Tapi, untuk kepatuhan belum,” katanya.
Data KPK pada 26 September mencatat, angka kepatuhan LHKPN masih 93,87 persen. Artinya, masih banyak wajib LHKPN yang sudah melaporkan kekayaannya, tapi belum lengkap. Salah satunya dengan melengkapi surat kuasa.
Pada intinya, dengan surat itu KPK bisa memeriksa jika ada yang tidak beres dari harta kekayaan pejabat dalam LHKPN. Dari empat instansi APH, skor paling rendah untuk kepatuhan LHKPN ada di kejaksaan dengan 87,93 persen.
Disusul kepolisian 89,86 persen dan Mahkamah Agung 96,72 persen. Sementara itu, KPK sudah 100 persen. “Kami mendorong agar semuanya segera melengkapi berkas, termasuk surat kuasa LHKPN itu,” paparnya.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pelaporan harta kekayaan oleh pejabat publik dalam LHKPN masih bisa keliru. Artinya, masih ada peluang pejabat tersebut tidak jujur dalam penyampaian harta yang dimiliki. “Namun, LHKPN ini tetaplah penting. Untuk kroscek bersama,” katanya. (elo/tyo/c19/fal/jpg) Editor : Novitri Selvia