Belum Semua Legislator Laporkan LHKPN

Novitri Selvia • Dipublikasikan Jumat, 13 Oktober 2023 | 13:39 WIB
ROADSHOW: Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana di Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (12/10).(IST)
ROADSHOW: Gubernur Mahyeldi Ansharullah bersama Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana di Kantor Gubernur Sumbar, kemarin (12/10).(IST)
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai tingkat kepatuhan penyelenggara negara atau pejabat negara di Sumbar dalam menyampaikan Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) cukup baik. Namun demikian, belum semua jajaran legislatif di Sumbar terdata telah melaporkan kekayaan.

Hal itu dibeberkan Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana saat pembukaan Roadshow Bus KPK di Auditorium Gubernuran, Kamis (12/10).

Menurutnya, berdasarkan data KPK, pelaporan kekayaan dari eksekutif telah 100 persen tuntas untuk tahun 2023, namun sayangnya untuk legislatif belum semua yang melaporkan.

“Kita berharap ke depan, yang melaporkan bukan hanya eksekutif tapi juga legislatif. Karena ini adalah amanat undang-undang, jadi semua wajib mematuhi,” sebut Wawan.

Menurut Wawan, dewasa ini ada tiga strategi pemberantasan korupsi yang tengah dijalankan KPK. Ketiga strategi tersebut biasa dikenal dengan istilah Trisula Pemberantasan Korupsi. “Trisula Pemberantasan Korupsi itu adalah Penindakan, Pencegahan, dan Pendidikan,” tegas Wawan.

Wawan juga mengatakan, penyampaian LHKPN termasuk bagian dari langkah untuk mendukung strategi pencegahan. Sedangkan Roadshow Bus KPK merupakan bagian dari strategi pendidikan.

Sebab program yang dilakukan, meliputi seminar, pelatihan, diskusi, pemutaran film dan kegiatan lain terkait anti-korupsi. Sasarannya tidak hanya instansi, melainkan masyarakat umum seperti pelajar. Di Sumbar kegiatan ini dilaksanakan mulai 6-15 Oktober 2023.

Sementara, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mengaku, pihaknya memiliki komitmen kuat terhadap upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Dikatakannya, implementasi komitmen itu tampak dari tingkat kepatuhan penyampaian LHKPN pada KPK setiap tahunnya.

“Kita sangat komit dalam mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Buktinya, LHKPN 2023 telah disampaikan seluruh pejabat Pemprov Sumbar 100 persen dengan tepat waktu kepada KPK,” ucap Mahyeldi saat menghadiri pembukaan Roadshow Bus KPK itu.

Lebih lanjut Mahyeldi mengatakan, hal itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang menegaskan setiap penyelenggara negara atau pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif atau yudikatif, wajib menyampaikan LHKPN.

Pelaporannya pada KPK dilakukan secara online mulai dari 2 Januari hingga 21 Maret setiap tahun. “Penyampaian LHKPN ini penting, apalagi saat ini masalah perolehan harta kekayaan penyelenggara negara tengah menjadi sorotan publik,” tegas Mahyeldi.

Diketahui, Roadshow Bus KPK di Sumbar dilaksanakan di Kota Payakumbuh, Bukittinggi, Padang, Pariaman, serta Solok. Khusus di lingkungan Pemprov Sumbar, kegiatan ini juga dirangkai dengan bazar di halaman Kantor Gubernur Sumbar. (wni) Editor : Novitri Selvia
lhkpn Wawan Wardiana Roadshow bus kpk kpk