Waspadai Revisi di Ujung-ujung Waktu

Aris Prima Gunawan • Dipublikasikan Jumat, 23 Agustus 2024 | 10:03 WIB

Harry Efendi Iskandar. (DOKUMEN PRIBADI)
Harry Efendi Iskandar. (DOKUMEN PRIBADI)

PADEK.JAWAPOS.COM-RAKYAT mesti menjaga kecurigaan kepada wakil-wakilnya di parlemen. Koalisi masyarakat sipil Sumbar (KMSS) mesti siaga sampai tanggal 27 Agustus mendatang yang merupakan batas waktu pendaftaran calon kepala daerah.

Hal tersebut diungkapkan pakar hukum tata Negara Ilhamdi Putra kepada Padang Ekspres kemarin. “Saya tidak percaya pada DPR yang tidak jadi mengesahkan RUU Pilkada. Saya curiga ini sebatas pengalihan isu. Kita mesti mengingat watak DPR atas perilaku culas di UU Ciptaker, RUU KUHP dan lain-lain,” ungkap akademisi dari Universitas Andalas tersebut.

Bisa jadi, sambungnya, revisi akan dilakukan pada ujung-ujung waktu. Sebab itu, perlu dipersiapkan aksi yang lebih besar.

Hal senada juga diungkapkan aktivis 98 Harry Efendi Iskandar. Ia menekankan, para demontran dan aktivis KMSS tidak serta merta percaya akan pernyataan elite politik. Dalam realita politik kekinian, sikap dan pernyataan politik para politisi di negeri ini amat sulit di percaya.

“Mereka (para politisi) kan selalu bilang bahwa ’politik itu amat dinamis’, dapat berubah dalam sekejab mata. Atau para politisi itu sering mengatakab bahwa politik itu urusan kepentingan saja, tidak ada kawan dan lawan abadi, dan berbagai bentuk ungkapan lain yang kita sebagai rakyat amat susah mempercayai pernyataan seorang politisi di era post-modern ini,” tutur dosen di Fakultas Ilmu Budaya Unand ini.

Maka dari itu KMSS, terutama para aktivis mahasiswa tidak akan percaya begitu saja atas pernyataan pimpinan DPR yang tidak jadi “mencawe-cawe” keputusan MK soal aturan Pilkada.

Aktivis mahasiswa baik dari lembaga mahasiswa intra kampus (BEM dan UKM) maupun ekstra kampus akan terus melakukan konsolidasi dan aksi untuk memastikan bahwa apa yang menjadi tuntutan mereka benar-benar telah terwujud.

Dia menyampaiakan, soal aksi demo kemarin untuk menyampaikan kekecewaan yang mendalam terhadap perilaku elite dan pimpinan partai politik di Jakarta.

Partai politik yang seyogyanya menjadi piranti utama demokrasi, sarana konstitusional dalam memperjuangan rakyat telah berubah fungsi sebagai alat kekuasaan untuk sekelompok orang dan dinasti politik keluarga.

“Atas dasar itu, karena DPRD Sumbar adalah perpanjang tangan partai politik yang dimiliki oleh para pemiliknya di pusat kekuasaan di jakarta, maka sudah sepatutnya KMSS menumpahkan puncak kekecewaan ke DPRD Sumbar,” sebutnya.

Dia juga menyinggung, tidak banyak yang dapat diharap dari mereka-mereka yang menjadi anggota DPR-RI dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Simbar, kalau tidak menduduki jabatan penting dan strategis di kepengurusan pusat partai politik.

Pasalnya, perubahan mendasar di tubuh partai politik yang tidak lagi membuka proses partisipatif (bottom-up), dimana “nyaris” telah hilangnya demokrasi, dan keputusan hanya ada ditangan segelintir pihak di level pimpinan di hampir semua partai politik.

“Beberapa nama-nama anggota DPR yang berasal dari Sumbar, setahu saya bukan orang-orang yang top leader di partai politik. Dengan posisi itu tentu amat tidak mungkin memperjuangkan tuntutan para demonstran,” katanya.

Ilhamdi Putra menyatakan, aksi di Gedung DPRD Sumbar kemarin, merupakan reaksi cepat koalisi masyarakat sipil yang sangat muak dengan syahwat kekuasaan Presiden dan keluarganya yang dilayani oleh partai-partai di parlemen.

“Hari ini (kemarin, red) Jakarta sebagai episentrum kekuasaan dapat melihat bahwa napas perlawanan atas rezim korup bertiup kuat dari Sumbar. Jikalau Jokowi dan kroninya paham, mereka akan mengerti bahwa koalisi masyarakat sipil Sumbar telah siap untuk melakukan perlawanan jangka panjang,” sebut dosen yang juga seorang penyair ini.

Dia pun tidak melihat legislator dari Sumbar bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. “Mereka yang sejatinya merupakan pesuruh masyarakat Sumbar justru bersikap oportunis dengan manut pada partainya. Mereka tengah terpasung dengan haluan politik partainya,” tutur Ilham.

Seharusnya, sambung dia, para politikus Sumbar yang berada di Senayan sadar diri bahwa telah terjadi pergeseran peran setelah mereka menduduki kursi panas wakil rakyat.

“Mereka adalah wakil rakyat, bukan wakil partai. Rakyat yang memberi mereka kursi, bukan partai. Kalau cuma bisa diam main pantomim saja, jangan jadi legislator,” tekannya.

Insya Allah akan sesuai Keputusan MK

Sementara itu, anggota Badan Legistalif DPR RI dari Sumbar, Guspardi tak memungkiri, apabila tidak terjadi demo besar-besaran sejak Kamis pagi (22/8), Keputusan MK bisa saja dianulir lewat RUU Pilkada dalam sidang DPR RI yang telah diagendakan kemarin. Untungnya, sidang itu batal lantaran tak memenuhi quorum.

“RUU Pilkada itu hanya akan mengakomodir soal usia Calon Gubernur/Wakil Gubernur di Pilgub. Tidak ada soal penyesuaian dengan putusan MK. Kalau saja tadi (kemarin, red) tidak ada demo dan RUU itu disahkan, otomatis menganulir putusan MK,” ungkap Guspardi.

Sekarang, lantaran pembahasan RUU Pilkada tak jadi dilakukan, besar kemungkinan pelaksanaan Pilkada 2024, khusus ketentuan pendaftaran paslon, dilaksanakan sesuai Keputusan MK. “Insya Allah, akan sesuai keputusan MK saat pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada 27 Agustus nanti,” katanya.

Guspardi sendiri mendukung diubahnya ambang batas atau threshold pengajuan pasangan calon (paslon) kepala daerah di Pilkada Serentak 2024.

Dia menilai, putusan MK yang menurunkan ambang batas pengajuan paslon di pilkada dari 20 persen menjadi antara 6,5 hingga 10 persen, sebagai terobosan luar biasa yang akan mendorong terciptanya pemilu yang lebih demokratis.

“Dengan ambang batas yang berkisar antara 6,5-10 persen, kesempatan bagi partai dan pasangan calon untuk berkontestasi dalam pilkada menjadi lebih terbuka. Hal ini tentunya akan meningkatkan jumlah paslon yang bertarung dan memberikan masyarakat lebih banyak pilihan dalam menentukan kepala daerah,” hematnya ketika dihubungi via telepon pribadinya, tadi malam.

Ia juga menilai bahwa Keputusan MK itu berpotensi mengurangi kemungkinan terjadinya calon tunggal dalam pilkada, yang hanya menghadapi kotak kosong.

“Dengan demikian, pilkada serentak yang akan dihelat pada 27 November mendatang diharapkan akan lebih akuntabel dan demokratis,” tambahnya.

Untuk itu, Guspardi dengan tegas mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar melakukan penyesuaian Peraturan KPU (PKPU) terhadap Keputusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut.

“KPU perlu melakukan konsultasi dengan DPR, khususnya Komisi II, dalam penyesuaian aturan tersebut. Kami di Komisi II siap untuk segera mengadakan rapat dengan KPU dan pemerintah guna merubah PKPU sesuai dengan putusan MK,” tegasnya.

“Insya Allah, Sabtu (24/8) besok, Komisi II sudah mengagendakan konsinyering dengan KPU untuk membahas PKPU terkait logistik pemilu. Kami akan langsung membahas putusan MK terbaru ini,” ucapnya. (cip/apg)

Editor : Novitri Selvia
RUU Pilkada 2024 dprd sumbar Harry Efendi Iskandar revisi uu pilkada Ilhamdi Putra