PADEK.JAWAPOS.COM-AKSI kawal putusan MK mendapat sorotan dari sejumlah media asing. Sebut saja Agence France-Presse (AFP), Bloomberg, Reuters, The Straits Times, hingga The Sun Malaysia.
Bloomberg yang merupakan media AS turut menjabarkan polemik yang terjadi.
“Sekutu Jokowi Memicu Protes dengan Langkah Melemahkan Putusan MK.” Begitu tulis Bloomberg.
Pada pemberitaannya, Bloomberg mengungkapkan, sehari setelah MK menolak permohonan untuk mengubah usia minimum kandidat di pilkada, Baleg DPR menyetujui perubahan undang-undang yang akan melonggarkan persyaratan usia. Revisi UU yang rencananya disahkan parlemen pada Kamis (22/8) itu kemudian menimbulkan kemarahan publik.
“Sebelumnya, sudah ada kemarahan atas putusan Mahkamah Konstitusi pada 2023, yang ketika itu diketuai saudara ipar presiden, yang merevisi batasan usia dan membuka jalan bagi putra sulung (Jokowi) untuk menjadi wakil presiden pada Oktober,” tulis Bloomberg.
AFP, kantor berita asal Prancis, juga menjabarkan dinamika protes yang berlangsung di Indonesia. Mereka menuliskan bahwa unjuk rasa di Jakarta diwarnai bentrokan dengan aparat kepolisian. Para pengunjuk rasa membakar ban dan menyalakan petasan sambil meneriakkan slogan-slogan menentang Presiden Jokowi.
“Saya datang ke sini karena negara saya di ambang kehancuran. Para anggota parlemen ini telah menipu rakyat,” kata Muhammad Saleh Zakaria, pengunjuk rasa berusia 64 tahun, kepada AFP. Protes juga dilaporkan terjadi di Jogjakarta, Makassar, Bandung, dan Semarang.
Senada, The Straits Times menuliskan laporan-laporan ter-update terkait kondisi di tanah air. Media asal Singapura itu menjabarkan bahwa DPR RI menunda pengesahan perubahan UU Pilkada setelah protes terjadi di berbagai kota di Indonesia.
“Menyusul protes atas UU yang dianggap memperkuat pengaruh politik Presiden Joko Widodo yang tak lama lagi lengser,” tulisnya.
Sementara itu, media asal Malaysia, The Sun Malaysia, pada judul beritanya menyebut gelombang protes yang dipicu langkah parlemen menyikapi putusan pengadilan (MK).
Media tersebut menjelaskan bahwa rencana parlemen untuk membatalkan putusan MK akan menghalangi calon yang kritis dan vokal terhadap pemerintah dalam perebutan kursi di pilgub DKI.
“(Kondisi itu) juga membuka jalan bagi putra bungsu (Joko) Widodo untuk mencalonkan diri dalam pemilihan di Jawa pada bulan November ini,’’ jelasnya.
The Sun Malaysia juga menuliskan bahwa perkembangan politik yang dramatis selama seminggu terjadi di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia. Kondisi itu terjadi di akhir masa jabatan kedua Presiden Joko Widodo.
“Dia (Presiden Jokowi) mengatakan bahwa putusan pengadilan dan musyawarah parlemen adalah bagian dari check and balances yang dilakukan pemerintah. Namun, para ahli hukum dan analis politik menggambarkan peristiwa tersebut sebagai krisis konstitusional,” tulis media tersebut. (dee/c6/fal/jpg)
Editor : Novitri Selvia