Rapat paripurna yang dihadiri 383 anggota dari total 579 anggota DPR ini dipimpin oleh Ketua Sementara DPR RI Guntur Sasono dari Fraksi Partai Demokrat, dan Wakil Ketua Sementara Anisa Mahesa dari Fraksi Partai Gerindra.
Selaku pimpinan sementara DPR RI, Guntur membuka Rapat Paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025.
Agenda rapat meliputi pengesahan pimpinan dan kepengurusan delapan fraksi sebelum memasuki penetapan Ketua DPR RI.
Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, posisi Ketua DPR diberikan kepada fraksi partai politik dengan perolehan kursi terbanyak.
PDI Perjuangan yang kembali mendominasi perolehan kursi dalam Pemilu 2024, mengusung Puan Maharani sebagai Ketua DPR.
Selain Puan, juga terpilih empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Adies Kadir (Fraksi Golkar), Sufmi Dasco Ahmad (Fraksi Gerindra), Saan Mustofa (Fraksi NasDem), dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB).
Penetapan Puan dan para wakilnya disetujui secara aklamasi oleh seluruh anggota DPR yang hadir.
Acara dilanjutkan prosesi pengucapan sumpah/janji yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin.
Setelah itu, simbol kepemimpinan DPR diserahkan melalui penyerahan palu sidang dari Guntur Sasono kepada Puan Maharani.
Dalam sambutannya, Puan Maharani mengajak seluruh anggota DPR RI semakin dekat dengan rakyat dan semakin dipercaya oleh rakyat serta berkomitmen menyejahterakan rakyat.
Ia menekankan bahwa citra DPR RI yang semakin dipercaya masyarakat adalah hasil dari kerja bersama seluruh wakil rakyat.
Untuk itu, anggota DPR harus selalu mawas diri dalam menjalankan tugasnya.
"Saya meminta seluruh anggota DPR untuk menjunjung tinggi rasa.keadilan, kepedulian, empati, dan simpati terhadap masalah-masalah yang dihadapi rakyat, serta dituntut dapat terus memperjuangkan aspirasi rakyat," ungkap Puan.
Puan juga mengajak seluruh komponen masyarakat ikut berperan dalam mengawal tugas-tugas DPR RI sebagai wakil rakyat.
Menurutnya, kritik dan masukan terhadap DPR dan kebijakan negara sangat penting demi kemajuan bangsa.
"Kritik dan masukan dari masyarakat diperlukan untuk memastikan DPR RI dan kebijakan negara berjalan dengan baik," tambah Puan.(*)
Editor : Heri Sugiarto