PADEK.JAWAPOS.COM-Pucuk pimpinan PT Pertamina (Persero) diisi orang baru. Posisi direktur utama (Dirut) yang sebelumnya ditempati Nicke Widyawati kini digantikan Simon Aloysius Mantiri. Nicke memimpin perusahaan pelat merah itu sejak 30 Agustus 2018.
Melalui tangan dinginnya, Pertamina masuk peringkat ke-165 Fortune 500 Global. Dengan pendapatan USD 75,79 miliar pada 2023, Pertamina juga tercatat berada di peringkat ke-3 Fortune Asia Tenggara 2024.
Pada 2020, Nicke dinobatkan sebagai Most Powerful Women International di urutan ke-16 dari 50 oleh majalah Fortune.
Namun, pada rapat umum pemegang saham (RUPS) yang digelar kemarin (4/11), posisi Nicke tergeser oleh Simon Aloysius Mantiri.
Simon adalah pengurus Partai Gerindra. Dia menjabat wakil sekretaris Dewan Pembina DPP Partai Gerindra. Berdasar catatan Jawa Pos (grup Padang Ekspres), sejak Pertamina didirikan pada 10 Desember 1957, baru kali ini Dirut Pertamina berasal dari unsur parpol.
Selain posisi Dirut, RUPS juga menetapkan Mochamad Iriawan atau yang dikenal sebagai Iwan Bule sebagai komisaris utama (Komut). Lalu, Dony Oskaria menjadi wakil komisaris utama dan Raden Adjeng Sondaryani sebagai komisaris independen.
Iwan Bule adalah purnawirawan perwira tinggi Polri yang kali terakhir menjabat sebagai sekretaris utama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas). Dia juga memiliki kedekatan dengan Partai Gerindra. Sebab, Iwan menjabat wakil ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra.
Lalu, Dony Oskaria yang menjabat wakil komisaris utama Pertamina saat ini bertugas sebagai wakil menteri BUMN. Sementara itu, Raden Adjeng Sondaryani sebagai komisaris independen Pertamina sebelumnya menjabat ketua Ikatan Alumni Perminyakan Universitas Trisakti.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menjelaskan, pengangkatan serta pemberhentian direksi dan komisaris BUMN merupakan kewenangan pemerintah sebagai pemegang saham yang diwakili menteri BUMN.
Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Nicke dan Ahmad Fikri Assegaf yang telah menyelesaikan tugas sebagai direktur utama dan komisaris independen Pertamina.
“Pergantian kepemimpinan perusahaan merupakan proses normal dan wajar sebagaimana ketentuan yang ada,” ungkap Fadjar.
Sementara itu, Iwan Bule mengaku siap menjalankan tugas sebagai Komut Pertamina.
“Setiap daun yang jatuh tidak mungkin tanpa sepengetahuan-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kami berada di kantor Kementerian BUMN untuk menerima amanah estafet kepemimpinan sebagai komisaris utama Pertamina,” ujarnya melalui akun Instagram @mochamadiriawan84.
Dia juga berterima kasih kepada Menteri BUMN Erick Thohir yang merupakan kerabat dekatnya. “Terima kasih atas kepercayaannya, Pak Menteri BUMN sekaligus sahabat kami,” tutur Iwan.
Bisa Pengaruhi Trust Investor
Pada bagian lain, ekonom Bhima Yudhistira memandang pergantian Dirut dan Komut Pertamina kali ini sarat unsur politis. Hal itu terlihat dari nama-nama yang kini menduduki jabatan vital di BUMN migas itu.
“Lebih kental unsur politisnya. Di satu sisi, kebijakan pemerintah seperti pengurangan subsidi BBM bisa lebih cepat dieksekusi karena koordinasi langsung bahkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Indikasi berikutnya soal Pertamina mungkin butuh sosok politis karena gejolak ke depan soal penyesuaian harga jual BBM dan persoalan subsidi akan ditanggapi dengan politis juga,” ujar Bhima kepada Jawa Pos kemarin (4/11).
Bhima menyebutkan, dengan mengedepankan kepentingan politik, tentu aspek teknokratis akan menjadi pertanyaan banyak pihak. Momen pergantian Dirut dan komisaris Pertamina memang kerap terjadi seusai pelantikan presiden baru.
Pada momen kali ini, agenda politik Presiden Prabowo terkait dengan upaya mengganti subsidi BBM ke bantuan langsung tunai (BLT).
“Mungkin presiden butuh orang yang akan pasang badan jika dikritik publik. Akhirnya, orang politik yang dipasang di Pertamina,” imbuh Bhima.
Dia mengingatkan, Pertamina masih memiliki tugas soal transisi energi. Hal itu tentu membutuhkan kolaborasi dengan para pemain swasta maupun investor.
Bhima khawatir penunjukan dengan mengedepankan aspek politis akan menurunkan trust mitra investor dalam maupun luar negeri. Dengan kondisi di Pertamina, tak tertutup kemungkinan rotasi jabatan dengan sarat unsur politis akan terjadi pada BUMN prioritas lainnya di kemudian hari.
“Tentu hal ini bisa jadi preseden untuk pergantian BUMN strategis lain, khususnya PLN,” katanya. (dee/19/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia