JKN Rawan Defisit pada 2025 atau 2026

Novitri Selvia • Dipublikasikan Selasa, 12 November 2024 | 10:39 WIB
Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Jawapos)
Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). (Jawapos)

PADEK.JAWAPOS.COM-Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Kontribusinya telah mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kondisi ekonomi nasional.

Hal itu sesuai penelitian dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi Bisnis (FEB) Universitas Indonesia. Di sisi lain, keberlanjutan JKN harus dijaga karena rawan defisit pada 2025 atau 2026.

Kemarin (11/11) peneliti LPEM FEB UI Jahen F. Rezki menyatakan bahwa tahun depan kenaikan PDB bisa mencapai Rp 129 triliun. Itu terjadi jika pengelolaan JKN semakin baik. Jika tidak, hanya terkerek Rp 56 triliun.

“Adanya program JKN bisa meningkatkan jumlah kesempatan kerja,” ungkapnya dalam acara penandatanganan kerja sama BPJS Kesehatan dengan Bappenas.

Tanpa program itu, jumlah pekerjaan yang muncul hanya 1,5 juta lapangan kerja. Namun, dengan adanya JKN, bisa 3,5 juta orang yang terserap dalam lapangan kerja. “Semakin tinggi jumlah kepesertaan JKN, dampaknya bagi perekonomian 0,1 persen,” ucapnya.

Selain itu, tingkat pengeluaran per kapita semakin besar karena masyarakat tidak lagi menggunakan uang untuk berobat. Uang itu dapat digunakan untuk kebutuhan lain. “Kepesertaan bertambah 0,1 persen akan menurunkan tingkat kemiskinan 2,6 persen,” imbuhnya.

Dengan kebermanfaatan JKN, program ini harus berlanjut jika tidak ada potensi defisit pada Agustus 2025 atau Maret 2026.

Direktur Perencanaan dan Pengembangan BPJS Kesehatan Mahlil Ruby menyatakan, ada indikasi lebih besar biaya pelayanan dibandingkan iuran yang didapat pada tahun berjalan. “Tapi, belum gagal bayar karena kami punya cadangan,” ungkapnya.

BPJS Kesehatan pernah mengalami defisit, yaitu sebelum pandemi Covid-19. Saat pandemi, peserta JKN jarang menggunakan manfaat BPJS Kesehatan, sedangkan iuran sempat naik.

Karena itu, tidak terjadi defisit lagi. “Terjadi deep cross pada 2023. Artinya, biaya dengan premi lebih tinggi biaya klaim,” tuturnya.

Salah satu cara mengatasi agar tidak terjadi defisit adalah menaikkan iuran peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti mengungkapkan, seharusnya iuran kepesertaan naik setiap dua tahun. “Ini sudah dua periode, (iurannya) belum disesuaikan,” ucapnya.

Tapi, menaikkan iuran tidak bisa sembarangan. Ada berbagai stakeholder yang terkait untuk memutuskan ini. Ghufron menyatakan, lembaganya menunggu stakeholder tersebut untuk mengambil keputusan. “Ada berbagai skenario dan analisis yang dikembangkan, tapi belum ada keputusan,” bebernya.

180 Juta Orang Kurang Gizi

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menambahkan, angka kemiskinan dan angka kecukupan gizi (AKG) di Indonesia terbilang kontradiktif. Jika rakyat tidak miskin, seharusnya AKG juga bagus.

Namun, di lapangan tidaklah demikian. AKG di Indonesia yang masuk kategori kurang gizi lebih dari 180 juta jiwa walaupun tak tergolong kelompok miskin. “Orang yang tidak cukup gizinya, kesehatannya juga perlu diperiksa kembali,” ujarnya.

Rachmat menyebutkan, implementasi JKN harus tecermin pada praktik di lapangan. Dengan begitu, program JKN juga mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan/sustainable development goals (TPB/SDGs).

“JKN merupakan salah satu kebijakan strategis dalam memenuhi layanan dasar kesehatan pada transformasi sosial. JKN berkontribusi positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan, serta peningkatan kualitas SDM sebagaimana hasil kajian yang dilakukan LPEM FEB UI dan BPJS Kesehatan,” jelas Rachmat. (lyn/dee/c19/dio/jpg)

Editor : Novitri Selvia
jkn Mahlil Ruby defisit bpjs kesehatan