Regulasi Penanganan Limbah Sulit Diterapkan

Novitri Selvia • Dipublikasikan Kamis, 26 Desember 2024 | 11:45 WIB

ALAMI KEBOCORAN: Truk pembawa cairan kimia yang bocor di sepanjang Jalan Cikalongwetan-Padalarang, kemarin, diamankan di Pos Lakalantas Polres Cimahi di Cikamuning.(HENDRA HIDAYAT/RADAR BANDUNG)
ALAMI KEBOCORAN: Truk pembawa cairan kimia yang bocor di sepanjang Jalan Cikalongwetan-Padalarang, kemarin, diamankan di Pos Lakalantas Polres Cimahi di Cikamuning.(HENDRA HIDAYAT/RADAR BANDUNG)

PADEK.JAWAPOS.COM-INSIDEN kebocoran truk tangki pembawa limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di Bandung Barat menguak fakta perlunya perbaikan regulasi.

Berdasar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37/2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berwenang melakukan tanggap darurat tumpahan limbah B3 adalah perusahaan pengangkutnya. Lalu, bagaimana bila limbah B3 tumpah jauh dari perusahaan pengangkut?

Ketua Komite Nasional Kecelakaan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono menuturkan, tidak ada yang berwenang dan memiliki kemampuan tanggap darurat bila tumpahnya di jarak yang jauh dengan perusahaan pengangkutnya.

“Katakanlah perusahaan pengangkutnya dari Surabaya, bocor di Bandung. Apakah mungkin baru kirim tim dari Surabaya?” paparnya.

Karena itu, perlu institusi pemerintah yang bisa menangani tumpahan limbah B3. KNKT mengusulkan petugas pemadam kebakaran (damkar) memiliki kemampuan tanggap darurat limbah B3. “Tapi, sekarang damkar belum punya kemampuan tangani B3,” jelasnya.

Menilik insiden di Bandung Barat, bahan kimia yang tumpah adalah soda api. Soda api, bila disiram air dalam jumlah banyak, masih bisa netral. “Kalau yang tumpah limbah beracun mematikan bagaimana?” tanyanya.

Dalam regulasi yang sama, perusahaan pengangkutnya diwajibkan memiliki tim tanggap darurat. Namun, tetap saja sulit diterapkan dalam kondisi darurat yang jaraknya jauh. “’Ini peraturan yang tidak mungkin diterapkan,” terangnya.

Dia mengatakan, KNKT tidak turun menangani penyebab tumpahan limbah B3 Sebab, tidak sesuai dengan kriteria yang bisa ditangani KNKT. Namun, KNKT memiliki perhatian terhadap pengangkutan limbah B3.

“Misalnya soal pengemudi, bagaimana pengemudi bertindak saat tangki limbah bocor. Paling tidak, pengemudi seharusnya bisa mengetahui langkah yang dilakukan untuk menyelamatkan orang di sekitarnya,” ujarnya.

Dalam regulasi belum ada pengaturan siapa yang bertanggung jawab membersihkan bekas limbah B3. Karena itu, perlu ada regulasi dalam mengatasi dan mengurangi dampak tumpahan limbah B3.

Sementara itu, Koordinator Grup Kimia Analitik BRIN Andreas mengungkapkan, kejadian di Bandung Barat harus menjadi pelajaran bahwa semua pihak harus lebih perhatian terhadap keselamatan dan keamanan saat mengangkut bahan kimia.

“Kita harus lebih aware. Apakah (kendaraan) mampu melindungi atau tidak,” katanya.

Ahli kimia sekaligus PIC Chemical Safety and Security BRIN itu mengungkapkan, transportasi yang membawa bahan kimia atau bahan peledak tidak bisa sembarangan.

Harus diatur dan disesuaikan dengan risikonya. Misalnya, cairan NaOH itu berbahaya jika terkena benda lain seperti besi atau kulit, maka harus dipastikan keamanan tangkinya. Potensi kebocoran harus ditekan seminimal mungkin.

Pada kasus di Bandung Barat itu, tingkat konsentrasinya lebih dari 40 persen sehingga efek yang ditimbulkan begitu kuat. “Ke besi saja bisa membuat terkelupas. Apalagi ke kulit,” tuturnya. (idr/wan/c7/oni/jpg)

Editor : Novitri Selvia
Regulasi Penanganan Limbah limbah b3 knkt Soerjanto Tjahjono