Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa program MBG telah berjalan selama 10 hari dan mencatat perkembangan yang signifikan. “Ini adalah investasi besar dalam SDM untuk menyambut Indonesia Emas 2045,” ujar Dadan dalam konferensi pers usai rapat.
Program MBG telah menjangkau 31 provinsi dan melibatkan 238 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Presiden Prabowo memberikan apresiasi atas keberhasilan awal program ini yang didukung oleh berbagai pihak, termasuk Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pertahanan, Menteri Desa, TNI-Polri, BUMN, serta sejumlah Kementerian lainnya.
“Dukungan lintas sektor ini sangat penting untuk memastikan seluruh anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi,” tambah Dadan. Ia juga menekankan pentingnya percepatan layanan, termasuk kepada ibu hamil, menyusui, dan anak balita.
Presiden Prabowo menekankan perlunya koordinasi lintas sektor untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Kepala BGN mengungkapkan bahwa Presiden meminta kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Sekretariat Negara, untuk menyederhanakan regulasi demi mendukung percepatan program.
Target program ini adalah menjangkau 3 juta penerima manfaat pada Januari hingga April, 6 juta pada periode April hingga Agustus, dan terus meningkat setelahnya. “Presiden menginginkan program ini bergerak lebih cepat,” kata Dadan.
Dukungan Pemerintah Daerah
Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa program MBG mendapatkan dukungan luas dari pemerintah daerah (Pemda). “Selain meningkatkan kesehatan anak-anak, program ini juga memacu pertumbuhan ekonomi daerah melalui penguatan sektor pangan lokal,” ujar Tito.
Menurutnya, Pemda telah mengalokasikan anggaran melalui APBD dengan total kontribusi mencapai Rp2,3 hingga Rp2,5 triliun. Anggaran ini digunakan untuk membangun satuan pelayanan gizi di sekolah-sekolah, terutama di daerah dengan tingkat stunting dan kemiskinan tinggi.
Tito menambahkan, kontribusi setiap daerah disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Daerah dengan PAD kuat, seperti Kabupaten Badung, mampu sepenuhnya mendanai program ini. Namun, daerah dengan PAD rendah akan mendapat bantuan dari BGN,” jelasnya.
Presiden Prabowo secara khusus meminta jajaran Kemendagri berkoordinasi dengan BGN guna memastikan target prioritas, terutama di wilayah yang masih tertinggal. “Prioritas utama adalah daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi,” tegas Tito. (*)
Editor : Hendra Efison