PADEK.JAWAPOS.COM-Senayan mendorong Pemerintah daerah (Pemda) ikut berkontribusi mendukung Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah Pusat membuka seluas-luasnya bagi siapa pun yang mau berpartisipasi dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini.
Anggota Komisi IV DPR Robert J Kardinal mengatakan, partisipasi Pemda sebagai wujud nyata kolaborasi bersama pusat. “Pemda dapat memanfaatkan dana APBD. Dana yang bersumber dari dana desa juga dapat dioptimalkan mendukung kesuksesan program ini,” kata dia, pekan lalu.
Menurut Robert, partisipasi aktif Pemda dan desa menjadi langkah strategis mencapai tujuan utama dari program ini. Program MBG sejatinya dirancang untuk memberikan akses makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Khususnya, bagi anak sekolah dan ibu-ibu hamil dengan dukungan penuh dari Pemerintah.
Total anggaran yang disediakan Pemerintah dari APBN untuk MBG sebesar Rp 71 triliun. Dengan dukungan APBD, ditambah alokasi dana desa, maka kemampuan fiskal Pemerintah untuk mendorong kelanjutan program ini jauh lebih besar.
“Kebutuhan dasar seperti pangan bergizi memiliki nilai manfaat yang tinggi bagi masyarakat dibandingkan pengeluaran untuk kebutuhan yang kurang prioritas,” ujar politisi senior Golkar ini.
Program MBG, lanjutnya, dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat lokal dan menciptakan generasi penerus yang lebih sehat dan produktif.
Manfaat program MBG ini pun jauh lebih terasa, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal melalui distribusi makanan bergizi kepada anak-anak asli daerah.
Selain itu, program MBG dapat memaksimalkan potensi sumber daya lokal untuk pengadaan bahan pangan, sehingga turut mendukung perekonomian daerah. Termasuk memastikan ada tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan daerah.
“Bersama-sama memaksimalkan potensi dan dana yang dimiliki, Pemerintah dapat memastikan program MBG berjalan baik. Ini memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya anak-anak Indonesia sebagai penerus bangsa,” ujar politisi Papua Barat Daya ini.
Dia bilang, Pemda dan aparat desa memiliki peran penting dalam memastikan setiap anak menerima manfaat dari program ini. Kolaborasi antara pusat, daerah dan desa, akan menciptakan dampak yang lebih signifikan, mengatasi masalah gizi dan membangun fondasi bangsa yang lebih kuat.
Dia berharap, Pemda di kawasan Papua dapat mengambil inisiatif untuk menindaklanjuti kebijakan strategis dari Presiden Prabowo. Jika inisiatif ini benar-benar dijalankan, maka masyarakat Papua bisa lepas dari masalah kemiskinan dan persoalan gizi yang selama ini menjadi momok di Papua.
“Akses untuk makanan bergizi terbuka lebar. Program MBG bisa dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak di Papua, meningkatkan angka lahir dan mengatasi masalah kesehatan serta stunting,” ujarnya.
Robert menambahkan, dana desa di Papua juga sebenarnya cukup besar, antara Rp 700 juta hingga Rp 2 miliar. Sementara warga yang tinggal di perkampungan, tidak cukup banyak, berkisar antara 30 sampai 60 Kepala keluarga. Jika dana desa ini dikolaborasikan dengan MBG, dia yakin akan jauh lebih besar dampaknya bagi masyarakat.
“Tujuan dana desa untuk sejahterakan masyarakat di kampung. Kalau ini juga dimanfaatkan untuk MBG, pemberian vitamin kepada ibu-ibu hamil dari 4 bulan sampai anak 9 tahun, saya yakin anak-anak Papua akan hidup sehat dan cerdas,” ujarnya.
Selain itu, roda ekonomi masyarakat juga jauh lebih berputar. Karena dana MBG dari APBN, APBD dan dana desa digunakan untuk hasil pertanian dan perikanan rakyat Papua.
“Karena kalau kirim makanan dari luar Papua, ongkos logistiknya jauh lebih mahal. Manfaatnya akan terasa jika digunakan untuk pangan lokal. Seperti di Raja Ampat yang kaya sumber daya perikanan, tentu jauh lebih sehat,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo mempersilakan Pemda ikut membiayai program MBG yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025. “Dari Pemda juga ingin ikut serta, para gubernur, bupati, ingin ikut serta. Monggo, kita buka siapa pun yang mau ikut serta,” kata Prabowo.
Minta Libatkan PKK
Usulan lain diutarakan Anggota DPD RI, Agustin Teras Narang. Untuk menyempurnakan program MBG, menurutnya perlu pelibatan pihak-pihak terkait seperti Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Organisasi PKK ini, menurutnya amat terstruktur, memiliki sistem yang baik, serta bisa bergerak masif.
“Saya usul PKK dilibatkan. Diharapkan PKK akan sangat membantu suksesnya program ini secara nasional,” kata Senator dari Kalimantan Tengah (Kalteng) ini dalam keterangannya, Sabtu (18/1).
Dengan pelibatan PKK, termasuk dalam pengawasan, Agustin yakin, akan ada keuntungan birokrasi yang bisa diperoleh. Hal ini karena PKK dipimpin oleh Ibu atau istri dari Menteri Dalam Negeri dan demikian pula di tingkat daerah, organisasi ini dipimpin ibu-ibu yang merupakan istri dari kepala atau wakil kepala daerah. “Strukturnya jelas begitu hingga ke tingkat desa,” tambahnya.
Dia melihat, pengalaman organisasi dan program mereka yang nyata hingga tingkat desa, pelibatan PKK akan membantu agar kualitas dari program unggulan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini bisa terjaga. Termasuk untuk kebersihan dan juga aspek teknis lainnya.
Alasannya, sebut Agustin, karena di PKK, para anggota yang merupakan kaum ibu terdidik lewat kegiatan organisasinya. Terlebih mereka memiliki 10 program kerja yang terkait langsung dengan kesejahteraan dan pembangunan sumber daya manusia di keluarga Indonesia.
Berdasarkan pengalamannya saat memimpin Kalimantan Tengah, ada banyak program terbantu oleh PKK yang jaringannya luas hingga ke tingkat desa.
“Melibatkan organisasi ini dengan jaringan serta sumber daya di dalamnya, mestinya bisa membuat program MBG ini menjadi lebih efektif dan efisien, serta membantu mempermudah pengawasannya dan penyalurannya,” pungkasnya. (kal/jpg)
Editor : Novitri Selvia