PADEK.JAWAPOS.COM-Desakan agar pemerintah menindak tegas pelaku utama pemasangan pagar laut di perairan Tangerang, Banten, terus disuarakan.
Kemarin (23/1), Komisi IV DPR meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bergerak cepat menyelesaikan investigasi terkait pagar laut tersebut.
Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati Hariyati alias Titiek Soeharto menegaskan, dalang pemagaran laut sepanjang 30,16 kilometer tersebut harus ditindak tegas dan ditindaklanjuti dengan upaya hukum yang transparan. Sikap tegas itu untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
“Dan agar tidak terulang kembali di daerah lain,” kata Titiek dalam rapat kerja bersama KKP di Komisi IV DPR kemarin.
Sorotan juga disampaikan Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo. Dia mempertanyakan sikap KKP yang terkesan tidak sejalan dengan perintah Presiden Prabowo Subianto.
“Bapak (Menteri KKP) tidak menunjukkan keseriusan dalam permasalahan ini,” ujar Firman dihadapan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono.
Menurut kader Partai Golkar itu, polemik pagar laut itu tidak akan terjadi jika KKP menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebab, regulasi mengenai pemanfaatan ruang laut sudah jelas.
“Ini rakyat sudah menuju bahwa ada pejabat-pejabat tertentu melindungi proyek besar ini. Ada apa gerangan?” ungkap Firman.
Dia mendorong KKP untuk bersama-sama dengan instansi terkait menyelesaikan persoalan pagar laut. “Mumpung Presiden (Prabowo Subianto, Red) semangat. Jangan sampai Pak menteri kendor,” imbuhnya.
Di sisi lain, Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerja sesuai dengan kewenangan dan peraturan. Pembongkaran pagar laut pada Rabu (22/1) lalu merupakan salah satu tindak lanjut dari penyegelan yang dilakukan Polsus KKP sebelumnya.
Trenggono menegaskan pihaknya akan melanjutkan proses investigasi dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan pagar laut.
Selain berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, KKP akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah (pemda) setempat.
Dia mengakui, KKP memiliki kelemahan dalam pengawasan pemanfaatan ruang laut.
Selain keterbatasan sarana prasarana, KKP terbatas dalam hal anggaran dan penguatan tugas, fungsi, maupun tanggung jawab. Sementara itu, aktivitis antikorupsi Boyamin Saiman melaporkan pembangunan pagar laut ke KPK.
Dia melaporkan terkait dugaan korupsi berupa penerbitan ratusan sertifikat Hak Milik/ Hak Guna Bangunan pada lahan laut utara Tangerang.
Boyamin melihat ada cacat dalam proses penertiban surat hak. Dia menduga ada pemalsuan pada buku catatan girik atau leter C pada kantor desa, kecamatan, maupun Badan Pertanahan Nasional (BPN).
“Karena muncul adanya sertifikat hak di atas laut itu jelas sudah menyalahi aturan,” katanya.
Alasan bahwa wilayah tersebut dulunya merupakan daratan jelas mengada-ngada. Lagi pula, sejak tahun 1970-an lokasi topologi wilayah yang kini dipasangi pagar laut itu juga tak berubah.
SHGB Laut Sidoarjo
Plt Bupati Sidoarjo Subandi beserta jajarannya meninjau langsung ke laut Desa Segoro Tambak yang tercatat memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) seluas 656 hektare.
Subandi berangkat dari dermaga desa, menyusuri sungai hingga ke laut menggunakan perahu sekitar 40 menit. Dia mengecek langsung apakah ada pagar pembatas seperti di Tangerang. Hasilnya tidak ada. Hanya patok-patok tambak dan patok penanda yang dipasang nelayan.
Dia mengakui, sebagian area laut di desa tersebut tercatat memiliki SHGB. Dari ratusan yang sudah memiliki SHGB tersebut, sebagian berupa tambak. “Ada blok 5, itu berupa tambak, tapi atas nama PT,” katanya. Namun pengelolaannya dilakukan masyarakat sekitar.
Subandi menegaskan, area tersebut bukan daratan yang berubah menjadi laut. Sejak awal memang berupa laut. “Tambak daerah Sidoarjo ini kan berupa lumpur,” katanya.
Dulu memang ada rencana untuk pembangunan di area sekitar sana. “Ada rencana perluasan bandara, Marina dan lainnya,” katanya.
Termasuk rencananya proyek Seaworld. “Dulu memang ada rencana. Tapi sekarang tidak ada lagi,” katanya.
Pada bagian lain, pakar perencanaan dan tata ruang wilayah kota dari ITS Surabaya Putu Rudy Setiawan menduga, laut yang di HGB kan tersebut adalah proses awal dari rencana pembangunan lokasi wisata di pesisir Surabaya-Sidoarjo.
“Karena muncul adanya tata ruang pada 2002 untuk wisata yang terinspirasi seperti Ancol,” katanya. Rudy juga menduga bahwa ada kemungkinan lokasi tersebut hendak dijadikan semacam aero city di sekitar Bandara Juanda.
Rudy berpendapat, pemanfaatan ruang di atas perairan masih ditoleransi untuk kegiatan seperti proyek strategis negara, kepentingan umum, pemukiman di atas air bagi masyarakat adat, dan atau pariwisata.
“Maka dari itu, perlu memang ada kajian lagi itu akan digunakan untuk apa awalnya,” paparnya. (uzi/tyo/elo/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia