Diskusi yang diselenggarakan secara daring ini berlangsung pada Kamis (23/1) dan menghadirkan sejumlah pakar, di antaranya Prof. Didik J. Rachbini (Rektor Universitas Paramadina), Ahmad Khoirul Umam, Ph.D (Kaprodi Paramadina Graduate School of Diplomacy), Dr. Hendri Satrio (Dosen Universitas Paramadina), serta Fahmi Wibawa (Direktur Eksekutif LP3ES). Acara dipandu oleh Joko Arizal, dosen Universitas Paramadina sekaligus perwakilan LP3ES.
Dalam sambutannya, Prof Didik J Rachbini menyoroti dominasi koalisi partai politik yang mendukung pemerintahan Presiden Prabowo. Ia menegaskan pentingnya peran DPR dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
"Jika parlemen tidak menjalankan fungsinya dengan baik, maka yang akan menjadi korban adalah demokrasi itu sendiri," ujar Didik.
Tekanan Fiskal dan Kontroversi Kebijakan
Dr Hendri Satrio memaparkan bahwa kondisi keuangan negara menjadi salah satu isu utama dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo. Menurutnya, sejumlah pidato Prabowo yang menyebutkan perlunya sumber dana tambahan, seperti pemilihan kepala daerah oleh DPRD dan amnesti bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang, mencerminkan tekanan fiskal yang besar.
Hendri juga menyoroti program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bersifat pengeluaran besar, sementara kebijakan yang berpotensi meningkatkan pemasukan, seperti kenaikan PPN menjadi 12%, justru dibatalkan.
Selain itu, hubungan harmonis antara Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo dianggap sebagai fenomena unik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam transisi pemerintahan. Namun, hal ini memicu spekulasi mengenai kesinambungan program-program dari era Jokowi.
Indikasi Pemusatan Kekuasaan dan Warisan Sistem Koruptif
Fahmi Wibawa menggarisbawahi adanya indikasi pemusatan kekuasaan dalam pemerintahan baru. Ia mencatat bahwa masih terdapat pengaruh kuat dari pemerintahan sebelumnya, dengan tokoh-tokoh lama yang tetap memainkan peran strategis.
"Dalam bidang pemberantasan korupsi, Prabowo masih menghadapi warisan sistem yang dianggap koruptif dari pemerintahan sebelumnya," ujar Fahmi.
Namun, ia menambahkan bahwa Prabowo memiliki potensi besar dalam memberantas korupsi, karena masyarakat memandang idealisme Prabowo sebagai salah satu modal penting.
"Korupsi adalah penyakit yang sangat merusak citra Indonesia, dan Prabowo punya peluang untuk membuktikan komitmennya," imbuhnya.
Stabilitas Politik di Balik Rekayasa Kekuasaan
Ahmad Khoirul Umam, Ph.D, memuji stabilitas politik yang dicapai pemerintahan Prabowo, dengan tingkat approval masyarakat mencapai 80,9% menurut survei Litbang Kompas. Namun, ia menyoroti adanya indikasi rekayasa politik di tingkat lokal, seperti banyaknya pilkada dengan kotak kosong dan meningkatnya praktik politik uang.
"Di balik stabilitas politik, ada pergeseran kepentingan, termasuk PDIP yang kini menyebut dirinya sebagai mitra strategis pemerintah, bukan oposisi," ujar Umam.
Harapan untuk Langkah Nyata
Diskusi publik ini juga menyoroti berbagai kontroversi di jajaran menteri pemerintahan Prabowo, termasuk keputusan-keputusan besar yang berdampak pada citra kabinet. Diskusi ditutup dengan harapan agar pemerintahan Prabowo mampu menghadirkan langkah nyata dalam pemberantasan korupsi, menjaga stabilitas politik, dan mendorong demokrasi yang sehat di Indonesia.(*)
Editor : Hendra Efison