Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Abu Rokhmad, menyampaikan bahwa sidang penetapan ini akan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan.
"Sidang akan dihadiri perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, Majelis Ulama Indonesia, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), para ahli falak, serta perwakilan dari DPR dan Mahkamah Agung," ungkapnya di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Abu Rokhmad menguraikan tiga tahapan yang akan dilaksanakan selama sidang berlangsung. Tahapan tersebut dimulai dengan penyajian data posisi hilal berdasarkan perhitungan astronomi, dilanjutkan dengan verifikasi hasil pengamatan hilal dari berbagai lokasi pemantauan di seluruh Indonesia.
"Setelah itu, akan dilakukan musyawarah dan pengambilan keputusan yang hasilnya akan disampaikan kepada masyarakat," jelasnya.
Terkait penetapan awal Ramadan ini, Abu Rokhmad mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil sidang isbat dan pengumuman resmi dari pemerintah. Imbauan ini sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah.
"Harapan kami, umat Islam di Indonesia dapat memulai ibadah puasa Ramadan secara serentak," tambahnya.
Sementara itu, Direktur Urusan Agama Islam dan Bina Syariah pada Direktorat Jenderal Bimas Islam Kemenag, Arsad Hidayat, memaparkan data perhitungan astronomis terkait awal Ramadan 1446 H. Berdasarkan perhitungan tersebut, ijtimak akan terjadi pada Jumat, 28 Februari 2025, sekitar pukul 07.44 WIB.
"Perhitungan astronomis menunjukkan bahwa pada hari yang sama, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah berada di atas ufuk, berkisar antara 3 derajat 5,91 menit hingga 4 derajat 40,96 menit. Adapun sudut elongasinya berada di antara 4 derajat 47,03 menit hingga 6 derajat 24,14 menit," paparnya.
Arsad menambahkan, Dengan kriteria tersebut, secara astronomi terdapat indikasi kuat bahwa hilal akan dapat terlihat.
Untuk memastikan hasil perhitungan astronomis tersebut, Kementerian Agama akan melakukan pemantauan hilal atau rukyatul hilal. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan menggandeng Kantor Wilayah Kementerian Agama di berbagai daerah untuk melakukan pengamatan di sejumlah titik di seluruh Indonesia. Seluruh hasil pengamatan dan perhitungan akan dibahas dalam sidang isbat yang dipimpin oleh Menteri Agama. (*)
Editor : Hendra Efison