Evaluasi ini diikuti Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumbar dengan bahasan mencakup lima sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penanganan stunting, dan pariwisata.
Dalam kesempatan itu, Andree Algamar menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang akan membentuk tim khusus untuk memastikan penggunaan anggaran pada lima sektor tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kami akan meminta Inspektorat untuk membentuk tim guna melakukan pengawasan, serta BPKAD untuk menggunakan anggaran lebih efektif agar lima sektor tersebut dapat tercapai sesuai dengan harapan presiden,” ujar Andree didampingi Inspektur Arfian, Kepala Bappeda Yenni Yuliza dan Kepala BPKAD Raju Minropa.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi menyampaikan bahwa evaluasi ini sejalan dengan Asta Cita prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.
Ia menegaskan bahwa target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dipatok sebesar 8 persen, pengentasan kemiskinan ditargetkan turun menjadi 4,5 persen, kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2026, serta peningkatan kualitas Human Capital Index (HCI) sebesar 0,59 persen pada 2029.
“Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ini, diperlukan perencanaan yang tepat dan relevan dengan target kinerja. Kita juga harus mengonvergensikan perencanaan dan penganggaran lintas sektor, serta membangun sinergi dan kolaborasi,” kata Mahyeldi.
Kepala BPKP Perwakilan Sumbar, Arif Ardiyanto, menambahkan bahwa entry meeting ini kick off dari evaluasi perencanaan dan penganggaran yang lebih luas.
“Metode yang kami gunakan meliputi pengumpulan informasi awal mengenai asersi anggaran program pembangunan daerah sektoral, konfirmasi gambaran perencanaan dan postur anggaran, serta analisis potensi ketidakefektifan dan ketidakefisienan dalam perencanaan dan penganggaran,” jelasnya.
Evaluasi ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas penggunaan anggaran daerah guna mendukung pencapaian target pembangunan nasional.(*)
Editor : Heri Sugiarto