PADEK.JAWAPOS.COM-Konsistensi pemerintah untuk melakukan efisiensi anggaran mendapat sorotan. Gara-garanya, pemerintah akan menggelar pembekalan kepala daerah yang berpotensi menghabiskan dana puluhan miliar rupiah.
Berdasar draf Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 200.5/628/SJ, terdapat 505 kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang akan menjalani retret.
Lokasinya berada di Glamping Borobudur International Golf, Magelang. Acara tersebut dilaksanakan selama delapan hari, 21–28 Februari 2025.
Selama bermalam di Magelang, kepala daerah diwajibkan menanggung biaya akomodasi Rp 2.750.000 per hari. Jika dikalikan delapan hari, total biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp 22 juta per orang.
Nah, jika diasumsikan peserta hanya kepala daerah sebanyak 505 orang, biaya yang dihabiskan sekitar Rp 11,1 miliar. Namun, jika wakil kepala daerah juga diwajibkan ikut, biayanya akan dua kali lipat atau sekitar Rp 22,2 miliar.
Jumlah itu belum termasuk akomodasi dari daerah serta kebutuhan untuk staf maupun ajudan masing-masing. Pada mulanya, anggaran tersebut dibebankan pada APBD.
Namun, tadi malam Mendagri mengeluarkan SE 200.5/692/SJ. Secara garis besar, surat itu menyatakan bahwa semua kegiatan akan dibiayai APBN.
Saat dikonfirmasi Jawa Pos (grup Padang Ekspres), Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya yang selama ini meng-handle kegiatan tersebut belum mau berkomentar.
Sementara itu, Plt Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Aang Witarsa hanya menjawab singkat. “Iya benar (ada SE baru),” ujarnya tadi malam.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyebutkan, retret kepala daerah adalah kegiatan yang strategis sehingga tetap perlu dilakukan meski dalam kondisi efisiensi. “Retret itu bagian dari program yang penting,” ujarnya.
Soal detail anggarannya, Juri mengaku tidak tahu karena dipegang Kemendagri. Dia yakin pelaksanaannya tetap memperhatikan efektivitas. Terkait sumbernya, dia menduga akan berasal dari APBN melalui DIPA Kemendagri.
Juri menjelaskan, pembekalan kepala daerah bukan hal baru. Hanya, konsepnya kali ini berbeda dengan sebelumnya yang digelar di Lemhannas. “Ini kementerian dalam negeri dan Lemhannas jadi satu supaya efektif, efisien,” kata mantan ketua KPU itu.
Pengamat kebijakan publik Universitas Indonesia Lina Miftahul Jannah mempertanyakan konsistensi pemerintah dalam isu efisiensi.
Menurut dia, pembekalan yang menghabiskan puluhan miliar rupiah tidak sejalan dengan narasi penghematan. “Seharusnya pemerintah itu konsisten. Itu aja deh. Kalau memang mau efisiensi, ya efisiensi,” ujarnya.
Lina sejak awal melihat kebijakan efisiensi pemerintah tidak konsisten. Dia mencontohkan, dalam pemangkasan anggaran, ada lembaga-lembaga yang dikecualikan, misalnya DPR.
Sikap pemerintah yang tidak konsisten akan memicu kecemburuan. “Konsistensi untuk seorang pembuat kebijakan itu penting,” imbuhnya.
Dalam kegiatan retret kepala daerah, Lina juga mempertanyakan durasi waktu yang sampai delapan hari dan berpotensi membuat dana bengkak.
Padahal, di era sekarang, sosialisasi bisa dilakukan secara daring. Karena itu, untuk menghemat, bisa saja sosialisasi untuk sebagian materi disampaikan secara daring.
Lebih lanjut, agar efisien, dia juga menyarankan agar retret dilaksanakan dengan konsep mandiri. Artinya, kepala daerah atau wakilnya tidak perlu membawa ajudan. “Kalau semua nanti ajudannya yang ngerjain, buat apa,” tegasnya.
Terancam Kehilangan Insentif
Jika kepala daerah menghabiskan puluhan miliar untuk pembekalan, nasib berbeda dialami guru non-PNS di Kementerian Agama yang terancam kehilangan insentif. Informasi itu tertuang dalam surat Ditjen Pendidikan Islam Kemenag tertanggal 11 Februari.
Dalam surat tersebut, anggaran Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mengalami pengurangan Rp 11,4 triliun lebih. Dalam surat itu dijelaskan bahwa kuota efisiensi untuk pembayaran insentif guru PAI non-PNS sebesar 100 persen.
Dengan demikian, anggaran untuk membayar insentif guru PAI non-PNS terancam tidak ada sama sekali. Kuota efisiensi sebesar 100 persen juga berlaku pada pos anggaran insentif untuk ustad di lembaga pendidikan pesantren.
Berikutnya, untuk layanan perkantoran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), ditetapkan kuota efisiensinya sebanyak 60 persen.
Lalu, kuota efisiensi bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) di bawah naungan Ditjen Pendidikan Islam Kemenag mencapai 60 persen.
Pimpinan Kemenag belum banyak berkomentar mengenai surat penyesuaian anggaran yang beredar luas itu. Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Suyitno mengatakan, pada Rabu (12/2) digelar rapat terbaru di Kemenag. Rapat tersebut membahas besaran efisiensi anggaran di Kemenag.
Seperti diketahui, pemerintah akhirnya mengubah besaran efisiensi. Istilah yang digunakan adalah rekonstruksi. Intinya, besaran efisiensi dikurangi atau tidak sebesar awalnya. “Ada skema baru lagi soal efisiensi. Tidak seperti surat di atas,” kata Suyitno saat dikonfirmasi kemarin (13/2).
Kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan kalangan dosen di perguruan tinggi negeri. Khususnya dosen-dosen yang mengampu urusan penelitian dan pengabdian masyarakat.
Ketua Asosiasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) PTNBH Yuli Setyo Indarto berharap anggaran riset dan pengabdian masyarakat tidak dipotong.
“Bahkan usulan kami, anggaran riset ditambah,” katanya di sela peluncuran Riset Kolaborasi Indonesia (RKI) 2025 di kampus Universitas Terbuka (UT) Tangerang Selatan, Banten, kemarin.
Yuli mencontohkan, anggaran Kemendiktisaintek yang rencananya dipangkas Rp 22,2 triliun. Dia khawatir pengeprasan yang begitu besar justru mengancam target untuk menyambut Indonesia Emas 2045.
Menurut dia, target tersebut sudah semakin dekat, yaitu 20 tahun lagi. Bagi dia, bidang pendidikan dan riset menjadi pilar penting untuk menuju Indonesia Emas 2045.
Jangan sampai target tersebut meleset karena ada pemangkasan anggaran yang cukup besar di sektor pendidikan, riset, termasuk juga pengabdian kepada masyarakat.
Dia mencontohkan inovasi Tiongkok soal panel surya sekarang nomor satu di dunia. Di balik itu, ada kegiatan riset dengan jumlah publikasi dua kali lipat lebih banyak dibandingkan di AS.
Tiongkok juga berhasil menciptakan inovasi pesawat antiradar. Kemudian juga inovasi kapal induk. “Kita hanya bisa terkagum-kagum. Padahal, sebelumnya Tiongkok berdarah-darah melakukan riset,” tuturnya.
Karena itu, dia berharap Presiden Prabowo memberikan perhatian terhadap pentingnya anggaran untuk pendidikan dan riset.
Hilang Konsumsi di Berbagai Rapat
Sementara itu, pembahasan efisiensi anggaran terus dilakukan kementerian/lembaga dengan mitra di Komisi DPR kemarin. Salah satunya, Kementerian Keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, salah satu bentuk efisiensi yang dilakukan di Kemenkeu adalah konsumsi atau makanan di berbagai rapat telah dihilangkan.
“Yang kita optimalkan dan efisienkan adalah berbagai belanja operasional seperti konsinyering, kegiatan seremonial kita hapuskan seluruhnya. Bahkan, pengadaan suvenir, pencetakan banner, spanduk, dan konsumsi untuk rapat tidak ada lagi,” ujarnya pada rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI kemarin.
Ani –sapaan akrab Menkeu– menjelaskan, dengan efisiensi tersebut, pihaknya mengoptimalkan kegiatan rapat dan pertemuan secara daring.
Perubahan cara kerja baru itu sejatinya bukan hal baru di lingkungan Kemenkeu. Sebab, memaksimalkan kegiatan rapat dengan cara daring telah dilakukan pada masa pandemi Covid-19.
Praktik perjalanan dinas juga dibatasi hanya untuk pekerjaan yang bersifat sangat penting.
“Pembatasan perjalanan dinas yang betul-betul sangat urgen sesuai (peraturan) presiden adalah yang tugas negara saja. Penataan ruang kerja kolaboratif, shifting kegiatan luring menjadi daring, dan optimalisasi peralatan TIK, kolaborasi eselon I seperti melakukan kegiatan yang bersifat joint agar lebih efisien. Dan, kita juga menghilangkan seluruh snack untuk rapat,” jelas Menkeu.
Dalam rapat tersebut, disepakati efisiensi di lingkungan Kemenkeu, yakni dari pagu Rp 53,19 triliun dipangkas Rp 8,99 triliun. Dengan begitu, alokasi setelah efisiensi menjadi Rp 44,20 triliun. (far/wan/dee/c7/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia