Dari 43 anggota yang terpilih, 25 persen di antaranya diketahui merupakan kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mempertanyakan proses seleksi dan transparansi dalam penunjukan tim tersebut.
“Kita bukannya meragukan kompetensi personel yang ditetapkan, tapi publik perlu tahu siapa yang menyeleksi dan prosesnya,” ujar Alex, Jumat (7/3/2025).
Diketahui, Sekretaris Jenderal DPP PSI, Raja Juli Antoni, membawa sedikitnya 11 kader PSI ke dalam tim yang didanai oleh hibah Norway Contribution melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Susunan Tim FOLU Net Sink 2030
Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No 168 Tahun 2022, tim ini terdiri dari lima bidang utama:
- Pengelolaan Hutan Lestari
- Peningkatan Cadangan Karbon
- Konservasi
- Pengelolaan Ekosistem Gambut
- Instrumen dan Informasi
Dalam lampiran Kepmenhut No 32 Tahun 2025, Raja Juli Antoni menetapkan dirinya sebagai penanggung jawab sekaligus pengarah tim, didampingi oleh seorang wakil penanggung jawab.
Dari total 43 anggota, 12 di antaranya adalah kader PSI yang menduduki berbagai posisi penting. Setiap anggota tim menerima honorarium berbeda, sesuai dengan jabatan masing-masing.
Rincian Honorarium Tim FOLU Net Sink 2030
- Penanggung jawab: Rp50 juta/bulan
- Wakil penanggung jawab: Rp40 juta/bulan
- Dewan penasihat ahli (4 orang): Rp25 juta/bulan
- Ketua pelaksana, ketua harian I & II, sekretaris, koordinator sekretariat, ketua bidang: Rp30 juta/bulan
- Anggota bidang: Rp20 juta/bulan
- Staf kesekretariatan bidang: Rp8 juta/bulan
Alex Indra Lukman menyoroti alokasi dana hibah yang seharusnya lebih banyak digunakan untuk pembiayaan program, bukan honorarium. “Melihat lampiran SK yang ditandatangani Menhut Raja Juli Antoni, sepertinya harapan itu tak bakalan terwujud,” tegasnya.
Kritik terhadap Transparansi dan Good Governance
Alex menilai, keputusan ini tidak mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government). Ia membandingkan dengan periode sebelumnya, di mana mayoritas anggota tim berasal dari pejabat struktural KLHK dan akademisi lingkungan.
FOLU Net Sink 2030 merupakan bagian dari Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Program ini bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dengan pendekatan carbon net sink, di mana serapan karbon lebih tinggi dari emisi yang dihasilkan.
Strategi utama yang digunakan dalam program ini meliputi:
- Menghindari deforestasi
- Konservasi dan pengelolaan hutan lestari
- Perlindungan dan restorasi lahan gambut
- Peningkatan serapan karbon
Dengan program ini, Indonesia menargetkan pengurangan emisi sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Namun, Alex mendesak agar penunjukan personel dalam tim dilakukan secara transparan.
“Jika tidak ada keterbukaan, publik akan menilai ini hanya sebagai bagi-bagi kue kekuasaan, yang tentu saja bertentangan dengan semangat Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” pungkasnya.
FOLU Net Sink 2030 diharapkan mampu berkontribusi hingga 60 persen dalam target penurunan emisi GRK Indonesia secara mandiri. Namun, pertanyaan tentang transparansi dan efektivitas program ini masih menggantung di benak publik. (*)
Editor : Hendra Efison