Acara berlangsung di Aula Puslatpur, Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, Rabu (12/03/2025). Total luas lahan dalam sertipikat tersebut mencapai 32.782,5 hektare, menjadikannya Puslatpur terbesar di Asia.
Dalam sambutannya, Menteri Nusron menegaskan bahwa penyerahan sertipikat ini adalah langkah awal dalam penyelesaian aset TNI.
"Begitu kami dilantik, kami langsung berkoordinasi dengan Menhan, Panglima TNI, Kasad, Kasal, dan Kasau. Kami menerima setumpuk dokumen terkait aset TNI yang bermasalah, totalnya mencapai 649 titik. Banyak sekali. Pelan-pelan, kami selesaikan satu per satu," ujarnya.
Dalam tiga bulan terakhir, tim Kementerian ATR/BPN bersama Kementerian Pertahanan dan TNI berhasil menyelesaikan 92 kasus. Dari 649 titik aset bermasalah, 126 berada di bawah TNI AD, sementara sisanya masih dalam kewenangan Kementerian Pertahanan.
Skema Hak Pengelolaan (HPL) untuk Aset TNI
Untuk memberikan kepastian hukum, Menteri Nusron mengusulkan skema Hak Pengelolaan (HPL) bagi seluruh aset tanah TNI. Ia menegaskan, HPL adalah hak tertinggi dalam sistem pertanahan Indonesia dan akan tetap melekat selama negara berdiri.
HPL juga membuka peluang bagi masyarakat yang telah lama menempati lahan tersebut. "Di atas tanah HPL, masyarakat bisa diberikan Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai dengan persetujuan TNI sebagai pemegang HPL," jelasnya.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh kehilangan aset, tetapi juga tidak boleh berkonflik dengan rakyatnya. "TNI harus merangkul rakyat. TNI lahir dari rakyat dan harus melindungi rakyat," tambahnya.
TNI Komitmen Berpihak pada Masyarakat
Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, menyambut baik solusi ini. Ia menegaskan, TNI akan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan lahan.
"Banyak sekali ide dari Pak Menteri terkait teknis penyelesaian. Kami akan memastikan lahan ini dimanfaatkan dengan lebih dominan pro masyarakat sekitar," kata Jenderal Maruli.
Baca Juga: Danlanud Bersama Tim Aset Lanud Sutan Sjahrir Cek Aset TNI AU di Gadut, Piobang dan Bukittinggi
Acara ini turut dihadiri oleh Gubernur Sumatra Selatan, Herman Deru; Pangdam II Sriwijaya, Mayjen TNI Ujang Darwis; Komandan Kodiklat Angkatan Darat, Letjen TNI Mohammad Hasan; serta Bupati dan Forkopimda OKU Raya.
Menteri Nusron didampingi oleh Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Sumatra Selatan, Asnawati, beserta jajaran.(*)
Editor : Hendra Efison