Dalam pernyataannya, Arisal Aziz menegaskan bahwa sebagai bagian dari parlemen, ia memiliki tanggung jawab untuk mengkritisi jalannya pemerintahan. Meskipun PAN tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM Plus), ia menilai evaluasi terhadap kinerja para pembantu Presiden Prabowo Subianto tetap diperlukan.
“Pak Prabowo adalah pemimpin yang baik, memiliki niat kuat untuk memakmurkan rakyat. Namun, yang perlu kita benahi adalah para pembantu beliau. Saya melihat masih banyak yang bekerja dengan budaya ABS (Asal Bapak Senang) tanpa benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat,” ujarnya dalam keterangannya kepada media di Jakarta, kemarin.
Lebih lanjut, ia mengibaratkan pengelolaan negara seperti pengelolaan perusahaan. Menurutnya, setiap sektor harus memiliki tugas dan fungsi (tupoksi) yang jelas serta dipertanggungjawabkan secara transparan.
Salah satu yang menjadi sorotannya adalah peran Menteri Keuangan yang seharusnya berfungsi layaknya Direktur Keuangan di perusahaan, yang bertanggung jawab penuh atas pemasukan dan pengeluaran negara serta memberikan laporan yang jelas kepada rakyat sebagai pemegang saham utama.
“Di perusahaan, transparansi keuangan sangat ketat karena ada pengawasan dari komisaris. Negara juga seharusnya memiliki sistem pengawasan yang lebih kuat, seperti Badan Pengawasan Keuangan Negara, agar tidak ada lagi penyimpangan dan korupsi,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia memiliki sumber pemasukan yang besar dari pajak, hasil tambang emas, batu bara, minyak, nikel, serta pendapatan dari BUMN. Namun, tanpa pengelolaan dan pengawasan yang ketat, potensi kebocoran anggaran dan korupsi akan terus terjadi, yang pada akhirnya merugikan rakyat.
Di akhir pernyataannya, Arisal Aziz berharap agar pemerintah lebih serius dalam membenahi tata kelola negara dengan sistem yang lebih transparan dan akuntabel. Menurutnya, hanya dengan komitmen yang kuat dalam memberantas korupsi, Indonesia bisa menjadi negara yang lebih maju dan sejahtera di masa depan. (*)
Editor : Hendra Efison