PADEK.JAWAPOS.COM-Rencana pendirian sekolah rakyat menuai banyak respons dan kritik. Pakar pendidikan menilai program tersebut tidak urgen. Kemensos mengebut dimulainya program itu pada tahun ajaran baru Juli mendatang.
MENTERI Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf ditugasi membangun 100 sekolah khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Targetnya, sekolah-sekolah untuk jenjang SD hingga SMA tersebut sudah berjalan di tahun ajaran baru 2025–2026.
Artinya, tinggal tiga bulan lagi kegiatan belajar-mengajar di sekolah yang dinamai sekolah rakyat ini sudah harus dimulai. Awalnya, program pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem lewat jalur pendidikan ini masih terdengar realistis.
Hanya dibuka beberapa sebagai pilot project. Namun, dalam sebulan terakhir instruksi berubah. Presiden Prabowo Subianto meminta agar dibangun 100 sekolah rakyat di tahap awal. Bahkan targetnya mencapai 200 sekolah dengan separonya akan dikolaborasikan bersama pihak swasta.
Proyek ini pun ibarat legenda Bandung Bondowoso saat membangun candi. Mengingat sekolah tak cuma sebatas bangunan. Ada sistem yang harus berjalan. Kurikulum, siswa, guru, bahkan dengan konsep boarding school, tentu akan lebih kompleks lagi.
Gus Ipul, sapaan Saifullah, menggandeng mantan Menteri Pendidikan Nasional (2009–2014) Mohammad Nuh sebagai ketua tim formatur sekolah rakyat untuk memetakan konsep sekolah rakyat lebih detail lagi.
Tiga Pendekatan
Pembentukan sekolah rakyat ini menggunakan tiga pendekatan. Pertama, menggunakan aset gedung yang telah ada, baik milik Kemensos maupun pemerintah daerah. Kedua, merevitalisasi aset, yaitu menggunakan aset eksisting yang representatif, milik pemerintah pusat maupun daerah.
Karena itu, dalam beberapa minggu terakhir, Gus Ipul safari ke daerah-daerah untuk melakukan pendekatan dengan pemda-pemda.
“Misalnya Jawa Timur itu hampir seluruh kabupaten/kota mengajukan. Kita tunggu dari beberapa provinsi yang lain juga,” ungkapnya ditemui setelah buka bersama Kemensos di Jakarta, Jumat (14/3) malam.
Pendekatan ketiga melalui pembangunan gedung baru. Sekolah rakyat akan dibangun di atas lahan minimal 5–10 hektare. Tim-tim kecil dibentuk untuk mematangkan konsep boarding school, kurikulum, seleksi guru, dan penjaringan murid.
Terkait kurikulum, rencananya memadukan kurikulum nasional dan kurikulum khusus yang dirancang tim Kemendikdasmen bersama Kemendiktisaintek. Termasuk penguatan pendidikan karakter di dalamnya.
Di tahap awal ada sesi orientasi bagi para siswa. “Nanti ada matrikulasi untuk mengenalkan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat,” ungkapnya.
Belum dipastikan berapa lama proses matrikulasi ini berlangsung dan mata pelajaran apa yang bakal diajarkan terlebih dulu dalam masa tersebut. Kabarnya, lebih kepada penguatan pelajaran bahasa seperti bahasa Inggris.
Mengenai rekrutmen guru, mantan Wagub Jatim itu mengungkapkan prosesnya telah berlangsung. Dia memercayakan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Tenaga pendidik diambil dari lulusan pendidikan profesi guru (PPG). Namun, ada seleksi kembali. Bagi yang lolos akan diberikan pendidikan khusus sebelum mereka mengajar di sekolah rakyat. “Nanti dites lagi dan penempatan disesuaikan dengan tempat tinggal mereka,” paparnya.
Perjanjian dengan Ortu
Lalu, bagaimana dengan siswa? Gus Ipul mengatakan, ada mekanisme khusus dalam penjaringan calon siswa sekolah rakyat ini. Mengingat, perlu pendekatan khusus pada mereka meski nantinya sekolah ini gratis, bahkan untuk seragam, tempat tinggal, hingga makan. Pendekatan ini bukan hanya untuk calon siswa, tapi juga orang tua (ortu).
Dia tak memungkiri jika ada anak-anak usia sekolah yang terpaksa bekerja membantu keluarga. Karena itu, akan dilakukan pendekatan khusus pada ortu untuk mau memasukkan buah hati mereka ke sekolah rakyat.
Belum lagi, menghidupkan kembali semangat belajar anak-anak yang mungkin mulai terkikis. “Nanti ada pendekatan khusus. Kami juga buat perjanjian dengan ortu. Mereka tidak boleh memutus sekolah, harus mengikuti proses hingga lulus,” paparnya.
Untuk tahap awal, penjaringan siswa akan terkonsentrasi untuk warga yang masuk dalam desil 1 dan 2 pada data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN) yang tinggal di sekitar sekolah. Mereka akan jadi prioritas utama.
Gus Ipul berharap sekolah rakyat bisa membuat anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem lebih percaya diri dan mampu bersaing melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Dengan begitu, nantinya transmisi kemiskinan antargenerasi dapat diputus.
Perkuat Pendidikan Karakter
Ketua Tim Formatur Program Sekolah Rakyat Mohammad Nuh menuturkan bahwa sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu secara ekonomi. Pemerintah ingin menegaskan jika keterbatasan ekonomi tidak menjadi kendala dalam berpendidikan. “Yang penting punya semangat belajar,” kata Nuh.
Nuh memaparkan alasan format boarding school yang digunakan dalam sekolah rakyat. “Dengan boarding school, anak-anak tidak hanya mendapatkan pendidikan akademik. Tapi, juga pendidikan karakter,” tambahnya.
Menurut mantan rektor ITS tersebut, siswa atau peserta didik akan masuk asrama sesuai jenjangnya ketika memulai sekolah. Sebab, jenjang sekolah ini ada mulai sekolah dasar hingga atas (SD–SMA). Sejak masuk, siswa akan langsung diasramakan.
Siapkan 60 Ribu Guru PPG Prajabatan
Ditemui dalam kesempatan terpisah, Dirjen Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan kurang lebih 60 ribu guru lulusan PPG prajabatan.
Saat ini pihaknya tinggal menunggu proses penempatan. “Kami siap memenuhi kebutuhan guru untuk sekolah rakyat. Kami punya stok PPG prajabatan. Tinggal nanti menempatkan saja,” paparnya.
Dia memastikan tak ada guru ASN yang dipindah dari sekolah asal nantinya. Sebab, lulusan PPG prajabatan ini masih calon guru. Artinya, tak akan ada kekosongan karena memindahkan satu guru dari sekolah asal ke sekolah rakyat.
Sebagai informasi, PPG prajabatan ini merupakan program pendidikan profesi yang diselenggarakan bagi lulusan sarjana atau sarjana terapan maupun diploma IV, baik dari jurusan pendidikan maupun non-kependidikan bagi calon guru. Nunuk menegaskan, kualitas para lulusan PPG prajabatan ini tak perlu diragukan.
Suara Orang Tua
Juliati, 40, menyambut baik rencana pemerintah pusat membangun sekolah rakyat ini. Sebab, meski sekolah sudah diklaim gratis oleh pemerintah, nyatanya masih banyak biaya yang harus dikeluarkan olehnya.
Padahal, penghasilan suaminya sebagai pekerja serabutan tak menentu tiap bulan. Sementara itu, ada dua anak yang harus dibiayai pendidikannya. “Kalau gratis semua tentu akan sangat membantu (meringankan beban, red),” ungkap warga Sidoarjo tersebut.
Apalagi jika nantinya kedua anaknya bisa mondok. Dia pun tak perlu khawatir soal pendidikan agama untuk kedua buah hatinya. “Tapi, kalau yang kecil sih kalau bisa jangan nginep (asrama, red) dulu. Kasihan. Kalau yang sudah besar mungkin lebih ngerti,” sambungnya.
Berbeda dengan Ilah, 42. Warga Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, ini justru masih gamang ketika ditanya mau atau tidak menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Sebab, anak sulungnya yang berusia SMA juga nyambi kerja untuk bantu-bantu biaya hidup di rumah.
“Kalau dia di asrama kan nggak bisa pulang ya (nggak bisa kerja, red),” ungkapnya. Kendati begitu, dia ingin berdiskusi terlebih dulu dengan sang anak. Apabila anaknya berkenan, Ilah tak akan menghalanginya. “Saya ikut aja,” ujarnya. (*/nor/jpg)
Editor : Novitri Selvia