PADEK.JAWAPOS.COM-Pemerintah Indonesia tak mau terlibat dalam perang dagang Amerika Serikat (AS)-Tiongkok. Kendati dirugikan dengan kebijakan tarif resiprokal yang baru diumumkan Presiden AS Donald Trump, Indonesia tak akan membalasnya.
Pemerintah memilih jalan diplomasi dan negosiasi yang menguntungkan semua pihak. Hal itu ditegaskan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi terbatas lanjutan terkait kebijakan tarif resiprokal AS yang digelar secara virtual, kemarin (6/4).
Airlangga menyebut, pendekatan diplomasi dan negosiasi dipilih dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang hubungan perdagangan bilateral, serta untuk menjaga iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional.
“Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons. Indonesia menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat,” ujar Airlangga.
Sebagaimana diberitakan, tarif resiprokal AS akan berlaku mulai 9 April 2025. Terdapat beberapa produk yang dikecualikan dari tarif imbal balik itu. Antara lain, barang yang dilindungi 50 USC 1702 (b) seperti produk medis dan kemanusiaan.
Lalu, produk yang telah dikenakan tarif berdasarkan Section 232. Yakni, baja, aluminium, mobil dan suku cadang mobil, produk strategis yaitu tembaga, semikonduktor, produk kayu, farmasi, bullion (logam mulia), serta energi dan mineral tertentu yang tidak tersedia di AS.
Di sisi lain, pemerintah juga mencermati potensi dampak kebijakan tarif terhadap sejumlah sektor industri padat karya berorientasi ekspor. Misalnya, industri apparel dan alas kaki.
Sektor-sektor tersebut dinilai rentan terhadap fluktuasi pasar global. Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan melalui berbagai insentif untuk menjaga daya saing dan keberlangsungan usaha.
Pemerintah juga akan terus berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk asosiasi pelaku usaha. Tujuannya untuk memastikan suara industri dalam negeri turut menjadi bagian dari proses perumusan kebijakan.
Kajian dan perhitungan terus dilakukan secara mendalam terhadap implikasi fiskal. Evaluasi dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan prinsip kehati-hatian fiskal serta menjaga stabilitas APBN dalam jangka menengah maupun panjang.
“Karena ini masih dinamis dan perlu working group untuk terus bekerja. Bapak Presiden minta kita bersurat sebelum 9 April 2025. Namun, teknisnya, tim terus bekerja,” ungkap Airlangga.
Hari ini (7/4) pemerintah mengundang asosiasi pelaku usaha untuk menghimpun masukan terkait kebijakan tarif Trump itu. “Seluruh industri diundang untuk mendapatkan masukan terkait dengan ekspor mereka dan hal-hal yang perlu kita jaga, terutama sektor padat karya,” ujar Airlangga.
Sementara itu, pada Minggu malam (6/4), Presiden Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur dan bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, setelah pertemuan itu, Prabowo langsung pulang. “Akan langsung kembali ke Jakarta malam ini juga,” ujarnya.
Teddy mengatakan, kunjungan tersebut hanya silaturahmi Idul Fitri. Prabowo, lanjutnya, sangat menghormati Anwar Ibrahim sebagai seorang pemimpin senior di ASEAN yang mempunyai pengalaman panjang.
“Beliau lebih dulu menjadi perdana menteri, secara usia juga lebih senior, dan beliau adalah sahabat lama Pak Presiden,” imbuhnya.
Namun, Teddy tidak menjelaskan, apakah pertemuan itu membahas isu-isu strategis seperti dampak kebijakan tarif Trump. Namun, sebelumnya, PM Malaysia Anwar Ibrahim telah melakukan percakapan via telepon dengan sejumlah pemimpin negara ASEAN.
Ada lima pemimpin ASEAN yang terlibat perbincangan tersebut, salah satunya Prabowo. Sedangkan tiga lainnya adalah Sultan Brunei Darusalam Sultan Hassanal Bolkiah, Presiden Filipina Bongbong Marcos, dan PM Singapura Lawrence Wong.
Perlu Diversifikasi Impor dan Substitusi
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi memandang, gejolak yang ditimbulkan akibat tarif Trump akan berdampak secara global, termasuk untuk Indonesia.
Syafruddin menyebut, Indonesia harus cermat membaca peta politik domestik AS. Sebab, arah kebijakan luar negeri Trump sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik dan tekanan masyarakat sipil.
“Kebijakan balasan seperti tarif resiprokal bisa dijadikan alat negosiasi, namun Indonesia sebaiknya tetap mengedepankan kerja sama yang adil dan berkelanjutan,” katanya.
Dengan memahami keresahan publik AS, Indonesia dapat menggarap peluang diplomatik baru untuk membangun kemitraan ekonomi yang tidak hanya menguntungkan elite, tetapi juga menyentuh kepentingan rakyat kedua negara. Apalagi, saat ini muncul gerakan boikot terhadap produk AS.
Syafruddin menilai, aksi boikot itu bukan sekadar gerakan simbolik. Hal itu adalah sinyal bahwa ekonomi dunia sedang bergeser ke arah yang lebih politis dan berbasis nilai. Karena itu, Indonesia tidak boleh pasif. Di tengah perubahan itu, sikap antisipatif dan kepemimpinan strategis sangat diperlukan.
“Kita bisa memilih menjadi penonton dari pertarungan raksasa dunia, atau justru menjadi pemain cerdas yang memanfaatkan momen untuk memperluas pengaruh dan kepentingan nasional,” imbuh Syafruddin. (dee/far/mia/oni/jpg)
Editor : Novitri Selvia