Saat ini progres pembangunan telah mencapai 90 persen, dan jika tak ada aral melintang, rumah sakit tersebut akan diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto pada pertengahan Juni 2025.
Plh Direktur SDM, Pendidikan dan Penelitian Kemenkes, I Nyoman Dharma Wiasa, memastikan kesiapan peresmian tersebut. “Peresmian di pertengahan Juni dan kami sudah siap. Semoga saat itu RSP sudah terakreditasi. Minggu keempat April kami akan mulai soft opening dan membuka layanan kepada masyarakat,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (11/4/2025).
Rumah Sakit Papua ini bukan sekadar fasilitas layanan kesehatan biasa. Menurut Nyoman, rumah sakit ini dirancang sebagai rumah sakit pendidikan, pelatihan, serta pusat penelitian kesehatan.
“RSP akan menjadi rumah sakit rujukan, tidak hanya bagi masyarakat Papua, tetapi juga negara tetangga seperti Vanuatu, Papua Nugini, dan negara Pasifik lainnya,” jelasnya.
Dengan kapasitas 250 tempat tidur, rumah sakit ini akan menyerap sekitar 1.000 tenaga kerja. Anggaran pembangunannya mencapai Rp 1 triliun yang sepenuhnya bersumber dari APBN. Kemenkes juga telah mulai merekrut tenaga medis, memprioritaskan putra-putri Papua yang lulus seleksi CPNS.
“Saat ini 65 tenaga sudah kami panggil, termasuk dokter spesialis, dokter gigi, perawat, tenaga laboratorium, dan administrasi. Hampir 95 persen berdomisili di Jayapura,” ungkap Nyoman.
Ia juga menyebutkan, untuk tenaga non-medis seperti petugas keamanan dan kebersihan, pihaknya memberdayakan 100 orang lokal. Dalam jangka panjang, rumah sakit ini akan menjalin kerja sama dengan RSUD setempat dalam hal pelayanan dan pelatihan tenaga medis.
Pj Gubernur Papua, Ramses Limbong, yang turut meninjau lokasi pembangunan, menegaskan bahwa rumah sakit ini akan berfungsi ganda: sebagai rumah sakit pelayanan umum dan pendidikan kedokteran bagi mahasiswa Universitas Cenderawasih.
“Saat ini pembangunan fisiknya sudah 90 persen. Kami pastikan pada Juni sudah rampung 100 persen dan siap diresmikan Presiden,” ujarnya.
Dalam kunjungan tersebut, Ramses juga memastikan bahwa akses jalan utama menuju RSP Jayapura siap mendukung operasional rumah sakit.
Ia berharap rumah sakit ini menjadi pusat rujukan utama di kawasan Timur Indonesia bahkan untuk wilayah Pasifik.
Terkait perekrutan tenaga kerja, Ramses menegaskan pentingnya kebijakan afirmasi untuk Orang Asli Papua (OAP), khususnya dalam pengisian posisi non-medis.
“Seleksi terbuka memang penting, tetapi perlu kebijakan afirmatif agar OAP lebih diberdayakan. Tidak boleh lagi ada tenaga honorer, namun sekitar 70-an tenaga honorer terlatih dari RS Abepura yang dirumahkan, diharapkan bisa direkrut kembali,” tegasnya.
Ramses juga menyinggung soal status lahan rumah sakit yang telah bersertifikat atas nama Universitas Cenderawasih dengan status hak pakai.
Ia mengimbau agar bila ada pihak yang merasa memiliki hak ulayat, penyelesaiannya ditempuh melalui jalur hukum. “Jangan sampai mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Dengan fasilitas dan rencana pengembangan yang menyeluruh, RS Papua Kemenkes digadang menjadi tonggak baru pelayanan kesehatan di Tanah Papua—tak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga sebagai jembatan diplomatik kesehatan di lingkup regional Pasifik. (fia/ade/jpg)
Editor : Hendra Efison